Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kemenristek, Ali Gufron Mukti. Dia menyatakan bahwa belum ada satupun yang bisa mengklaim adanya satu obat yang mengobati Covid-19. Dia tidak memungkiri bahwa saat ini banyak penelitian yang dilakukan. ”Ini termasuk imunomodulator,” ujarnya kemarin.
Kemenristek sendiri membentuk konsorsium. Tujuannya untuk melakukan penelitian imunomodulator, vaksin, alat kesehatan, obat, dan terapi untuk Covid-19. Berbagai lembaga terlibat dalam konsorsium ini. Mulai dari Kementerian, lembaga, universitas, hingga industri. ”Intinya obat yang berguna untuk antivirus, antibiotik, dan yang lain masih dalam proses penelitian,” ujarnya.
Pernyataan Ali juga diamini Anggota Komite Nasional Penilaian Obat BPOM Anwar Santoso. Dia menegaskan bahwa sampai kemarin belum ada yang menyatakan satu obat itu manjur dan aman untuk Covid-19. Bahkan, badan kesehatan dunia (WHO) pun tidak menyatakan satu pernyataan resmi untuk merekomendasikan satu obat tertentu.
BPOM sendiri mempunyai tugas untuk menyetujui apakah suatu obat bisa diedarkan dan telah uji klinis. ”Uji klinik ada dua variabel yang penting, yakni manfaat secara sains dan manfaat sosial,” ujarnya. Dua hal ini harus terpenuhii semuanya. Harapannya keselamatan dan kesehatan masyrakat jadi terjamin.
Anwar menyatakan bahwa BPOM memang sedang melakukan review beberapa uji klinik. Proses ini tak bisa sembarangan. Sebab dalam uji klinis harus dibandingkan dengan standar kontrolnya. Artinya ada pasien yang diobati sesuai kesepakatan profesi kedokteran dan ada pasien yang diobati dengan bahan uji klinik. Jika tampa pembanding, maka tidak bisa disebut uji klinis yang baik. ”Dalam penelitian harus mendapatkan hubungan sebab akibat. Faktor penyembuhan penyakitnya ada banyak,” ujarnya.
BPOM sendiri menurut Anwar mengacu pada standar regulator Food and Drug Administration dari Amerika dan European Medicines Agency dari Eropa dalam melakukan pemantauan obat. Dua lembaga ini reputasinya diakui dunia. Sebelum ada lampu hijau dari dua lembaga itu, dia mengimbau agar periset termasuk universitas tidak mengumumkan hasilnya kepada masyarakat. ”Sebab akibatnya bisa jadi ada mis informasi di masyarakat. Seperti yang saya katakana tadi, uji klinik harus memberikan social value,” ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Agus Dwi Santoso menambahkan bahwa sudah ada pedoman untuk mengobati pasien Covid-19 di tanah air. Pedoman itu dikeluarkan sejak April lalu. Macam terapi sudah dirincikan mulai yang tanpa gejalan hingga yang kritis. ”Obatnya ini berdasarkan kondisi masing-masing pasien,” tuturnya.
Dia juga menyatakan bahwa sejauh ini belum ada terapi spesifik untuk Covid-19. Berdasarkan penelitian yang dilakukan persatuan profesi kedokteran, 99 persen sembuh dengan panduan yang dikeluarkan profesi.
Juru Bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menanggapi obat dari Unair bersama BIN dan TNI AD yang diklaim ampuh mengobati Covid-19. Dia mengatakan riset obat Covid-19 telah dilakukan banyak pihak di dunia. ”Termasuk di Indonesia,” katanya di pressroom Kantor Presiden, kemarin (18/8).
Wiku mengatakan Unair dalam menjalankan testing atau uji klinis telah melalui kaji etik. Dia menekankan bahwa dalam proses uji klinis itu diperlukan transparansi publik. Menurut Wiku, jajaran Unair maupun TNI AD dan BIN tidak akan keberatan menjelaskan proses uji klinis dan prosedur uji etiknya.
”Tentu uji klinis harus dijalankan dengan protokol yang benar. Sesuai standar internasional yang benar,” kata guru besar Universitas Indonesia (UI) itu. Tujuannya supaya nantinya obat yang dihasilkan aman dan efektif. Dalam arti obat tersebut harus efektif untuk menyembuhkan penyakit Covid-19.
Wiku menegaskan sampai sekarang obat dari Unair itu belum memiliki izin edar. Sebab masih di-review oleh BPOM untuk mendapatkan izin edar. Dia menegaskan obat tersebut harus memiliki prinsip aman dan efektif. Wiku juga menjelaskan, sampai sekarang Badan Kesehatan Dunia (WHO) belum menemukan obat standar yang paling efektif untuk bisa menyembuhkan Covid-19.
Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Andika Perkasa menyambangi Balai Kota DKI kemarin. Bersama wakil kepala Polri Komjen Gatot Eddy Pramono, dia datang menemui Gubernur DKI Anies R Baswedan. ”Intinya kami ingin mendapat update tentang hal tadi, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerahnya,” ungkap Andika.
Ketika ditanya soal obat Covid-19 yang ditemukan Unair, TNI AD, dan BIN, Andika hanya menjawab singkat. ”Penawaran obat (Covid-19) nggak ada, belum itu,” beber pria yang juga menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut. Sampai kemarin obat itu masih menunggu izin BPOM untuk produksi massal. TNI AD bersama BIN juga masih terus berusaha mendapat dukungan dana untuk produksi massal obat tersebut.
Sejalan dengan ikhtiar memproduksi obat Covid-19, TNI AD juga terus melaksanakan donor plasma convalesence. Serupa dengan uji klinik obat Covid-19 yang diteliti Unair, pasien Covid-19 dari Sekolah Calon Perwira (Secapa), Bandung, Jawa Barat yang menjadi relawan. Setelah dinyatakan sembuh, mereka ikut mendonorkan plasma convalesence yang dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.
Sampai kemarin, sudah 214 perwira TNI AD yang terkena Covid-19 di Secapa yang ikut mendonor. ”Selasa (kemarin) ada 28 perwira mantan (pasien kluster) Secapa yang donor,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Nefra Firdaus. Jumlah tersebut bisa jadi akan terus bertambah. Mengingat jumlah pasien Covid-19 klaster Secapa lebih dari seribu orang. Mereka juga sudah diberi pemahaman mengenai donor plasma convalesence.
Pemerintah Atur Harga Tes Swab
Pada kesempatan itu, Wiku juga menyampaikan pemerintah saat ini sedang membahas pengaturan harga tes swab. Khususnya tes swab yang dilakukan di fasilitas kesehatan atau rumah sakit swasta. Sementara tes swab di fasilitas kesehatan pemerintah dan untuk keperluan kontak tracing sudah diputuskan gratis.
”(Pengaturan harga, red) Agar tidak terlalu tinggi. Sehingga, menyebabkan keberatan di masyarakat,” jelasnya. Saat ini tarif tes swab beragam. Misalnya di RS Pusat Pertamina (RSPP) Rp 2,5 juta. Di RS Sari Asih dibandrol Rp 2,1 jutaan, RSPAD Gatot Soebroto berkisar Rp 1,5 juta sampai Rp 2,8 juta, RS Bunda Menteng Rp 2,4 juta.
Wiku mengatakan jika regulasi itu sudah ditetapkan, akan langsung disampaikan ke masyarakat. Dia juga menjelaskan pemerintah saat ini sedang mengkaji penggunaan rapid test untuk pelaku perjalanan. Dia mengatakan sampai saat ini Satgas sedang mengkaji sejumlah opsi terbaik untuk pelaku perjalanan. Opsi itu dibahas semata untuk mencegah penularan Covid-19 dari satu daerah ke daerah lainnya.
Masih terkait mobilitas di tengah pandemi, Wiku juga menanggapi rencana pemda Bali yang akan membuka akses untuk wisatawan mancanegara pada 11 September mendatang. Wiku mengatakan sebagai bagian dari pemerintah, dia berpesan untuk membuka suatu daerah untuk kegiatan wisata, sosial, dan ekonomi harus betul-betul dijalankan secara bertahap. ”Pertama adalah prakondisi,” tuturnya. Dalam tahap ini pemda harus memastikan situasi terkini, kemampuan fasilitas kesehatan dan testing, serta mematikan bisa menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.
Begitu juga untuk sarana pendukung lain, seperti transportasi. Baik itu transportasi udara, darat, maupun laut. Wiku berharap timing 11 September itu benar-benar tepat. Artinya semua persiapan sudah dipenuhi. Termasuk oleh pelaku usaha, seperti perhotelan, transportasi, dan lainnya. Kemudian juga sudah dilakukan proses simulasi.
”Kemudian (dibuat, red) prioritas,” katanya. Maksudnya adalah ditetapkan daerah atau kabupaten mana di Bali yang diprioritaskan untuk dibuka terlebih dahulu. Tidak harus langsung dibuka semuanya. Sambil lalu pemda melakukan monitoring serta evaluasi. Dia menjelaskan pembukaan wisata di tengah pandemi Covid-19 harus secara bertahap dan bertanggung jawab. (lyn/wan/syn/jpg)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

