Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPD RI Minta Proyek Konversi Pembangkit Listrik di Sumsel Dilanjutkan

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Photo
Photo
Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mempertanyakan kebijakan PLN di Sumatera Selatan yang menghentikan proyek konversi pembangkit listrik bahan bakar minyak ke batubara. Sementara semua studi dan kesiapan konversi tersebut telah direkomendasi untuk dijalankan.

Pembicaraan tersebut menjadi salah satu topik dalam rapat konsultasi antara Pimpinan DPD RI dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Selasa (6/10/2020) sore.

Rapat konsultasi yang berlangsung 1 jam itu dihadiri Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin.

Diungkapkan Sultan, keputusan PLN untuk membangun PLTU Mulut Tambang di Sumatera Selatan dengan memanfaatkan energi murah yang tersedia di Sumatera Selatan sudah sangat tepat. Sebagai bagian dari konversi pembangkit tenaga BBM yang mahal, sehingga dapat dilakukan penghematan yang signifikan.

Untuk itu PLN juga merencanakan pembangunan jaringan transmisi interkoneksi Sumatera 275 kV termasuk gardu induk 275 kV. “Tapi dari temuan kami, proses ini sekarang terhenti dan tidak dilanjutkan oleh PLN. Untuk itu kami mohon Bapak Presiden untuk dapat memberi perhatian terhadap hal tersebut,” urai Senator asal Bengkulu ini.

Sultan juga menyampaikan masih adanya kebijakan daerah yang diskriminatif dan merugikan pelaku usaha. Dikatakan, dari beberapa temuan, masih ada hambatan ekonomi dan dunia usaha yang terjadi akibat Perda, Peraturan Gubernur dan beberapa diskresi yang dikeluarkan melalui keputusan dinas di daerah.

“Hal seperti ini, terutama yang merugikan pelaku usaha, tentu bertentangan dengan semangat Presiden dalam menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Karena itu kami minta Bapak Presiden memberi atensi khusus, terutama kepada Mendagri untuk memperhatikan hal tersebut,” pungkas Sultan. (rel)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Banyak Warga Dirugikan Konflik Agraria

Banyak Warga Dirugikan Konflik Agraria

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menindaklanjuti tujuh pengaduan masyarakat yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.

Dorong Pengawasan Ketat Pengelolaan SDA Nasional

Dorong Pengawasan Ketat Pengelolaan SDA Nasional

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Ra

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer