Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Fokus Pemerintah pada UMKM Mesti Digencarkan

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Photo
Photo
Pertambahan rakyat miskin di Asia Tenggara mencapai jutaan orang akibat pandemi Covid-19. Di Indonesia merujuk data Bappenas, pertambahan rakyat miskin mencapai 4 juta orang sehingga total rakyat miskin Indonesia mencapai 28,7 juta orang yang sebelumnya sekitar 24,79 juta orang.

Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina meminta kepada pemerintah melalui Kementerian UMKM untuk memperkuat sektor UMKM dengan realisasi bantuan yang sudah direncanakan.

Nevi mengatakan, UMKM salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Padahal, sektor ini merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 60 persen.

”Para pelaku UMKM ini masyarakatnya rata-rata disiplin dalam menjalankan usahanya. Ketika mereka mendapat bantuan, akan memberikan usaha dan upaya terbaik untuk meningkatkan usahanya. Istilahnya, mereka itu amanah. Jadi konsentrasi untuk mengembalikan keadaan kesehatan ekonomi usaha mereka mesti digencarkan,” tutur Nevi.

Nevi menjelaskan, sejak program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) digulirkan pada pertengahan 2017 hingga 27 Mei 2020, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menyalurkan kredit Ultra Mikro (UMi) senilai Rp 6,55 triliun bagi 2 juta lebih pelaku usaha mikro di seluruh provinsi melalui 3 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan 44 koperasi/linkage.

Nevi melanjutkan, meskipun pandemi Covid-19 telah berdampak kepada debitur UMi, sehingga menyebabkan beberapa debitur mengalami kesulitan sehingga berpengaruh kepada kualitas pembayaran kredit UMi, akan tetapi kondisi ini tak sampai memunculkan fenomena lonjakan non performing loan (NPL). Catatan PIP tidak ada kredit macet atau bermasalah dalam pelaksanaan program tersebut. Ini menunjukkan betapa para pelaku UMKM ini disiplin dalam persoalan keuangan.

”Saya sangat menekankan, agar pemerintah memberikan perhatian yang khusus terhadap UMKM. Sampai dengan awal Juni 2020 ada sebanyak 2.322 koperasi dan 185.184 pelaku usaha UMKM terdampak pandemi Covid-19. Jumlah ini cukup besar dan bila mampu ditanggulangi, akan memberikan kontribusi perekonomian nasional,” ujar politisi PKS ini.

Legislator asal Sumbar II ini menerangkan, sebagai Ketua Forum UMKM se-Sumbar selalu mengkoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah terutama di Sumbar untuk sinergi memberikan kontribusi kepada masyarakat pelaku UMKM. Upaya ini ia lakukan karena ia meyakini, bahwa ekonomi kerakyatan ini yang secara perlahan tapi pasti akan mempu mengurangi angka kemiskinan nasional.

”Saya berharap, agar pelaku UMKM di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat bantuan yang diberikan Pemerintah, dan sektor UMKM dapat bangkit untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Untuk merealisasikan dengan cepat bantuan pemerintah perlu menyederhanakan persyaratan, tapi memperketat seleksi calon penerima agar tepat sasaran merata ke seluruh wilayah Indonesia. Semoga UMKM kembali menjadi penopang perekonomian rakyat yang dapat memperbesar kontribusi terhadap PDB Nasional,” tutup Nevi Zuairina. (jpg)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Nevi Zuairina Soroti Peran Industri Perikanan dalam Meningkatkan Nilai Tambah Nelayan

Nevi Zuairina Soroti Peran Industri Perikanan dalam Meningkatkan Nilai Tambah Nelayan

Nevi Zuairina menyoroti penguatan industri perikanan, hilirisasi, cold chain, dan akses pasar ekspor demi kesejahteraan nelayan.

Nevi Zuairina: Keluarga yang Kuat Jadi Fondasi Kepemimpinan Publik Berintegritas

Nevi Zuairina: Keluarga yang Kuat Jadi Fondasi Kepemimpinan Publik Berintegritas

Nevi Zuairina menegaskan keluarga yang kuat menjadi fondasi kepemimpinan pejabat publik yang amanah, berintegritas, dan melayani masyarakat.

BEM FH Unand Desak DPR Telaah Syarat Pendidikan Gibran, Siapkan Petisi di Padang

BEM FH Unand Desak DPR Telaah Syarat Pendidikan Gibran, Siapkan Petisi di Padang

BEM FH Unand mengirim surat aspirasi ke DPR RI terkait syarat pendidikan Gibran dan menyiapkan petisi serta aksi lanjutan di Padang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer