
Laporan, Heri Sugiarto, Yogyakarta
Usai sarapan, Kamis pagi (5/11/2020), rombongan studi tiru berjalan kaki tidak jauh dari hotel menuju salah satu kafe di kawasan Malioboro, tempat pertemuan dengan KI Yogyakarta.
Tidak berapa lama menanti, Ketua KI Yogyakarta Muhammad Hasyim datang ke lokasi bersama Wakil Ketua Agus Purwanta, Komisioner bidang Kelembagaan Rudi Nurhandoko, Komisioner bidang PSI Erniati dan Komisioner bidang AC Sri Surani.
Di dalam kafe yang didesain berarsitektur terbuka itu, banyak dibahas terkait bagaimana upaya KI Yogyakarta dalam mendorong keterbukaan informasi badan publik di daerah yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X itu.
Bahkan, sempat juga ditanyakan peserta terkait bagaimana keterbukaan informasi di lingkungan keraton yang memiliki aturan keistimewaan tersendiri.
Muhammad Hasyim dalam pembuka diskusinya mengungkapkan rasa salutnya terhadap KI Sumbar yang bisa menggandeng jurnalis dan media sebagai mitra strategis dalam mendorong keterbukaan informasi publik.
"Kami merasa salut dan bangga pada Komisi Informasi Sumatera Barat, karena mampu menggandeng mitra kerja setrategis yakni media dan wartawan dalam menjalankan program keterbukaan informasi," ungkap Muhammad Hasyim.
Dia menambahkan, KI Yogyakarta perlu belajar banyak untak hal itu, termasuk tentang pengaturan anggaran keterbukaan informasi.
"Kami periode ketiga dan komisionernya baru semua dilantik Desember 2019 lalu. Tapi setahun ini kami mengikuti di grup Whastapp KI se-Indonesia, tentang KI Sumbar berkolaborasi menguatkan keterbukaan informasi publik dengan pers," ungkap Hasyim.
Ketua KI Sumbar Nofal Wiska mengatakan, dalam pertemuan ini memperkenalkan Wakil Ketua Adrian Tuswandi, Komisioner Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari serta mitra kerja dari Dinas Kominfo Indra Sukma, Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus, akademisi Unand Ilham Adelino Azre dan jurnalis yang tergabung di FJKIP.
Menurutnya, studi tiru jurnalis FJKIP dengan KI ini bagian dari program workshop keterbukaan informasi publik yang dibuka sebelumnya di Padang oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.
"Kita ke sini saling sharing apa yang baik di Yogyakarta dalan memperkuat keterbukaan informasi publik tentu menjadi masukan bagi KI Sumbar untuk diaplikasikan," kata Nofal.
Pihaknya siap bekerja sama dengan KI Yogyakarta dalam bertukar informasi dan strategi dalam mendorong keterbukaan informasi dan bagaimana penganggaran keterbukaan informasi dengan mitra kerja strategis.
Hal itu dilakukan dengan tetap mengacu pada aturan yang telah ada, patuh terhadap tata kelola administrasi keuangan dan pemerintahan.
"Kami selalu siap untuk bekerja sama dan sharing edukasi pada rekan-rekan KI lainnya, sehingga bisa melakukan kerja sama kemitraan strategi dengan insan pers dan media. Dengan begitu, bisa bersama-sama mengawal keterbukaan informasi dan dampaknya bisa dirasakan semua lapisan masyarakat," jelas Nofal.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi. Menurutnya, setiap kebijakan tentu saja selalu mempertimbangkan aspek risiko. Namun, yang terpenting bagaimana program kerja yang dijalankan bisa berdampak baik bagi masyarakat tanpa melanggar aturan. "Terpenting kita konsisten dalam menjalankan aturan dan harus terbuka, dimulai dari kita di KI," imbuhnya.

Dalam kunjungan selama tiga hari, 4-6 November 2020 ini, katanya, diharapkan dapat menambah wawasan atau literasi positif dalam menyebarkan informasi publik, sesuai aturan perundang-undangan berlaku di negara ini.
Salah satu contoh keterbukaan yang harus dilakukan, katanya memberikan laporan perjalanan dengan administrasi lengkap kepada lembaga terkait dan KI Pusat dalam aktivitas selama studi tiru sehingga kegiatan tidak dinilai perjalanan sia-sia atau pemborosan anggaran.
"Kegiatan ini harus mampu memberikan edukasi pada semua lapisan masyarakat bahwa badan publik yang menggunakan anggaran APBD dan APBN harus terbuka," katanya.
Monitoring dan Evaluasi
Sementara itu, Komisioner KI Yogyakarta bidang kelembagaan, Rudy Murhandoko mengatakan, untuk monitoring dan evaluasi (monev) ada perbedaan dengan Sumbar.
"Kita tidak mencari terbaik, tapi mengedepankan potret aplikasi keterbukaan informasi publik di semua badan publik dalam klaster penilaian. Jadi semua badan publik yang menjadi target monev diberikan penilaian, dan akses informasi badan publik dilakukan lewat email," ujar Rudy Nurhandoko.
Komisioner bidang PSI Erniati mengatakan pihaknya lebih mengedepankan edukasi dalam penanganan sengketa informasi publik.
"Ada stigma menahun di masyarakat soal sengketa itu seperti momok, sehingga kita lebih mengedepankan edukasi baik ke publik maupun ke badan publik," kata Erni.

Dalam diskusi itu, Komisioner Bidang Kelembagaan KI Tanti Endang Lestari menjelaskan, dalam monitoring dan evaluasi (monev) pihaknya di Sumbar sangat bergairah dan makin bersemangat ketika mendapat "pressure" dari jurnalis di FJKIP yang diketuai Gusriyono dengan Sekretaris Zondra Volta dan Bendahara Almudazir.
Kemitraan yang sudah lama terjalin dengan media dan jurnalis tersebut menjadi pemacu adrenalin komisioner dalam melaksanakan bidang kerja masing-masing. Kinerja pengawasan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik jadi optimal.
"Saya makin bergairah melakukan monev karena pressure FJKIP. Semangat kerja kita meningkat karena juga dibantu teman-teman media dalam pengawasan dan publik bisa menikmati kehadiran lembaga ini, di tengah kebutuhan informasi pengelolaan keuangan negara," kata Tanti.
Salah satu dampak adanya FJKIP, kata Tanti, berbagai kegiatan yang mendorong badan publik terbuka dan hak publik untuk tahu, selalu dibantu publikasi media.
"Alhamdulillah, keterbukan informasi badan publik juga jadi meningkat. PPID utama jadi lebih meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi. Kita akan kelola ini hingga ke nagari-nagari dan desa," tambahnya.
Perlunya Perda
Di sisi lain, mantan komisioner KI Yogyakarta dua periode yang jadi salah satu motor penguatan keterbukaan informasi publik di Yogyakarta, Dewi Amanatun mengatakan, untuk Yogyakarta terus berbenah sejak 10 tahun terakhir ini, termasuk mempersiapkan tata kelola keterbukaan informasi publik lewat perda. "Semoga saja pembahasannya bisa selesai tahun ini," ujar Dewi.
Menurut Dewi, hal itu berangkat dari keinginan publik untuk tahu soal anggaran dan kegiatan baik yang dibiayai APBD maupun dana keistimewaan Yogyakarta. Kuncinya, perlu Ranperda Keterbukaan Informasi Publik.
"DPRD Yogyakarta cukup paham bahwa itu hak publik, sehingga punya semangat untuk melahirkan Perda Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik," katanya.
Yang pasti kata Dewi, semangat keterbukaan informasi Sultan tidak perlu diragukan. "Aplikasinya masih dalam balutan birokrasi, namun beda kultur dalam pemerintahan karena gubernur di sini juga raja. Ada sinuwun dan ada sturuktur lainnya," ungkap Dewi.
Ada dilematis dalam penerapannya dan itu bisa terjadi di provinsi lain, ketika badan publiknya masih menjadikan keterbukaan informasi baru sebatas lips service. Yakni hanya mengedepankan melayani belum memberi ruang untuk membuka akses terkait informasi yang diatur Undang-Undang 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Sebelum ada UU itu, Yogyakarta sudah punya gerai informasi publik dengan banyak aplikasi yang memberikan kenyamanan siapa saja ingin tahu A sampai Z Yogyakarta," ujarnya.
Sekitar tiga jam berlangsung, pertemuan yang banyak interaksi dalam bentuk diskusi itu berakhir dengan sesi foto bersama.
"Setelah ini, saat istirahat makan siang, kita ada undangan silaturahmi bersama Pak Danrem 072 Pamungkas Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan, beliau kakaknya Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu. Setelah itu ke Radar Jogja (Jawa Pos Group) yang kantornya di samping Mapolda DIY guna sharing bagaimana sinergi media dalam mendorong keterbukaan informasi di Yogyakarta," kata Nofal. (bersambung)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




