Jamin Kerahasiaan Soal Seleksi CASN

23
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. (net)

Proses pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) terus dimatangkan. Terbaru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyerahkan naskah soal kepada tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Soal-soal tersebut nantinya bakal digunakan untuk Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini. Kemarin (20/4), naskah soal diserahkan dalam bentuk dokumen digital terenkripsi. Hal itu dilakukan demi mencegah terjadinya kebocoran data.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menjamin keamanan dan kerahasiaan soal tersebut. Sebab, tidak ada yang mengetahui kode enkripsi itu selain pihaknya. Tahap selanjutnya, soal bakal diinput ke dalam sistem Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kami yakin karena sejak tahun-tahun sebelumnya, kerahasiaan dan keamanan data menjadi kata kuncinya,” tutur dia saat serah terima naskah soal Seleksi CASN formasi T.A 2021 secara virtual. Karena itu, lanjut Tjahjo, perlu pengawasan dan kehati-hatian penuh saat melakukan proses input soal ini.

Tjahjo memastikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BKN. Juga dengan stakeholder terkait seperti Tim Panselnas, Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Tim Quality Assurance (QA). Serta, Kemendikbud untuk mengawal demi kelancaran dan keamanan rangkaian proses seleksi.

“Karena semuanya pasti berharap proses seleksi CASN tahun ini berlangsung aman, kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya,” tutur Tjahjo.

Dalam kesempatan sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengungkapkan, soal ujian ini merupakan bagian penting guna menjaring calon ASN berkualitas. Karenanya, penyusunan soal seleksi ASN ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan.

Pertama, penyusunan kisi-kisi dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan seleksi ASN dan kisi-kisi tahun 2019. Proses ini melibatkan unsur dari KemenPANRB, BKN, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan para pakar dari perguruan tinggi. “Mereka didampingi oleh ahli konstruksi soal dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud,” ujarnya.

Kedua, dilakukan penyesuaian soal ASN. Pada tahap ini, pihaknya melibatkan penulis dari perguruan tinggi di Indonesia dengan pendampingan dan penjaminan mutu oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud sebagai ahli konstruksi soal.

Terakhir, proses telaah bahasa yang dilakukan oleh para ahli dari Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa. Ini untuk memastikan soal yang telah disusun sesuai dengan kaidah penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut serta membantu Kemendikbud dalam memproses penyusunan soal ini,” ungkapnya.

Menurutnya, Kemendikbud berkomitmen untuk selalu membantu proses pengadaan pegawai ASN yang akuntabel dan transparan. Sehingga, memungkinkan rekrutmen calon-calon smart ASN dengan karakter integritas, nasionalis, profesional, berwawasan global, menguasai teknologi, memiliki jiwa keramah-tamahan, serta kemampuan berjejaring.

Jadwal pembukaan pendaftaran CPNS dan PPPK direncanakan pada Mei-Juni 2021. Seleksi PPPK sendiri akan dibuka bagi guru dan non-guru. Tahun ini, kebutuhan ASN sendiri sebanyak 1.275.387 orang. Rekrutmen CPNS dan PPPK akan diikuti 56 kementerian dan lembaga, 34 pemerintah provinsi, serta 504 pemerintah kabupaten dan kota.

Sementara Pelaksana Tugas Deputi bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB) Teguh Widjanarko menyebut, formasi untuk CANS bagi lulusan SMA atau sederajat tahun ini sangat terbatas. Makanya, pihaknya menyarankan lulusan SMA perlu mempertimbangkan pilihan lain yakni sekolah kedinasan.

Baca Juga:  Andre Rosiade: Kekayaan Indonesia untuk Rakyat, Bukan untuk Asing

“Sekolah kedinasan membutuhkan lulusan sekolah dengan ijazah SMA atau sederajat sedangkan untuk CANS dan PPPK, memang terdapat formasi untuk lulusan SMA, namun sangat terbatas,” kata Teguh dalam keterangan resmi di Jakarta, baru-baru ini.

Pemerintah sudah membuka pendaftaran sekolah kedinasan sejak 9 April hingga 30 April 2021. Banyak sekolah kedinasan milik 8 instansi pemerintah yang menerima taruna atau mahasiswa baru.

Dia mengingatkan, calon pelamar harus yakin dengan pilihan yang akan diambilnya, baik mendaftar ke sekolah kedinasan atau mengikuti seleksi CANS dan PPPK. Di samping formasi terbatas, hal ini juga dikarenakan pelamar hanya dapat memilih satu sekolah kedinasan dan juga hanya satu formasi pada seleksi CANS dan PPPK.

Terlebih, pelaksanaannya terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara pendaftaran untuk seleksi sekolah kedinasan dan seleksi CANS, serta PPPK. Batas pendaftaran bagi sekolah kedinasan berakhir pada 30 April 2021, sedangkan pendaftaran CANS dan PPPK baru dilakukan setelah itu, yakni pada Mei atau Juni 2021.

Hingga kini jumlah formasi dan persyaratan bagi seleksi CANS dan PPPK untuk formasi lulusan SMA/sederajat belum diumumkan. Sekadar diketahui pendaftaran CPNS) dan PPPK non guru diagendakan bakal mulai dibuka pada Mei-Juni mendatang.

Namun, untuk jadwal dan formasi pastinya belum ditentukan, mengingat masih ada instansi baik di pusat maupun daerah yang belum melengkapi usulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut. Ada 48 instansi yang terdiri dari 48 pemerintah kabupaten/kota sudah mengusulkan kebutuhan ASN-nya, namun dokumen pengusulan kebutuhan ASN ini belum lengkap.

Sehingga, perlu untuk melengkapi dokumen tersebut Tjahjo menyebutkan, sebanyak 27 instansi dari 23 Kementerian/Lembaga, 4 pemerintah daerah kabupaten/kota tidak mengusulkan kebutuhan ASN tahun ini. Biar begitu, pemerintah sudah mengantongi rencana kebutuhan dan penetapan formasi ASN 2021 dari usulan masing-masing instansi tadi.

Di mana, total rencana kebutuhan ASN pada rekrutmen CPNS 2021 kali ini sebanyak 1.275.387 formasi. “Total kebutuhan ASN tahun 2021 sebanyak 1.275.384,” jelas Tjahjo. Dari total tersebut, sebanyak 83.669 memenuhi kebutuhan pemerintah pusat.

Sebanyak 1.191.718 lainnya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah, paling banyak ditempatkan sebagai guru PPPK sebanyak 1.022.616, PPPK non guru sebanyak 70.008, dan CPNS 119.094. Biar begitu, rencana penetapannya hanya 741.551 formasi terdiri dari 69.684 untuk ditempatkan di pemerintah pusat dengan rincian 61.129 untuk 56 K/L, dan 8.555 untuk 8 sekolah kedinasan.

Untuk rencana penetapan untuk pemerintah daerah sebanyak 671.867 dengan rincian 144.096 dibagi ke 24 pemerintah provinsi dan 527.771 untuk 492 pemerintah kabupaten/kota. Riciannya, formasi guru PPPK sebanyak 565.633, PPPK non guru 21.571 dan CPNS 64.663.

Jabatan paling banyak dibutuhkan tahun 2021 ini adalah jabatan guru, tenaga kesehatan dan jabatan teknis. Khusus pemerintah pusat, jabatan yang dibutuhkan paling banyak adalah dosen, penjaga tahanan, penyuluh KB, analis perkara peradilan, pemeriksa, perawat, analis hukum pertanahan, jaksa, dokter, statistisi, pranata komputer, pranata barang bukti, pengawas farmasi dan makanan, penyuluh perikanan, dan perencanaan.

Khusus pemprov dan daerah, selain jabatan guru, jabatan yang paling dibutuhkan adalah perawat, bidan, dokter, apoteker dan asisten apoteker, perekam medis dan pranata laboratorium. Jabatan teknis juga banyak dicari seperti penyuluh pertanian, auditor, pengelola pengadaan barang dan jasa, pranata komputer, polisi kehutanan, hingga pengawas benih tanaman. (shf/mia/jpg)

Previous articleDi Masa Pandemi, Marjose Budidayakan Ayam Hias Ga Tre Tan Chau
Next articlePenelitian Vaksin Nusantara Dihentikan