Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kurangi Pengangguran, Skema Padat Karya Bisa jadi Solusi

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Ketua DPD RI bersama Kemenpupera. (IST)
Ketua DPD RI bersama Kemenpupera. (IST)
Tingginya angka pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19 turut disorot Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, jumlah pengangguran ini bisa ditekan melalui skema padat karya tunai Kementerian PUPR tahun anggaran 2021.

Menurut Lanyalla, ada celah dari skema padat karya tunai Kempupera tahun anggaran 2021 yang bisa berkontribusi pada pemulihan ekonomi.

"Ada kontribusi yang bisa diberikan dari skema padat karya tunai Kempupera. Diantaranya bisa melibatkan pengangguran yang menjadi korban PHK. Hal ini tentu akan turut membantu pemulihan ekonomi masyarakat," katanya, Selasa (12/01/2021).

Lanyalla menilai sebanyak 777.206 orang dari 12 juta pengangguran korban PHK akibat pandemi Covid-19 berpotensi diserap program padat karya tunai dalam program infrastruktur kerakyatan Kempupera.

Bahkan, Lanyalla juga menilai masyarakat bisa turut dilibatkan dalam sejumlah pembangunan. "Untuk pembangunan berskala kecil yang tidak membutuhkan teknologi, saya rasa bisa menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. Hal ini akan dapat membantu mengurangi beban mereka," katanya.

Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, masyarakat bisa dilibatkan pada pembangunan infrastruktur yang digarap diawal tahun tahun 2021 untuk dapat meningkatkan daya beli.

Sementara Menpupera Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT diharapkan bisa memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19.

"PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” katanya. (rel)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Banyak Warga Dirugikan Konflik Agraria

Banyak Warga Dirugikan Konflik Agraria

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menindaklanjuti tujuh pengaduan masyarakat yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.

Dorong Pengawasan Ketat Pengelolaan SDA Nasional

Dorong Pengawasan Ketat Pengelolaan SDA Nasional

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Ra

Sufmi Dasco: DPR Kawal Regulasi Pro-Investasi, Kepastian Hukum Cegah PHK

Sufmi Dasco: DPR Kawal Regulasi Pro-Investasi, Kepastian Hukum Cegah PHK

DPR dorong kepastian hukum dan regulasi pro-investasi untuk meningkatkan kepercayaan investor, memperluas lapangan kerja, dan mencegah PHK.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer