Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Di dalam draft PP tersebut diatur bahwa setiap travel umrah wajib membuat rekening penampung dana umrah. Kemenag nantinya akan menetapkan harga minimal atau referensi perjalanan umrah. Calon jamaah umrah wajib menyetor minimal Rp 500 ribu ke rekening penampung uang umrah tersebut.
Potensi dana umrah yang ada di rekening penampung cukup besar. Misalnya jumlah jamaah umrah 2019 lalu mencapai 974 ribu orang lebih. Jika masing-masing jamaah itu menyetor uang Rp 500 ribu, maka jumlah dana di rekening penampung tersebut mencapai Rp 487 miliar.
Dana calon jamaah yang disetor ke rekening penampung itu digunakan untuk beberapa keperluan penyelenggaraan umrah. Seperti, transportasi, akomodasi, konsumsi, perlindungan, dan bimbingan ibadah umrah. Keperluan perlindungan termasuk untuk perlindungan jiwa, bebas dari penelantaran, serta jaminan kepulangan dan keberangkatan.
Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Oman Fathurohman mengatakan, tujuan pembuatan rekening dana penampung biaya umrah itu untuk memberikan perlindungan terhadap jamaah. Di dalam RPP juga disebutkan travel wajib memberangkatkan umrah maksimal tiga bulan setelah jamaah menyetor uang ke rekening penampung.
”Uang umrah sama sekali tidak masuk ke Kemenag. (Uangnya, red) tetap di rekening penampungan PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah umrah, red),” jelasnya, kemarin (26/1). Dia menjelaskan travel umrah wajib melaporkan ke Kemenag data jamaah pendaftarnya. Sebab pemerintah tetap berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan jamaah.
Oman juga mengatakan meskipun ada sistem rekening penampung dana umrah, Kemenag tidak menetapkan nomor prosi layaknya pendaftaran haji. Dia menegaskan Kemenag tidak mengurusi pelaksanaan umrah. Pelaksanaan umrah dijalankan oleh travel atau PPIU.
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi berharap, sistem di bank tempat rekening dana umrah bisa terhubung dengan sistem di travel. Sehingga, tidak perlu input dua kali.
Dia menegaskan, minimal dana yang disetor jamaah ke rekening penampung tersebut Rp 500 ribu. Sisa biaya umrah tetap diserahkan ke travel untuk mengurus beragam keperluan. Seperti, booking tiket pesawat, sewa hotel, order katering, dan layanan umrah lainnya.
Syam mengatakan, pemerintah tidak ingin kejadian seperti First Travel terulang. Travel wajib memberangkatkan jamaah umrahnya maksimal tiga bulan setelah mendaftar. Sehingga, travel tidak bisa lagi menggunakan sistem ponzi atau sejenisnya. Syam mengatakan, travel umrah di bawah bendera Sapuhi siap memberangkatkan umrah sesuai perjanjian atau kontrak. ”Karena kami tidak ada yang pakai sistem MLM atau ponzi,” jelasnya. (wan/jpg)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




