Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

”Kenaikan harga kedelai dan daging yang terjadi saat ini berdampak pada harga produk turunannya, seperti; tempe, tahu, bakso, sate, soto, biaya tenaga kerja, biaya angkut dan lainnya. Kenaikan harga umum secara simultan pada harga berbagai produk pangan akan memicu inflasi akan menyebabkan semakin rendahnya daya beli masyarakat. Dalam menghadapi kondisi kenaikan harga pangan tersebut, maka tidaklah tepat pemerintah melakukan pemotongan anggaran sektor pertanian,” papar Hermanto menanggapi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menyampaikan rencana Pemerintah memotong anggaran sektor pertanian sebesar Rp 6,3 triliun dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, Senin (25/1).
Hermanto mendesak pemerintah agar membuat strategi alternatif mencari sumber dana untuk mengatasi keterbatasan anggaran. ”Sumber dana alternatif itu misalnya berasal dari dana yang mengendap di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Badan Layanan Umum (BLU) atau dana lain yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan,” tutur legislator FPKS ini
Pembangunan sektor pertanian, katanya, sangat strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan serta meminimalkan importasi pangan. ”Karena hal tersebut, mestinya pemotongan anggaran sektor pertanian tidak boleh dilakukan,” tandas Hermanto.
”Bahkan, seharusnya ditambah anggarannya sebagai upaya untuk memperkuat imunitas masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 yang belum kunjung reda hingga saat ini,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (jpg)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



