Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyampaikan, overload dalam LP bukan hanya perkara angka. Lebih dari sekadar kapasitas yang tidak sebanding dengan isi. Overload dalam LP, kata dia, memunculkan banyak masalah.
”Bahwa di Indonesia, krisis kemanusiaan terjadi di dalam LP,” ungkap dia dalam diskusi publik, kemarin (20/9).
Overload menjadi problem utama. Amir mencontohkan rata-rata kondisi di LP-LP tipe B.
”Overkapasitasnya (overload, red) itu sudah lebih dari 400 persen,” imbuhnya.
Menurut dia, itu terjadi karena ketidakseimbangan jumlah warga binaan atau narapidana (napi) yang masuk dan keluar LP. ”Menurut saya, arus masuk (napi) terlalu deras, sementara arus keluarnya kecil,” terang dia.
Masalah itu, lanjut Amir, tidak akan dapat diselesaikan dengan membangun LP-LP baru. ”Selama arus masuknya sangat deras, overkapasitas itu tidak akan bisa diatasi,” imbuhnya.
Karena itu, dia sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa mekanisme pemenjaraan harus dibenahi. Tujuannya, menekan arus masuk napi ke dalam LP atau penjara. Bila tidak dilakukan, masalah tersebut akan memicu persoalan lain.
”Segala macam hal bisa terjadi di dalam LP,” ujarnya. Termasuk pelanggaran-pelanggaran yang bersentuhan dengan kemanusiaan dan hak asasi. Untuk itu, dia menilai harus ada perubahan. Salah satunya, kesadaran publik.
Menurut dia, tidak semua kesalahan harus dikoreksi atau ditebus lewat penjara. ”Mungkin jenis-jenis penghukuman perlu diubah,” tambah dia. Termasuk bagi pelanggar aturan pidana.
Dia mengungkapkan, harus ada mekanisme baru sehingga tidak semua dijebloskan ke dalam penjara. Misalnya, yang vonis ringan. Kemudian pengguna narkotika. Amir menyatakan, harus ada mekanisme hukuman di luar pemenjaraan terhadap mereka. Apalagi, data yang dia terima, lebih dari 50 persen penghuni LP hari-hari ini adalah pengguna narkotika.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu. Menurut dia, menyelesaikan masalah overload dalam LP tidak bisa berpatokan pada pembangunan LP baru. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, perbaikan mekanisme pemenjaraan harus dilakukan.
Setelah itu, pemerintah akan lebih leluasa bila ingin mengatur narapidana melalui pembangunan LP-LP baru. Kondisi dalam LP saat ini, lanjut Eras, tidak cuma berpotensi memunculkan masalah seperti pelanggaran aturan. Masalah lain yang memberatkan seperti beban anggaran untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum napi juga menjadi soal.
”Setengah anggaran (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk bahan makanan,” ujarnya. Bahkan, tidak jarang pemerintah menunggak pembayaran bahan makanan untuk napi kepada pihak ketiga. (syn/c7/oni/jpg)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


