Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Desak Hapus Frasa ”Tanpa Persetujuan Korban” Permendikbudristek PPKS
N
Penulis: Novitri Selvia❯

Desakan itu disampaikan jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Polemik tersebut juga dibahas dalam forum ijtimak ulama yang berakhir kemarin (11/11) siang. Hasil kajian MUI tentang aturan PPKS disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh.
Sama seperti kelompok lainnya, MUI menilai frasa ”tanpa persetujuan korban” dalam Permendikbudristek tentang PPKS bertentangan dengan syariat agama.
”Selain itu, bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia,” jelasnya.
Asrorun menyampaikan, jika akan melakukan revisi, Kemendikbudristek harus memasukkan materi dengan muatan yang sejalan dengan syariat, Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Dengan begitu, peraturan yang keluar nanti tidak kembali memicu polemik.
Mantan ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu menuturkan, MUI mengapresiasi niat baik Kemendikbudristek yang berupaya mencegah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Termasuk upaya-upaya penanganannya. Namun, niat baik yang tertuang dalam Permendikbud 30/2021 itu justru memicu kontroversi.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta A. Tholabi Kharlie turut merespons polemik PPKS itu. Menurut dia, kalangan perguruan tinggi sangat berkepentingan dengan peraturan tersebut. Karena itu, diperlukan kehati-hatian dan sikap yang bijak dalam merumuskan norma-norma permendikbudristek tersebut.
Secara umum, dia mengapresiasi dan memahami pentingnya peraturan itu. ”Aturan ini menjadi respons atas praktik kekerasan seksual yang marak di lingkungan perguruan tinggi,” kata Tholabi. Dia menegaskan, praktik kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak bisa ditoleransi.
Menurut dia, definisi kekerasan seksual pada pasal 5 ayat (2) secara terang-terangan memperkenalkan konsep consent atau voluntary agreement. Yakni, persetujuan aktivitas seks yang tidak dipaksakan.
”Dalam konteks norma yang dimaksud, larangan melakukan perbuatan seks tanpa persetujuan korban,” ujarnya.
Perdebatan serupa pernah terjadi dalam pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Pembahasan RUU itu juga mengakomodasi konsep consent terkait aktivitas seks. Tholabi menuturkan, permendikbudristek tersebut seakan memutar kaset lama.
Karena itu, dia mengusulkan agar Kemendikbudristek merevisi aturan tersebut. Menyesuaikan aturan-aturan yang menjadi pemicu polemik di masyarakat.
Dia melanjutkan, dalam khazanah hukum di Indonesia, tidak dikenal adanya consent pada hubungan seksual. Konsep persetujuan atau consent diterapkan dalam relasi pasien dan tenaga kesehatan untuk tindakan kesehatan.
”Mengakomodasi konsep consent dalam hubungan seks itu bertolak belakang dengan kaidah agama, kesusilaan, dan kaidah hukum dalam UU Perkawinan,” tuturnya.
Komnas Perempuan Mendukung
Pandangan berbeda disampaikan Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Bahrul Fuad. Menurut dia, poin itu justru bertujuan melindungi dan mendidik perempuan terkait pentingnya consent dalam hubungan seksual.
Selain itu, menurut dia, perempuan memiliki bargaining position yang lemah bila menyangkut kasus kekerasan seksual. Mereka rentan disalahkan atas kasus yang menimpa diri mereka.
”Perlu ditekankan, dalam konteks kekerasan seksual, bisa dipastikan tidak ada persetujuan atau kerelaan dari korban,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, dalam kekerasan seksual ada relasi asimetris. Yakni, relasi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Misalnya, dosen dan mahasiswi, guru dan murid, serta pekerja sosial dan perempuan penyandang disabilitas. ”Dalam situasi ini, ada abuse of power yang tidak terlihat,” terangnya.
Bahrul menyebutkan, permendikbudristek itu adalah wujud niat baik pemerintah terkait PPKS di dunia kampus. Sebab, kasusnya terus meningkat setiap tahun.
”Sering kali kasus kekerasan di dunia pendidikan, khususnya kampus, tidak tertangani dengan baik,” katanya.
Ada beberapa persoalan yang mendasari hal itu. Misalnya, relasi kuasa yang mana pelakunya dosen, sehingga korban tidak berani bersuara. Lalu, ada ketergantungan terhadap pelaku.
Bahrul mencontohkan kasus terbaru, yaitu dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dosen pembimbing skripsi kepada mahasiswi yang dibimbingnya. Hal itu ditambah dengan lemahnya penanganan kasus di kampus.
Terlebih, korban yang didominasi perempuan kerap disalahkan atas kasus yang menimpanya. Dituduh menggoda, suka sama suka, hingga menyalahkan busana yang dikenakan.
Akses pemulihan korban juga minim. Terutama penanganan psikologisnya agar bisa mengikuti proses pembelajaran kembali.
”Minimnya pengaduan menunjukkan bahwa tidak semua perguruan tinggi memiliki aturan yang jelas, implementatif, dan efektif terkait PPKS,” paparnya.
Sementara itu, peneliti hukum dan konstitusi dari SETARA Institute Sayyidatul Insiyah mengapresiasi permendikbudristek PPKS. Dia menegaskan, penghapusan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sangat penting.
Dengan kondisi saat ini, Sayyidatul menilai pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas. Tujuannya agar tidak terjadi disinformasi.
”Yang dikampanyekan kelompok-kelompok konservatif dengan narasi misleading bahwa permendikbudristek PPKS adalah legalisasi zina,” ucapnya.
Dia melanjutkan, pemerintah perlu melakukan diskusi yang lebih ekstensif dengan organisasi-organisasi keagamaan untuk menjelaskan substansi hukum peraturan tersebut.
Menurut Sayyidatul, permendikbudristek PPKS merupakan payung hukum yang dibutuhkan untuk menghapus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Karena itu, pihaknya mendorong agar seluruh elemen di perguruan tinggi membuat aturan senada.
”Misalnya, melalui sosialisasi dan diseminasi materi tentang isu-isu pencegahan kekerasan seksual, pembuatan aturan rektor tentang pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual, pengembangan mekanisme layanan pelaporan, dan upaya implementatif lainnya,” jelasnya.
SETARA Institute juga mendesak DPR memberi atensi dengan mengesahkan RUU PKS menjadi undang-undang. Menurut Sayyidatul, RUU PKS tidak boleh jalan di tempat.
”Semestinya DPR memiliki keberpihakan politik yang progresif terhadap perempuan dan korban kekerasan seksual, sebagaimana ditunjukkan dalam permen PPKS,” ujarnya.
”Permen PPKS seharusnya melecut DPR untuk segera mengesahkan RUU PKS menjadi undang-undang,” lanjut dia.
Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengatakan, Partai Golkar mengapresiasi upaya Kemendikbudristek untuk menangani kekerasan seksual di kampus.
Namun, dia menyarankan agar permendikbud PPKS direvisi dan disosialisasikan dengan lebih baik untuk mencegah multitafsir. Hetifah menyayangkan kekisruhan yang timbul atas peraturan itu karena perbedaan persepsi.
”Padahal, kita sedang berbenah agar kampus menjadi tempat yang aman dan kondusif. Jangan sampai kekisruhan ini membuat upaya ini mengalami kemunduran dan bahkan terhambat,” tuturnya.
Dia menegaskan, Partai Golkar tidak mungkin menerima aturan yang bertujuan melegalkan seks bebas di lembaga pendidikan. Apalagi, Partai Golkar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Hetifah mengingatkan pentingnya dukungan semua pihak agar kekerasan seksual yang marak terjadi di lembaga pendidikan bisa diberantas. Hal itu kerap terjadi dengan memanfaatkan ketimpangan kuasa, misalnya oleh dosen terhadap mahasiswa.
Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di Universitas Riau. ”Dalam institusi pendidikan, tentu ada ketimpangan hierarki yang rentan disalahgunakan mereka yang memiliki kuasa,” ungkapnya.
Karena itu, lanjut dia, jangan sampai niat baik untuk menghapuskan kekerasan seksual di lembaga pendidikan terhambat karena perbedaan penafsiran. Pada saat yang sama, masih banyak pihak yang tidak percaya bahwa kekerasan seksual marak terjadi di lembaga pendidikan.
Menurut dia, frasa ”tanpa persetujuan korban” itu sebetulnya bertujuan menjamin bahwa korban tidak akan mendapat sanksi dari kampus setelah mengalami pemaksaan oleh pelaku kekerasan seksual. Dengan begitu, korban akan merasa aman dan bebas untuk mengadukan kasusnya.
”Menurut berbagai laporan, banyak korban yang tidak berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya karena takut dituduh ’suka sama suka’ dengan pelaku,” urainya.
Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih menambahkan, pihaknya akan memanggil Mendikbudristek terkait polemik tersebut. Namun, waktu pastinya belum ditentukan.
Semula, Fikri menyampaikan bahwa Nadiem Makarim akan dipanggil hari ini (12/11). Namun, komisi X memutuskan untuk mengagendakan ulang rapat itu. ”Kami sedang mencari waktu (pemanggilan) untuk merespons aspirasi masyarakat,” jelasnya kemarin.
Fikri menilai aspirasi masyarakat yang berkembang tentang permendikbudristek PPKS sudah betul. Karena itu, pihaknya mengupayakan agar sebanyak mungkin aspirasi masyarakat ditampung. PKS juga menggarisbawahi kemungkinan aturan itu ditumpangi pelegalan zina.
Fraksi Partai Demokrat juga sepakat bahwa permendikbudristek itu harus ditinjau ulang. Wakil Ketua Komisi X Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf menilai bahwa narasi dalam aturan tersebut masih bermasalah.
”Menurut saya, aturan ini niatnya baik. Tapi, penggunaan narasinya kurang bijak, jadi multitafsir,” jelasnya.
Dede pun mengusulkan agar permendikbudristek direvisi dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Mulai sosial, budaya, hingga agama di Indonesia. Perlu dibangun narasi yang tepat dalam aturan itu agar tidak menimbulkan polemik atau memberi celah yang justru merugikan korban.
Dede menegaskan bahwa kekerasan seksual, termasuk di lingkungan perguruan tinggi, tidak dapat ditoleransi. ”Intinya, kekerasan atau pelecehan seksual tidak boleh dilakukan di dunia pendidikan atau di mana pun,” tegasnya.
Dari sisi sineas, sutradara Wregas Bhanuteja ikut menyuarakan kegelisahannya terhadap isu kekerasan seksual. Ya, dia memang menjadikan film sebagai media komunikasi yang paling efisien untuk menumpahkan ide dan hak berpendapat.
Lewat film panjang perdananya, Penyalin Cahaya, Wregas ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah tersebut. Melawan segala bentuk kekerasan seksual, khususnya yang nonkonsensual. Entah itu berupa ucapan, tindakan, atau pemikiran.
Sebab, tak sedikit penyintas yang pada akhirnya tidak berani bersuara akibat faktor-faktor tersebut. ”Misi kita adalah bersama-sama melawan kekerasan seksual. Terutama pelaku dan sistem. Kita harus berpihak dan percaya kepada penyintas,” tegas Wregas.
Isu kekerasan seksual masih menjadi masalah pelik di Indonesia. Karena itu, dia berharap pesan yang disampaikan melalui film Penyalin Cahaya bisa diterima baik oleh masyarakat.
”Untuk menciptakan zona, tempat tinggal, ruang yang aman, untuk beraktivitas, dan hidup sehari-hari,” jelasnya.
Film Cerita Panjang Terbaik di FFI 2021 itu bercerita tentang mahasiswi bernama Suryani yang gagal mendapat beasiswa. Sebab, swafoto dirinya yang tengah mabuk di pesta kemenangan teaternya beredar luas di media sosial.
Hal itu juga berdampak pada kegiatan akademisnya di kampus. Sur pun berambisi mencari oknum yang telah membuatnya sengsara itu. (wan/syn/lum/deb/shf/mia/c18/oni/jpg)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



