Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tol Selamatkan Marwah Ranah Minang, Ridwan: Proyek Nasional Ini Harus Jadi
N
Penulis: Novitri Selvia❯

Semua pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan tol itu mestilah memiliki komitmen sama menyukseskan program nasional itu. Anggota Fraksi Golkar Sitti Izzati Aziz misalnya. Diakuinya bahwa persoalan ini bukanlah semata-mata akibat pemerintah daerah.
”Kalau untuk persoalan ganti rugi, yang saya tau sudah sesuai mekanisme aturan yang ada. Jadi ganti rugi itu dananya berasal dari pusat, provinsi ini hanya sebagai regulator. Sedangkan untuk masalah Taman Kehati ini sudah ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, tidak ada persoalannya dengan ganti rugi lahan yang sampai sekarang kenapa belum jalan. Seharusnya, kita bertanya ke pusat apakah ada persoalan di tingkat pusat atau bagaimana, kita masih belum tau,” ujar Sitti kepada Padang Ekspres, kemarin (28/11).
Di balik semua polemik yang terjadi, dia tetap berharap jalan tol di Sumbar segera terealisasi. Karena, keberadaan tol ditengarai mampu meningkatkan perekonomian daerah.
”Tol itu penting, kita sama-sama melihat sekarang kalau jalan Padang menuju Bukittinggi membutuhkan waktu 2,5 jam dalam waktu normal, akan bertambah durasinya bila terjadi insiden di beberapa titik sepanjang jalan tersebut. Jadi, tol diperlukan agar akses jalan semakin lancar, sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian,” ujar dia.
Hal senada diutarakan anggota Fraksi PKS, Muhammad Ridwan. Menurut dia, jalan tol sebagai proyek berskala nasional harus berhasil terbangun di Sumbar guna menyelamatkan marwah Ranah Minang.
”Yang jelas dengan adanya tol ini akan memberikan multi efek bagi daerah kita. Akses semakin mudah mempercepat mobilitas masyarakat. Sehingga, perekonomian, pariwisata dan berbagai sektor lainnya semakin terdorong untuk bertumbuh lebih cepat. Dan yang paling utama adalah, apabila pembangunan tol ini lancar, maka menyelamatkan citra Sumbar yang selama ini dikenal sulit untuk melaksanakan pembangunan. Kita akan punya legitimasi bahwa Sumbar ramah terhadap pembangunan apapun, asalkan bermanfaat untuk masyarakat banyak,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabuapten Limapuluh Kota Deni Asra menyebut, Pemkab Limapuluh Kota dinilai belum aktif dan progresif dalam mencari solusi terhadap persoalan pembebasan lahan.
Padahal, tambah dia, keberadaan jalan tol ini akses penting sebagai pilihan kelancaran transportasi masyarakat. Terutama bagi masyarakat pengguna jalan yang membutuhkan pilihan jalan bebas hambatan.
”Kalo Pemda berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan jalan tol ini, kita sepakat. Namun persoalan yang muncul terkait pembebasan lahan masyarakat, harus duduk bersama dan selesaikan secara komprehensif, tidak parsial,” harap Ketua DPRD Deni Asra, Minggu (28/11) malam.
Rencananya Delapan nagari akan dilewati jalan tol sepanjang 43 kilometer dengan sebuah terowongan sepanjang 14 kilometer. Namun dari perjalannya warga di Empat nagari meminta agar trase atau jalur tol itu dialihkan.
Sebab dinilai melewati pemukiman dan lahan produktif masyarakat di Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Gurun, Nagari Lubuak Batingkok, dan Nagari Taeh Baruah.
”Pembangunan jalan tol ini penting untuk peningkatan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga, perlu ada pemahaman yang sama antara pemerintah dan masyarakat, lakukan identifikasi masalah dan menemukan solusi bersama,” ujar Ketua DPRD asal Partai Gerindra ini.
Deni Asra menganggap, pihak ketiga sebagai pelaksana juga tidak pernah membahas persoalan yang ada terkait jalan tol ini secara komprehensif. Sementara pemda kurang agresif dan aktif mengambil langkah strategis. Sehingga, belum bisa menemukan solusi dari carut marutnya masalah jalan tol ini.
”Jika persoalan lahan tidak kunjung bisa diselesaikan, ya kita punya ide bagaimana kita bangun saja ruas Limapuluh Kota-Pekanbaru dengan pintu masuk di Kecamatan Harau. Karena, ruas Padang-Limapuluh Kota juga belum tuntas pembebasannya,” usul Deni Asra.
Terlebih, tambah dia, saat ini sudah mulai dikerjakan ruas Bangkinang-Pangkalan, ”Makanya kita usulkan saja cukup ruas Harau-Pangkalan saja. Ini juga sangat bermanfaat bagi ekonomi masyarakat kita, tapi tentunya harus dilakukan kajian komprehensif juga,” tambah Deni.
Persoalan lahan di Limapuluh Kota yang merupakan milik warga dengan model kepemilikan secara adat, sepertinya cukup rumit penyelesaiannya. Sehingga, membutuhkan upaya maksimal dari pemerintah untuk mengurainya menemukan solusi.
Sehari sebelumnya, tepatnya pada Sabtu (27/11), Padang Ekspres mencoba mengkonfirmasi kepada Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya Muhammad Lukman Edy terkait permasalahan pembangunan tol Sumbar ini.
Sebagai pimpinan dari perusahaan yang melaksanakan pembangunan jalan tol tersebut, ia mengaku belum mengetahui sejauhmana perkembangan tol Sumbar ini. ”Saya belum mengetahui secara rinci bagaimana perkembangannya sejauh ini. Untuk itu, akan saya coba berkoordinasi terlebih dahulu dengan jajaran direksi terkait ini,” ujar mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal ini.
Jumat (26/11) lalu, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan sejumlah anggota Komite DPD RI meninjau lokasi seksi I Padang-Sicincin. Para senator menyorot persoalan pembebasan lahan tol yang masih mangkrak. ”Tanah menjadi persoalan vital dalam pembangunan, karena itu harus segera diselesaikan,” tegas La Nyalla dalam rapat bersama usai meninjau tol.
Selain itu sebutnya, konstruksi tol juga harus diperhatikan agar tidak cepat rusak. Konstruksi benar-benar harus memperhatikan kondisi tanah terutama yang labil seperti rawa. Di sisi lain, jalan tol juga harus bisa dirasakan masyarakat dan usaha yang sebelumnya sudah ada. Jangan sampai mematikan UMKM sepanjang ruas jalan.
Direktur Proyek Jalan Tol Padang Pekanbaru PT Hutama Karya, Marthen Robert Singal mengatakan, pembebasan lahan merupakan domain dari BPN karena itu pihaknya tidak bisa mengelaborasi lebih jauh. Namun terkait konstruksi, HK benar-benar memperhatikan kondisi tanah.
Ia mengakui ada beberapa titik tanah yang merupakan rawa dengan kedalaman mencapai 20 meter. Pihaknya telah melakukan tindakan untuk penguatan sehingga konstruksi badan jalan tidak terganggu.
Hingga saat ini, ia mengatakan lahan yang telah bebas pada seksi I Padang-Sicincin sebanyak 36 persen setara 13,18 kilometer dari 36,6 kilometer panjang ruas pada seksi I. Namun dari 13,18 kilometer itu baru 5,5 kilometer yang baru bisa dibangun dengan rigid beton yang telah selesai baru 4,2 kilometer.
Sementara sekitar 7,8 kilometer lagi belum bisa dibangun karena ada spot yang belum bebas sehingga tidak ada akses masuk. Konstruksi total hingga saat ini telah mencapai 45,52 persen yang didukung pengadaan semua bahan yang dibutuhkan yang telah didatangkan 99 persen. Ia mengatakan, pengerjaan tol tetap berlanjut di lahan yang telah berhasil dibebaskan.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan program pembangunan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk kebaikan masyarakat karena itu harus menguntungkan semua pihak, termasuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.
”Jalan tol ini kita bangun, siapapun tidak boleh rugi. Semua harus mendapatkan manfaat. Kedatangan DPD RI memberikan penguatan bagi kita di Sumbar,” kata Mahyeldi.
Tol Pekanbaru-Padang memiliki panjang 254 kilometer terbagi menjadi enam seksi. Seksi ini meliputi, Seksi 1 Padang-Sicincin sepanjang 36,15 kilometer; Seksi 2 Sicincin-Bukittinggi 38 kilometer; dan Seksi 3 Bukittinggi-Payakumbuh 34 kilometer.
Kemudian, Seksi 4 Payakumbuh-Pangkalan 58 kilometer; Seksi 5 Pangkalan-Bangkinang 56 kilometer; dan Seksi 6 Bangkinang-Pekanbaru 40 kilometer. Pembangunan Tol Pekanbaru-Padang dilakukan PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai investasi Rp 78 triliun melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2017. (cr3/fdl)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




