13 Provinsi Lampaui Puncak Delta, Indonesia Tak Lekas Lepas Status Pandemi

11
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.(NET)

Sebanyak 13 provinsi mengalami kenaikan Bed occupancy rate (BOR)/ keterisian tempat tidur dan kasus harian yang telah melampaui puncak gelombang Delta. Untuk itu, pemerintah menyatakan Indonesia tidak akan latah mengikuti negara-negara Eropa yang mulai bertransisi dari pandemi ke endemi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Maves) Luhut Binsar Panjaitan menyebut beberapa negara seperti Inggris, Denmark, hingga Singapura sudah menerapkan beberapa pelonggaran. Namun, ia menegaskan Indonesia tidak akan latah dan ikut-ikutan.

”Kita akan melakukan transisi ini secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut dengan berbasiskan data indikator kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya, serta terus menerapkan prinsip kehati-hatian. Kami akan terus melakukan evaluasi mengenai pra-kondisi endemi ke depan,” kata Luhut, kemarin (21/2).

Pra-kondisi endemi akan mengambil pijakan beberapa indikator, yakni tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi, tingkat kasus yang rendah berdasarkan indikator WHO, kapasitas respons fasilitas kesehatan yang memadai maupun sistem surveilans aktif.

Selain itu, kata Luhut pra-kondisi ini akan diterapkan dalam rentang waktu yang cukup panjang dan sudah stabil ataupun konsisten. Usulan konsep, kriteria, dan Indikator pandemi ke endemi dari waktu ke waktu masih akan terus disempurnakan dengan para pakar dan ahli di bidangnya.

”Untuk dapat mencapai cita-cita transisi dari pandemi ke endemi, hal utama yang perlu dilakukan adalah menggenjot vaksinasi dosis kedua dan booster utamanya bagi para lansia,” kata Luhut.

Untuk itu, Luhut menyebut pemerintah terus mendorong dan meminta bantuan kepada pemerintah daerah beserta jajarannya untuk terus aktif menyosialisasikan dan memaksimalkan jumlah vaksinasi booster bagi yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga.

Beberapa kabupaten naik ke level PPKM 3 maupun 4 karena peningkatan kasus maupun BOR. Di antaranya, Solo Raya dan Semarang Raya. Untuk wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bali, DIY, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya saat ini masih berada pada Level 3.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengungkapkan, kasus Covid-19 di 13 provinsi telah melampaui puncak kasus konfimasi saat periode varian Delta.

Di mana, kasus positif sudah tembus 56 ribu. Ketigabelas provinsi tersebut meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Papua.

Namun, lima di antaranya telah menunjukkan tren kasus menurun. Yakni, Banten, DKI Jakarta, Bali, Maluku, dan NTB. ’Lainnya berada di puncak dan menuju puncak (kasus, red).

Diakuinya, saat ini tren kasus positif Covid-19 varian Omicron di Jawa Bali memang menurun. Tapi, ada pergeseran di luar Jawa-Bali yang baru menanjak. Ini terlihat dari perbandingan kasus yang teramati. Awalnya 97 persen kasus positif Covid-19 Jawa-Bali dan 3 persen luar Jawa-Bali menjadi 72 persen Jawa-Bali dan 28 persen luar Jawa-Bali.

Meski Jawa-Bali menurun, namun yang jadi perhatian ialah puncak kematian. Menurut BGS, setelah membandingkan dengan negara-negara lain, puncak yang wafat akan terjadi 15-20 hari setelah puncak kasus.

Baca Juga:  Traveling Tak Perlu PCR-Antigen Lagi, Jika Sudah Vaksin Dosis II dan III

”Jadi walaupun di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Bali, sudah mulai menurun, tapi puncak kematian baru akan terjadi dua minggu sesudahnya,” ungkapnya.

Teramati pula, lanjut dia, pasien yang meninggal kebanyakan belum mendapatkan vaksin Covid-19 sama sekali, baru divaksin satu dosis, komorbid, dan lansia. Melihat fakta ini, ia pun kembali mendorong agar masyarakat yang belum divaksin Covid-19 untuk segera mendapatkan dosis lengkap.

Terkait vaksinasi Covid-19, hingga saat ini masih minim provinsi yang berhasil mencapai 70 persen untuk suntikan dua dosis. Dari 189 juta yang sudah divaksinpun hanya dosis pertama. ”Harus lengkap, minimal dua kali. Kalau ada lansia didorong cepat untuk divaksin,” katanya.

Pihaknya pun sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mengidentifikasi masyarakat yang memiliki komorbid lebih dini. Dengan begitu, saat mereka terinfeksi meski dengan gejala ringan, maka bisa mendapat prioritas saat masuk rumah sakit.

Pada kesempatan sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, pemerintah juga terus mewaspadai dinamika kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali. Sebab, lonjakan kasus luar Jawa-Bali diprediksi baru akan terjadi 2-3 pekan ke depan.

”Pemerintah terus memantau mempersiapkan langkah karena puncaknya dalam 2-3 minggu ke depan yang perlu diantisipasi,” ujarnya.

Airlangga melanjutkan, kasus aktif Covid-19 di luar Jawa-Bali mulai mengalami peningkatan. Pada 14 Februari 2022 lalu, kasus aktif di luar Jawa-Bali mencapai 13,9 persen dari kasus aktif nasional. Sedangkan saat ini proporsinya sudah meningkat mencapai 23 persen. Namun, pemerintah juga menjamin ketersediaan layanan kesehatan bagi masyarakat.

”Meskipun kasus meningkat, keterisian rumah sakit masih terkendali. Secara nasional 38 persen, namun di luar Jawa-Bali kurang dari 30 persen, kecuali Sumatera Selatan, Sulut, Sulteng, Bengkulu, Lampung, Kalsel dan Sumut yang antara 31-35 persen,” terang Airlangga.

Kemudian dari segi isolasi terpusat (isoter) keseluruhannya yang baru terisi mencapai 5,89 persen. Lalu, dari jumlah isoter yang ada saat ini jumlahnya bisa ditingkatkan. Dia memerinci, saat ini tersedia 9.723 tempat tidur dan jumlah itu bisa ditingkatkan menjadi 48.799 tempat tidur.

Dari sisi capaian vaksinasi, untuk vaksinasi dosis pertama masih ada 3 provinsi yang di bawah 70 persen, yaitu Maluku, Papua Barat dan Papua. Sementara, untuk vaksin dosis kedua yang di bawah 50 persen adalah Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh, Papua Barat, Maluku dan Papua.

Adapun untuk vaksin booster di seluruh provinsi luar Jawa Bali masih di bawah 10 persen, dan untuk capaian vaksinasi lansia masih ada 7 provinsi yang masih di bawah 60 persen.

”Arahan Presiden, dosis kedua dan lansia ini dipercepat dan ingin menjadi indikator yang penting diperhatikan. Arahan Bapak Presiden ini terus didorong bagi mereka yang belum divaksin terutama mereka lansia dan komorbid,” jelas Airlangga. (tau/mia/dee/jpg)