DPD RI Desak Mendes PDTT Percepat Cairkan BLT-Dana Desa

Anggota DPD RI Leonardy Harmainy rapat kerja virtual antara Komite I DPD RI dengan Mendes PDTT, Rabu (22/4/2020). (Foto: Humas DPD RI)

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar diminta memudahkan dan mempercepat pencairan bantuan langsung tunai (BLT)-Dana Desa.

Minimal melakukan upaya percepatan yang diperlukan, agar masyarakat terdampak Covid-19 bisa segera mendapatkan bantuan dan wali nagari atau kepala desa tidak bermasalah dengan hukum nantinya.

“Percuma Menteri Desa PDTT mengupayakan percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 dari desa-desa. Menjadikan desa sebagai upaya ketahanan terhadap ancaman Covid-19, jika pencairan dana terkendala dan pada akhirnya menyebabkan kepala desa/ wali nagari berurusan dengan hukum pula. Padahal mereka bertindak atas nama kemanusiaan,” tegas anggota DPD RI Leonardy Harmainy usai rapat kerja virtual antara Komite I DPD RI dengan Kementerian Desa PDTT, Rabu (22/4/2020).

Oleh karena itu, Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu mendesak Kemendes PDTT mempercepat pencairan dana desa bagi daerah yang belum dan mempercepat penyaluran BLT-Dana Desa itu.

“Bantuan ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Apalagi mereka yang benar-benar terdampak Covid-19,” imbuhnya.

Sebelumnya, Leonardy memuji Mendes PDTT merevisi aturan prioritas penggunaan dana desa dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 perlu didukung penuh. “DPD RI sangat mengapresiasi efektivitas dan efisiensinya,” kata Leonardy.

Langkah cepat yang diambil Mendes PDTT untuk merevisi Permendes No.11 Tahun 2019 dengan Permendes No.6 Tahun 2020 sangat diapresiasi. “Efektif dan sangat efisien,” ujarnya.

Leonardy menyebutkan, Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tersebut begitu mengakomodir pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan menggunakan dana desa.

Dananya sudah di desa, umumnya nagari di Sumbar. Peraturannya dilengkapi tiga pasal (1, 8 dan 8A) dan dua lampiran yaitu Lampiran I dan Lampiran II yang berisi acuan cukup lengkap dan komprehensif tentang penggunaan dana desa untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.

Di dalamnya ada klausul pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) sebesar Rp600.000 per bulan per kepala keluarga (KK). BLT-Dana Desa diberikan selama tiga bulan.

Dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 juga diberikan syarat penerimanya. Mereka yang berhak atas BLT-Dana Desa haruslah mereka yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, bukan penerima program jaring pengaman sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun kartu prakerja, serta memiliki anggota keluarga yang sakit menahun atau kronis.

Di dalam lampiran ditegaskan, data penerima ini dikumpulkan Relawan Desa Lawan Covid-19 yang diketuai kepala desa/ wali nagari dan wakil ketuanya ketua Badan Permusyawaratan Desa/ Nagari.

Data dikumpulkan kalau bisa berbasis dusun, jorong dan korong atau RT. Tim pengumpul data beranggotakan tiga orang agar pendataan lebih baik, lebih cermat dan jauh dari mengutamakan kerabat dekat.

Data yang dikumpulkan haruslah dibawa ke musyawarah khusus desa/nagari untuk diputuskan siapa saja yang berhak menerima BLT-Dana Desa di nagari/desa mereka. Hasil musyawarah dilaporkan ke bupati/ wali kota untuk sinkronisasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Umumnya anggota DPD RI mendapatkan kenyataan di lapangan bahwa dana desa ada yang belum cair, ada yang hasil musyawarah desanya belum disetujui oleh bupati dan wali kota.

Tak Perlu Tunggu Perbup

Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, menyebutkan pemerintah berupaya melakukan percepatan pencairan dan penyaluran dana desa untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.

Pemerintah lewat Kemendes PDTT melakukan pendekatan kesehatan dan ekonomi bagi desa. Kesehatan lewat pembentukan Relawan desa Lawan Covid-19, sedangkan penanganan ekonomi lewat BLT-Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa.

Menteri menegaskan acuan bagi wali nagari adalah DTKS. Filter kedua yang disiapkan adalah musyawarah khusus desa. Musyawarah desa ini perlu untuk mengevaluasi dan validasi data yang dikumpulkan Relawan Desa Lawan Covid-19, sekaligus meminimalkan kesalahan dan bantuan lebih tepat sasaran dan harus disesuaikan dengan Protokol Covid-19.

“Semua telah kita antisipasi. Kita beri waktu lima hari sebagai jeda antara keputusan musyawarah desa dengan melaporkan ke bupati lewat camat. Lebih lima hari, silakan jalan. Ini bentuk pressure agar tidak ada yang memperlambatnya,” tegas Abdul Halim Iskandar.

Bahkan, kata Abdul Halim, pencairan BLT-Dana Desa tidak menunggu peraturan bupati (perbup). Acuan juklak dan juknisnya adalah Permendes. Asalkan sudah mengacu DTKS, mengacu pada batasan di Permendes dan sudah dikumpulkan dengan baik serta merupakan hasil musyawarah desa, kepala desa sudah bisa mencairkan BLT-Dana Desa.

“Jika data-data benar-benar rigid, valid, tapi dananya masih kurang. Bolehkah kepala desa menambah? Jawabnya boleh,” tegasnya.(rel/esg)