Dukung Larangan Mudik, La Nyalla: Bantu Mereka Bertahan Hidup di Kota

Dirut PT Pindad Persero Abraham Mose menjelaskan cara pengoperasian ventilator made in Pindad kepada Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti di kantor pusat Pindad di Bandung, Senin (20/4). (Dok.Humas DPD RI)

Keputusan Presiden RI Joko Widodo tentang larangan mudik pada masa Ramadhan dan Lebaran 2020 di tengah pandemi Covid-19 mendapat dukungan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattaliti.

Namun, kementerian sosial dan lembaga terkait diminta menjalankan penyaluran bantuan sosial (bansos) ke masyarakat terdampak.

Menurut La Nyalla kebijakan larangan mudik tersebut bertujuan mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 ke daerah-daerah tujuan pemudik.
Kebijakan tersebut juga dirasa tepat di tengah protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia.

“Hanya saja, saya mengingatkan Kemensos dan lembaga terkait lainnya, termasuk pemerintah daerah tetap menjalankan penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak,” tandasnya di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Menurut La Nyalla mereka yang tidak bisa mudik namun menjadi korban pemutusan hukuman kerja (PHK) atau mereka yang kesulitan secara ekonomi harus tetap mendapat prioritas untuk dapat bertahan hidup di kota.

“Ini menyangkut kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Terutama mereka yang hidup di kota besar, yang harus tetap membayar uang sewa kos dan kebutuhan pokok,” urainya.

Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, larangan mudik tidak akan banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya konsumsi rumah tangga. Mengingat daerah juga memberlakukan PSBB dan protokol kesehatan.

“Sehingga Lebaran di kampung pun tidak akan diisi acara-acara seperti sebelum masa pandemi Covid-19. Apalagi situasi ekonomi sedang susah,” katanya.

Kalaupun ada pemudik yang ke daerah, menurutnya kemungkinan tidak membawa uang untuk dibagi-bagi, karena sebelumnya sudah terdampak secara ekonomi.

Dengan diterapkanya larangan mudik, dia meminta pemerintah gencar menyosialisasikan keputusan itu. Mulai dari aturan hingga penerapan sanksi, serta memperkuat edukasi secara masif menggunakan berbagai media dan tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama dan tokoh budaya. (rel/esg)