Surat Izin Masuk Masjid Nabawi Dipalsukan, Pelaku Sudah Ditegur

19
Ilustrasi.(DAILYMAIL.CO.UK)

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menemukan penyalahgunaan tasrih atau surat izin untuk masuk ke Raudhah di Masjid Nabawi. Tasrih yang semestinya dalam bentuk digital itu dicetak, lantas dipalsukan.

”Bentuk pemalsuannya dari sisi tanggal dan jam untuk kepentingan beberapa orang,” ujar Kepala Daker Madinah Amin Handoyo kemarin (21/6).

Sebagaimana diketahui, pada musim haji tahun ini, pemerintah Saudi menerapkan aturan baru untuk masuk Raudhah. Jamaah diharuskan mendaftar terlebih dahulu. Masuk Raudhah pun harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jamaah bisa menggunakan aplikasi Eatmarna yang didaftarkan secara individu. Pihak Arab Saudi juga menerbitkan tasrih lewat aplikasi e-Haj.

Amin menjelaskan, tasrih yang dipalsukan sempat digunakan jamaah. Oknum yang memalsukan tasrih mengumpulkan jamaah untuk masuk ke Raudhah di area perempuan. Petugas PPIH di pos Raudhah yang mengetahui lantas memberitahukan bahwa pendamping tersebut bukan dari PPIH.

Sejauh ini, pihaknya masih memberikan teguran kepada pemalsu tasrih yang diketahui sebagai mukimin Indonesia di Arab Saudi. Namun, Amin menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. ”Kalau pemerintah Arab Saudi tahu, pasti kena sanksi karena itu kriminal,” katanya.

Sementara itu, saat sesi bimbingan ibadah di Arrayan Al Nahdi, Mekkah, kemarin, jamaah diingatkan untuk berhati-hati dalam memanfaatkan jasa pendorong kursi roda di Masjidilharam. Berdasar informasi, empat mukimin yang menjadi joki dorong ditangkap askar. Dua kursi roda turut disita.

Jika memang harus menggunakan kursi roda, jamaah diimbau untuk menggunakan jasa pendorong resmi dari Masjidilharam. Atau, didorong sesama jamaah. Pada bagian lain, dua jamaah Indonesia saat ini menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Satu orang dirawat karena gangguan jantung dan lainnya harus menjalani operasi karena mengalami patah tulang pada lutut.

Kasi kesehatan PPIH Daker Mekkah mengungkapkan, jamaah yang mengalami patah tulang terjatuh di toilet saat wudu di Masjidilharam pada Senin (20/6). ”Jamaah sudah dioperasi. Sekitar 6–8 hari lagi mudah-mudahan bisa beraktivitas lagi,” katanya saat ditemui di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah.

Selain dua jamaah yang dirawat, KKHI Makkah memberikan pelayanan kesehatan kepada 32 jamaah lain. Sebagian besar karena dehidrasi dan penyakit bawaan dari tanah air.
Visa Mujamalah tak Kunjung Keluar

Baca Juga:  Menaker Ida Fauziyah Lepas 150 Perawat Profesional ke Arab Saudi

Sementara itu, sejumlah penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) sampai saat ini masih menunggu kepastian penerbitan visa haji mujamalah atau haji undangan. Hingga kemarin, belum ada kepastian dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi soal visa haji mujamalah tersebut.

Sejumlah asosiasi PIHK menggelar pertemuan dengan jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membahas masalah itu. Sejumlah PIHK cemas karena sudah menyetor uang booking tiket pesawat sampai hotel untuk penyelenggaraan haji mujamalah.

Pertemuan asosiasi PIHK dengan Kemenhub itu digagas Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu). Ketua Umum Bersathu Wawan Suhada menuturkan, PIHK yang menjual paket haji mujamalah khawatir terjadi kasus gagal berangkat.

”Kami berharap Kemenhub dapat menjembatani terhadap potensi permasalahan yang ada saat ini,” ujarnya. Dari hasil pertemuan tersebut, Wawan mengatakan, Kemenhub siap membantu komunikasi dengan maskapai.

Sementara itu, leading sector urusan perhajian tetap ada di Kementerian Agama (Kemenag). Wawan mengungkapkan, dalam waktu dekat dilakukan pertemuan lintas kementerian dan lembaga untuk membahas nasib jemaah haji mujamalah.

Dia mengatakan, berlarut-larutnya penerbitan visa haji mujamalah berpotensi menimbulkan persoalan besar. Sebab, hampir seluruh PIHK yang menjual paket haji mujamalah alias furoda sudah membayar uang kepada maskapai, hotel, dan bus di Arab Saudi. Selain itu, ada deposit pembayaran visa.

Sebagaimana diketahui, ongkos visa haji mujamalah saja sekitar USD 8.000 sampai USD 10.000 per jemaah. Sementara itu, paket haji mujamalah mulai USD 17.500 hingga USD 22.000 atau sekitar Rp 500 juta/orang.

Kemenag belum banyak berkomentar soal penyelenggaraan haji mujamalah itu. Kasubdit Pemantauan Umrah dan Haji Khusus Kemenag Noer Alya Fitra membenarkan bahwa haji mujamalah tercantum dalam UU Haji dan Umrah.

”UU Haji dan Umrah menyatakan bahwa jemaah visa mujamalah diberangkatkan PIHK dan wajib lapor menteri (Kemenag). Hanya itu,” katanya.

Pejabat yang akrab disapa Nafit itu menyatakan, visa mujamalah adalah undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Kemenag tidak mengurusi lebih jauh soal visa mujamalah. Kemenag hanya berfokus pada haji reguler dan haji khusus. (wan/c19/oni/jpg)