PPKM Baru: PPKM Level 4, Berlaku Sampai 25 Juli

50
Mendagri Tito Karnavian.(NET)

Setelah berganti kulit beberapa kali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kini punya nama baru, yakni PPKM Level 4. Presiden rupanya tidak suka kata-kata darurat atau mikro. Sehingga ia memerintahkan untuk diganti saja PPKM 1 sampai 4 karena substansinya sama.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, selain perubahan sebutan, substansi yang diatur dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) tersebut sama dengan sebelumnya. Khususnya terkait pembagian sektor kritikal, esensial dan nonesensial. ”Isinya sebetulnya secara substansi sama dengan PPKM Darurat,” kata Tito, kemarin (21/7).

Aturan baru ini dikemas dalam Inmendagri Nomor 22 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM di Jawa-Bali. Dalam Inmendagri tersebut, istilah PPKM Darurat diubah menjadi PPKM Level 4 dan berlaku hingga 25 Juli 2021.

”Setelah itu nanti akan ada evaluasi,” kata Tito. Hanya saja, dalam Inmendagri terbaru, pihaknya mengatur penguatan 3T (testing, tracing, treatment) sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan. Yang paling rendah, jika positivity rate mingguan kurang dari 5 persen, maka jumlah tes per 1000 penduduk per minggu adalah 1.


Sementara yang tertinggi, jika positivity rate mingguan lebih dari 25 persen, maka jumlah tes per 1000 penduduk per minggu adalah 15. Testing tersebut perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate kurang dari 10 persen. ”Nah ini tolong betul-betul dipenuhi dan mohon untuk bisa betul-betul dipedomani,” pintanya.

Sementara itu untuk tracing, Inmendagri mengharuskan dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi.

Adapun jika hasil pemeriksaan negatif perlu dilanjutkan karantina dan dites ulang pada hari ke-5 karantina. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina.

Sedangkan untuk treatment, Inmendagri meminta untuk dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit.

Selain Inmendagri 22/2021, Tito juga mengeluarkan Inmen 23/2021 yang mengatur perpanjangan PPKM Mikro di luar Jawa-Bali. Aturan tersebut menegaskan, bagi daerah yang tidak termasuk kriteria level 3 dan 4 menetapkan dan mengatur PPKM Mikro di masing-masing wilayahnya.

PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Tito meminta, posko di setiap level untuk menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai aturan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, perubahan nama dari PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4 didasari atas arahan WHO. ”Memang kita mengikuti apa yang diarahkan oleh WHO. Kita menggunakan dua level, yaitu level transmisi dan kapasitas respons,” ujarnya pada konferensi pers secara virtual, kemarin (21/7).

Selain itu, dari segi level situasi 4, kondisi di RI baik secara transmisi dan kapasitas respon terbilang belum memadai. ”Sehingga ini perlu diperbaiki,” jelasnya.

Airlangga melanjutkan, perubahan istilah menjadi Level 4 itu juga merupakan permintaan dari para gubernur yang mengusulkan agar ada perubahan istilah. Dengan perubahan istilah itu, sehingga diharapkan ada kejelasan kapankah sebuah wilayah akan memasuki tahapan level 1, 2, 3 atau 4. Tiap level juga diberikan target testing yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.

Selain itu, dalam pemberlakuan PPKM Level 4, pemerintah memastikan memperluas bantuan bagi para usaha mikro seperti warteg. Airlangga menyebut, sebanyak 1 juta pelaku usaha dari mulai warung hingga warteg bakal mendapatkan insentif sebesar Rp 1,2 juta.

”Insentif usaha mikro yang Rp 1,2 juta ini untuk 1 juta usaha mikro kecil. Antara lain warung, warteg kemudian juga terkait PKL,” katanya.

Mantan Menperin itu menambahkan, bantuan itu akan dilaksanakan oleh TNI dan Polri. Saat ini pemerintah masih menyiapkan prosedur dan mekanisme terkait bantuan program itu.

Selain itu, dalam kebijakan PPKM Level 4 ini juga ada juga insentif BPUM untuk sebanyak 3 juta UMKM. Bantuan ini diberikan dengan nominal yang sama yakni sebesar Rp 1,2 juta. Penyaluran program bantuan akan dieksekusi oleh Kemenkop UMKM.

Koordinator PPKM Darurat, Menko Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Presiden meminta agar tidak lagi menggunakan istilah darurat atau mikro. ”Jadi PPKM level 1, 2, 3 dan 4. Berlaku sampai 25 Juli tahun 2021,” kata pria yang akrab disapa Opung ini.

PPKM level 4 ini kata Luhut adalah yang tertinggi. Paling ketat atau paling parah, Luhut tidak menjelaskan secara rinci. Yang jelas ia menyebut seperti yang sedang dijalani oleh Indonesia saat ini. Khususnya Jawa-Bali. Jika pada tanggal 25 Juli nanti kasus menunjukkan tanda-tanda menurun, maka pemerintah akan mulai melakukan relaksasi.

Baca Juga:  Survei Lingkungan Belajar AN Dinilai Mirip TWK KPK

”Apabila menunjukkan perbaikan dari semua sisi, seperti penurunan kasus. Indikator-indikator sesuai acuan WHO. Parameternya sudah ada. Sudah di brief juga apa itu level 1, 2, 3 dan 4,” jelasnya.

Luhut mengatakan, penerapan PPKM Darurat yang sudah dilakukan beberapa lama ini sudah menghasilkan perbaikan pada aspek pergerakan masyarakat yang mengalami penurunan, juga penurunan pada kapasitas BOR Rumah Sakit, serta jumlah kasus yang turun signifikan.

”Beberapa Gubernur sudah melaporkan ada perbaikan. Contohnya seperti DKI menunjukkan perbaikan. Jabar BOR nya sudah dibawah 80 persen. 79 persen,” jelasnya.

Beberapa kabupaten, kata Luhut malah sudah menunjukkan perbaikan yang pesat turun dari level 4 ke level 2. Tapi ia menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin buru-buru.

”Biarlah 5 hari biar (kita, red) lebih tenang sehingga bisa lebih baik keadaannya. Karena sifat dari virus varian Delta memang kelihatan 3 sampai 2 minggu (efeknya, red). Jadi sekarang sudah waktunya mereka mulai menurun,” katanya. Tapi kita tetap waspada, tambahnya.

Bagaimana menentukan level 1 sampai 4? Luhut tidak merinci, hanya mengatakan bahwa dasar penentuannya adalah 3 indikator utama, yakni laju transmisi, respon sistem kesehatan, serta kondisi sosiologis masyarakat.

Hal ini agak berbeda dengan pakem yang selama ini dianut bahwa asesmen pandemi dinilai dari 3 indikator yakni epidemiologi, sistem pengawasan (surveilans), serta sistem pelayanan kesehatan.

Waktu ditanya tentang hal ini, Guru Besar FKUI dan mantan Direktur WHO Asia Tenggara Tjandra Yoga Aditama hanya senyum-senyum saja. ”Karena masih akan berlaku sampai 25 Juli, maka baik ditunggu saja perkembangan angka-angkanya (perkembangan kasus, red) dalam beberapa hari mendatang,” jelasnya pada Jawa Pos (grup Padang Ekspres).

Luhut melanjutkan, bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan mulai melakukan peningkatan testing dan tracing serta memperbanyak pusat-pusat isolasi utamanya di daerah padat penduduk.

”Malam ini akan kita finalkan. Bagaimana kita akan testing dan tracing di perumahan-perumahan padat penduduk. Terutama di aglomerasi. Jabodebek, Bandung, Surabaya, Solo Raya, Semarang Raya dan Malang Raya,” katanya.

Jika ada yang positif, kata Luhut, akan langsung di bawa ke tempat karantina. Sudah tersedia obat, peralatan, dan tenaga kesehatan yang merawat. Ketimbang dirawat di rumah kemungkinan kondisi memburuk menjadi kecil, kemungkinan meninggal juga kecil.

Testing dan telusur masif ini, kata Luhut akan dilakukan mulai 1 hingga 2 hari ke depan. Sehingga ketika ada pelonggaran tanggal 26 nantinya, testing dan tracing berjalan dengan baik. Vaksinasi juga akan dipercepat secara paralel.

Bantuan Sosial

Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan khusus untuk para pekerja/buruh yang terdampak kebijakan PPKM Level 4 ini. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida fauziyah mengungkapkan, bantuan subsidi upah (BSU) akan diberikan kembali pada sekitar 8 juta pekerja/buruh yang berada di wilayah PPKM Level 4.

Adapun syarat penerima masih sama seperti sebelumnya. Pekerja/buruh merupakan WNI, pekerja/buruh penerima upah dibawah Rp 3,5 juta, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021, serta memiliki rekening bank aktif.

Selain itu, pekerja/buruh penerima merupakan mereka yang bekerja di sektor terdampak. Seperti, barang, konsumsi, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan.
BSU ini akan diberikan sebesar Rp 500 ribu per bulan dalam jangka waktu dua bulan. Namun, pencairan dilakukan dalam sekali penyaluran oleh bank himbara.

Sementara setelah Presiden Jokowi menambah anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 55, 21 triliun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bergerak cepat. Dia menginstruksikan percepatan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah.

Dia menegaskan, penyaluran bansos harus tepat sasaran. ”Di semua wilayah, tidak hanya yang menerapkan PPKM Level 4 dan mikro,” tuturnya.

Selain bansos dari pemerintah, Polri bersama TNI juga menggelontorkan bansos. Sejak 3 Juli hingga 19 Juli telah ada 475.420 paket dan 2.471.217 kg beras yang disalurkan ke masyarakat. ”Saya perintahkan semua terus bergerak pastikan masyarakat mendapatkan bansos,” tegasnya. (far/dee/tau/agf/mia/idr/han/jpg)