Cegah Klaster Pilkada, Ini Masukan Mantan Mendagri Gamawan Fauzi

167

Pemerintah bersama DPR telah memutuskan pilkada tetap digelar sesuai jadwal 9 Desember, meski banyak desakan dari berbagai elemen masyarakat agar ditunda demi kesehatan dan kemanusiaan.

Mantan Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, jika pilkada tetap dilanjutkan, maka harus dibuat aturan ketat dan pembatasan-pembatasan yang diperlukan untuk mencegah munculnya klaster baru atau penyebaran virus corona yang lebih besar.

“Karena itu pengawasan dan bimbingan atau edukasi kepada masyarakat harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh penyelenggara pilkada bersama pemerintah,” ujar Gamawan, Senin (21/9/2020) malam.

Soal kekhawatiran menurunnya partisipasi pemilih karena takut terpapar virus di TPS, menurutnya itu bisa saja terjadi. Karena itu perlu pengaturan dan penataan serta sosialisasi yang lebih baik dan masif oleh KPU kepada masyarakat.

“Bisa saja petugas TPS mengatur nomor urut menurut jam agar pemilih tidak sekaligus datang. Jarak tetap dijaga, masker harus dipakai. Diawasi dan dibantu petugas lain mengatur agar bisa lebih tertib. Memang diperlukan usaha  lebih demi sukses pilmada dan sekaligus mencegah penularan yang luas,” tukasnya.

Menurut Gamawan, kalau pilkada ditundapun berisiko, terutama soal anggaran negara yang sudah dianggarkan dan anggaran calon. “Lalu apakah juga akan berarti mengulangi kembali pendaftaran calon? Kalau tak keliru, memundurkan kembali proses tahapan pemilu harus dengan UU atau Perppu, atau gugat ke MK (Mahkamah Konstitusi) seperti dulu saya lakukan terhadap Pilgub Aceh,” jelasnya.
Terkait munculnya pernyataan golput demi kemanusiaan, diharapkan mantan Gubernur Sumbar ini hal itu tak perlu terjadi. “Tak perlu golput. Yang diperlukan tetap memilih tanpa terpapar virus. Pasti ada solusi,” imbuhnya.(esg)