Muhammadiyah Inginkan Pilkada Ditunda

21
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (jawapos.com)

Setelah PBNU menyuarakan sikapnya terhadap pilkada, kali ini giliran PP Muhammadiyah yang meminta kontestasi politik lima tahunan itu ditunda. Jika dipaksakan, dikhawatirkan akan muncul klaster baru Covid-19. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pihaknya meminta KPU, pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali jadwal pelaksanaan pilkada maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa.

Menurutnya, demi keselamatan bangsa, dan untuk menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama untuk menunda pelaksanaan pilkada. ”Sampai keadaan memungkinkan,” terangnya melalui keterangan pers kemarin.

Haedar mengatakan, keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan pelaksanaan pilkada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19. Dia berharap, KPU, pemerintah dan DPR segera mengambil keputusan untuk menunda pesta demokrasi di tingkat daerah itu.

Tokoh kelahiran Bandung itu juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi protokol Covid-19 yang ditetapkan pemerintah. Serta, membangun budaya hidup sehat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, tempat ibadah, dan instansi kerja.

Seluruh masyarakat juga hendaknya menjaga persatuan dan kerukunan dengan tidak memproduksi dan menyebarkan informasi hoaks dan provokatif melalui media apapun, khususnya media sosial. Menurut Haedar, diperlukan sikap saling peduli dan berbagi dari masyarakat, terutama terhadap saudara-saudara yang terkonfirmasi positif dan keluarga korban Covid-19. ”Sebagai wujud ta’awun dan gotong royong yang menjadi karakter bangsa Indonesia,” paparnya.

DPD RI juga masih terus menyuarakan penundaan pilkada. Anggota DPD RI Misharti mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan dan mengkaji ulang terkait pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. ”Saya berharap pilkada serentak ditunda atau diundur ke 2021,” katanya.

Baca Juga:  Bawaslu Petakan Indeks Kerawanan

Dalam kondisi seperti ini, kata dia, pemerintah harus mengutamakan kesehatan dan keamanan rakyat yang saat ini sangat rentan terhadap penularan virus. Apalagi sekarang kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan masih sangat rendah.

Jadi, kata dia, secara riil, penularan Covid-19 belum terkendali. Jika pilkada tetap dilanjutkan, pemerintah harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dan menerapkan standar yang sangat ketat. Sebab, standar teknis pencoblosan tentu harus diubah dan tidak bisa disamakan dengan situasi normal. Tentu hal ini menambah berat di segi anggaran maupun sumber daya.

Selain begitu banyak biaya yang harus di persiapkan, baik terkait APD, sarana prasarana seperti paku, bantal pencoblos dan lain-lain yang harus diganti setiap orangnya. ”Masih banyak lagi yang harus diperhatikan terkait dengan protokol kesehatan,” tuturnya.

Jika tetap dipaksakan, dia yakin pilkada akan menimbulkan klaster baru penularan virus. Sebab, pihak penyelenggara tidak akan mampu mengontrol pergerakan orang dan memastikan calon pemilih akan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan seperti yang digaungkan pemerintah. ”Di awal pendaftaran saja kita lihat ada beberapa calon terkonfirmasi positif Covid-19,” ungkapnya. (lum/jpg)