Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Cegah Penularan Covid-19: Umrah Jalan Terus, Tetap Satu Pintu

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan, tidak ada penghentian pengiriman jemaah umrah. Hanya, rencana membuka akses pemberangkatan umrah secara lebih luas ditunda dahulu. Dengan demikian, pemberangkatan masih memberlakukan sistem satu pintu atau one gate policy (OGP).

Kepastian tersebut disampaikan Yaqut dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, kemarin (17/1). ”Terkait dengan umrah yang kabarnya dihentikan, sebenarnya begini. Tidak ada pemberhentian umrah,” tegasnya.

Yaqut menjelaskan, telah terjadi salah tangkap informasi. Dia meluruskan bahwa awalnya yang akan dihentikan adalah kebijakan pemberangkatan umrah satu pintu melalui karantina di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Semula sistem tersebut akan dijalankan sampai pemberangkatan kloter keempat. Setelah itu pemberangkatan umrah tidak lagi terpusat dari Asrama Haji Jakarta.

Namun, karena kasus varian Omicron masih tinggi, Yaqut menegaskan bahwa pemberangkatan umrah masih menggunakan sistem satu pintu. ”Jangan kemudian di masing-masing daerah bisa terbang sendiri-sendiri,” tuturnya.

Yaqut mengatakan, tidak ada yang boleh menahan orang untuk pergi ke luar negeri.
Termasuk dalam pelaksanaan ibadah umrah. Selama sudah mengantongi visa umrah, seseorang berhak untuk berangkat. Pemerintah Indonesia sebatas memberikan pengaturan-pengaturan.

Dia menegaskan, tidak ada satu pun undang-undang yang boleh melarang warga negaranya pergi ke luar negeri. Sepanjang sudah mendapatkan visa dan tidak terkena masalah hukum seperti pencekalan.

Pemberangkatan umrah satu pintu, terang Yaqut, masih perlu diterapkan. Mengacu pemberangkatan tim advance, ternyata sepulangnya banyak yang terpapar Covid-19. Dia mengatakan, dengan skema satu pintu saja, masih ada yang pulang membawa virus Covid-19. Apalagi ketika pemberangkatan umrah dibuka secara luas di berbagai daerah.

Mantan anggota DPR itu juga mengomentari skema OGP yang dinilai tidak konsisten. Sebab, ketika berangkat, jamaah dikarantina di asrama haji. Tetapi, saat pulang, jemaah menyewa hotel sendiri untuk karantina mandiri. Yaqut menuturkan, Asrama Haji Jakarta belum mendapatkan persetujuan dari Satgas Penanganan Covid-19 sebagai tempat karantina kepulangan WNI dari luar negeri.

Yaqut mengakui, jika menggunakan asrama haji sebagai tempat karantina kepulangan jemaah umrah, biayanya bisa jadi lebih murah. Tetapi, sekali lagi Yaqut menegaskan, penggunaan asrama haji sebagai tempat karantina kepulangan umrah wajib mengantongi izin dari satgas.

Sementara itu, jumlah jamaah umrah yang dinyatakan positif Covid-19 sepulang dari Saudi terus bertambah. Sebelumnya diberitakan ada 11 dari 25 orang anggota tim advance yang dinyatakan positif Covid-19. Mereka kemudian menjalani karantina di Wisma Atlet Jakarta.

Informasi terbaru, ditemukan 17 orang positif Covid-19 pada pemberangkatan umrah 30-31 Desember 2021. Pemberangkatan umrah ini berisi 84 orang. Mereka adalah pimpinan atau pemilik travel dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI).

Kabid Umrah AMPHURI Zaky Zakaria Azshary menuturkan, informasi dari rekannya yang menjalani karantina di wisma atlet, semua dalam keadaan sehat. ”Mereka sehat. Mayoritas mereka OTG (orang tanpa gejala, red),” ucapnya.

Zaky menjelaskan, saat masih di Saudi, menjelang pulang ke tanah air, seluruh jemaah menjalani swab PCR dan hasilnya negatif. Sehingga bisa pulang ke tanah air. Begitu pun saat swab PCR kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta, hasilnya juga negatif.

Tetapi, saat swab PCR kedua sebelum selesai masa karantina tujuh hari, baru kedapatan ada yang positif Covid-19. Zaky menuturkan, dari informasi sejumlah ahli epidemiologi, varian Omicron bisa disebut sebagai ”anugerah”.

Sebab, varian itu bisa menjadi layaknya vaksin alami. Meskipun memiliki tingkat persebaran yang lebih cepat, gejalanya ringan dan tidak berbahaya. Orang yang terkena Omicron bisa terbentuk antibodinya secara alamiah layaknya divaksin.
Tunggu Keputusan Saudi

Dalam rapat dengan Komisi VIII DPR itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas juga menjelaskan persiapan penyelenggaraan haji 2022. Ada beberapa poin krusial yang dibahas. Mulai kepastian penyelenggaraan haji, urusan kuota, hingga skenario pemberangkatan di tengah pandemi Covid-19.

Yaqut menuturkan, seperti musim-musim haji sebelumnya, kepastian penyelenggaraan haji tahun ini ada di tangan pemerintah Arab Saudi. ”Kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 Masehi belum dapat diperoleh,” ujarnya.

Kemudian, soal kuota haji, Yaqut menerangkan, biasanya dibahas dalam MoU antara kedua negara. Dalam kondisi normal, sebelum pandemi Covid-19, pembahasan MoU haji dilaksanakan pada bulan Rabiulawal sampai Rabiulakhir, menyesuaikan sistem kalender pemerintah Saudi.

Hasil koordinasi dengan pemerintah Saudi, mereka belum dapat melakukan pembicaraan lebih lanjut. Yaqut menyatakan, belum adanya pembicaraan soal kuota haji 2022 itu tidak hanya untuk Indonesia. Tetapi, juga berlaku bagi negara-negara pengirim jemaah haji lainnya.

Yaqut menambahkan, saat ini waktu yang tersisa untuk penyiapan pemberangkatan haji semakin mepet. Dalam kondisi normal, jemaah haji mulai diberangkatkan pada 4 Zulkaidah atau tahun ini bertepatan dengan 5 Juli. Dengan demikian, waktu yang tersisa tinggal empat bulan.

Menurut dia, dengan cakupan penyelenggaraan haji yang sangat luas, waktu yang tersisa ini sangat terbatas. Kemudian, jelas Yaqut, Kemenag saat ini menyusun tiga skenario pemberangkatan haji. Tiga skenario itu adalah pemberangkatan kuota penuh, kuota dikurangi, dan tidak memberangkatkan haji seperti periode 2020 dan 2021.

”Pemerintah sampai saat ini tetap bekerja untuk menyiapkan opsi pertama dengan kuota penuh,” katanya. Dengan harapan pandemi Covid-19 cepat berakhir sehingga pengiriman jemaah haji kembali normal.

Meskipun begitu, seperti dua tahun sebelumnya, Kemenag juga menyiapkan skema pemberangkatan haji dengan kuota terbatas. Yaqut menegaskan, nantinya, jika ada pemberangkatan haji 2022, yang berangkat adalah calon jemaah nomor porsi keberangkatan 2020. Kemenag sudah memiliki data calon jemaah yang berhak diberangkatkan tahun ini.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menuturkan, pemberangkatan haji reguler merupakan tanggung jawab pemerintah. Meskipun belum ada kepastian kuota, persiapan penyelenggaraan haji harus dilakukan.

Dia mengakui bahwa sampai sekarang belum ada pembahasan MoU penyelenggaraan haji antara Saudi dan negara-negara pengirim jamaah haji, termasuk Indonesia. ”Karena tinggal tersisa sekitar lima bulan, kami siap menggelar rapat-rapat bersama Kemenag dan pihak terkait. Karena waktunya sangat mepet,” jelasnya.

Yandri mengatakan, ada sejumlah pembahasan penting yang harus dikebut. Seperti skenario pengisian kuota haji, besaran kuota, dan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Kemudian juga soal pembinaan, pelayanan, serta perlindungan jamaah haji.
Selain itu, dari aspek kesehatan, juga harus dipersiapkan.

Yandri menyatakan, sampai saat ini pandemi Covid-19 belum usai. Sehingga musim haji 2022 mungkin masih dalam suasana pandemi. Untuk itu, syarat-syarat protokol kesehatan dari Indonesia dan Saudi harus dimatangkan. Termasuk urusan vaksinasi yang sesuai dengan aturan di Saudi. (wan/c9/oni/jpg)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer