Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPK Kawal Implementasi Lima Komitmen Pemda Selamatkan Danau Singkarak

p
Penulis: padek❯
Photo
Photo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal implementasi komitmen Pemerintah Kabupaten Solok untuk memulihkan Danau Singkarak sebagai kekayaan negara.


"Melalui pelaksanaan tugas koordinasi-supervisi dan monitoring, KPK terus mendorong upaya penertiban dan pemulihan terhadap aset-aset negara untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara sebagai salah satu bentuk korupsi," ujar Juru Bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati dalam keterangannya, Mingu (30/1/2022).


Dijelaskan Ipi, dalam forum diskusi terfokus (Focus Group Discussion) di Kota Padang, Sumbar pada Jumat, 28 Januari 2022, Pemkab Solok telah menandatangani komitmen menyelesaikan pelanggaran pemanfaatan ruang di Danau Singkarak.


Lima poin komitmen tersebut antara lain, yaitu pertama, menghentikan pembangunan prasarana pariwisata yang berada di badan air dan di atas lahan reklamasi di Danau Singkarak, Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak.


Kedua, menerbitkan Surat Keputusan Pengenaan Sanksi Administratif berdasarkan Pasal 194 PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, kepada para pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang agar pihak tersebut melakukan upaya pemulihan berupa pembongkaran dan mengembalikan fungsi danau, termasuk pengerukan tanah reklamasi yang ramah lingkungan.


Ketiga, lanjut Ipi, memastikan para pelaku pelanggaran melakukan pemulihan fungsi ruang dengan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, dan aparat penegak hukum.


Poin keempat, memastikan pemulihan fungsi ruang selesai dilaksanakan berdasarkan evaluasi Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Provinsi Sumbar terkait pengembalian kondisi badan air seperti semula.


Kelima, memastikan penghentian pemanfaatan badan air dan sempadan Danau Singkarak lainnya yang tidak berizin.


"KPK meminta lima poin kesepakatan ini dilakukan sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.


Selanjutnya, KPK juga mendorong para pemangku kepentingan terkait melakukan pembahasan bersama untuk melakukan penataan, perlindungan, dan pemanfaatan danau sesuai fungsi ekosistem danau.


KPK mengapresiasi sinergi dan kolaborasi bersama Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemprov Sumatera Barat, Balai Wilayah Sungai V Padang, dan aparat penegak hukum beserta jajaran.


Singkarak merupakan salah satu dari 15 danau yang masuk dalam daftar Danau Prioritas Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021.


Melalui Perpres tersebut, pemerintah juga mendorong koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi secara terpadu antar-kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam upaya penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Yaitu, melalui berbagai langkah untuk mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi badan air danau, daerah tangkapan air, dan sempadan danau sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(rel/idr)


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bupati Dharmasraya Ingatkan ASN Tak Minta Imbalan Jabatan, Pengelolaan Anggaran Diawasi KPK

Bupati Dharmasraya Ingatkan ASN Tak Minta Imbalan Jabatan, Pengelolaan Anggaran Diawasi KPK

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengingatkan ASN menjaga integritas, menolak imbalan jabatan, dan mematuhi aturan pengelolaan angga

Bupati Dharmasraya Annisa Teken Kesepakatan Penguatan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi

Bupati Dharmasraya Annisa Teken Kesepakatan Penguatan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menandatangani kesepakatan penguatan tata kelola perencanaan, anggaran, dan pengadaan untuk mencega

Mahyeldi Soroti Risiko Korupsi di Sumbar, Indeks MCSP Turun Jadi 66,38

Mahyeldi Soroti Risiko Korupsi di Sumbar, Indeks MCSP Turun Jadi 66,38

Indeks MCSP Sumbar turun menjadi 66,38. Mahyeldi mendorong pengawasan berbasis risiko untuk mencegah korupsi dan memperkuat tata kelola peme

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer