Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Presiden Ingatkan MK Pertimbangkan Manfaat

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Presiden Joko Widodo menghadiri sidang pleno khusus penyampaian laporan Mahkamah Konstitusi (MK) 2021, Kamis (10/2/2022). --FOTO : RUSMAN SETPRES
Presiden Joko Widodo menghadiri sidang pleno khusus penyampaian laporan Mahkamah Konstitusi (MK) 2021, Kamis (10/2/2022). --FOTO : RUSMAN SETPRES
Presiden Joko Widodo menyampaikan masukan saat menghadiri momen laporan tahunan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam kesempatan kemarin (10/2), Jokowi menyinggung asas kemanfaatan dalam putusan MK.

Jokowi mengatakan, pihaknya berharap dalam mengeluarkan putusan, MK bisa menyeimbangkan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. ”Kepastian dan keadilan saja tidak cukup. Semua harus memberi kemanfaatan,” ucapnya di hadapan sembilan hakim konstitusi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengakui, pemerintah tidak selalu sepakat dengan apa yang diputuskan MK. Namun, Jokowi menyatakan komitmennya untuk mematuhi apa pun yang diperintahkan MK.

Jokowi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk taat pada asas konstitusi. Dia membantah narasi yang seolah-olah memanfaatkan situasi Covid-19 untuk memuluskan agenda-agenda yang bertentangan dengan konstitusi.

’’Tetap berada pada koridor hukum dan konstitusi,’’ tuturnya. Jokowi menambahkan, semua kebijakan perundang-undangan sudah dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur.

Sementara itu, peneliti Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana menuturkan, apa yang disampaikan presiden sangat berkaitan dengan kepentingan pemerintah.

Apalagi, saat ini ada perkara terkait kepentingan pemerintah yang diproses di MK. ”Contohnya, UU IKN yang diuji secara materiil dan prosedur ke MK,” ujarnya.

Dia menilai, apa yang disampaikan presiden adalah pembelaan. Faktanya, ada kecenderungan yang tidak sesuai. Klaim semua kebijakan perundang-undangan taat konstitusi, misalnya, tidak sejalan dengan banyaknya produk UU yang justru diuji formil belakangan ini. Bahkan, UU Cipta Kerja dinyatakan menyalahi prosedur.

”Pembentuk UU seharusnya melakukan refleksi diri dan berbenah prosedur pembentukan, bukan justru merasa apa yang mereka lakukan sudah sesuai,” imbuhnya.

Pernyataan soal asas manfaat juga dinilai tidak pas. Sebab, ketika sebuah produk dikoreksi atau bahkan dibatalkan, artinya ada hal yang tidak sejalan. (far/c18/bay/jpg)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Yang Penting Jangan Tarik-tarik Tambang Saja, Muhammadiyah Hormati Mahkamah, Bahlil Klaim Konsesi Lama Tak Batal

Yang Penting Jangan Tarik-tarik Tambang Saja, Muhammadiyah Hormati Mahkamah, Bahlil Klaim Konsesi Lama Tak Batal

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU 2/2025 tentang Minerba.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer