Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim khawatir penyakit tersebut dapat berubah menjadi pandemi terhadap anak. Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan pihak sekolah harus melakukan langkah serius untuk mencegah persebarannya.
Salah satunya mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta pemda membuat surat edaran sebagai pengingat pentingnya meningkatkan disiplin prokes. “Selain untuk mencegah Covid-19 yang masih pandemi, ini mencegah penularan hepatitis terhadap anak,” ujarnya kemarin (11/5).
Pencegahan kasus hepatitis misterius itu hendaknya menjadi perhatian lebih, khususnya bagi anak usia playgroup (day care), PAUD/TK, dan SD/MI. Karena itu, kesadaran kolektif harus dimiliki, khususnya bagi guru, siswa, dan orang tua.
Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri menambahkan, surat edaran yang ditujukan kepada sekolah, guru, siswa, orang tua, dan warga sekolah lainnya sangatlah penting. Dengan adanya surat tersebut, semua pihak bisa memiliki pemahaman yang baik mengenai penyakit itu.
Terutama terkait dengan indikasi gejala, faktor penyebab, langkah pencegahan, serta kiat hidup bersih demi menjaga anak agar tidak tertular. Selain itu, P2G mendesak Kemendikbudristek, Kemenag, dan pemda meningkatkan pengawasan serta mengevaluasi ketaatan prokes di sekolah.
Termasuk pelaksanaan prinsip adaptasi kebiasaan baru (AKB). Sebab, pelanggaran prokes di sekolah masih banyak terjadi setelah kebijakan PTM 100 persen dimulai beberapa bulan lalu. “Prokes banyak dilanggar warga sekolah. Siswa maupun guru makin tak disiplin prokes,” keluhnya.
Padahal, langkah itu penting untuk pencegahan penularan Covid-19 dan antisipasi kasus hepatitis akut misterius anak. Sejauh ini, kebijakan PTM belum akan mengalami perubahan meski tengah marak kasus hepatitis akut misterius di luar negeri. Pemerintah bahkan telah mengeluarkan SKB 4 menteri terbaru yang mengatur soal PTM 100 persen.
Pada penyesuaian keenam SKB 4 menteri terbaru dengan nomor 01/KB/2022, nomor 408 tahun 2022, nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan nomor 420–1026 tahun 2022 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, disebutkan bahwa penyelenggaraan PTM berdasar beberapa hal.
Yakni, level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah pusat dan capaian vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) serta masyarakat lansia.
Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti menjabarkan, satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 1 dan 2 dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lansia di atas 60 persen diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan jam pembelajaran (JP) sesuai kurikulum.
Kewajiban itu juga berlaku bagi daerah yang berada di dua level PPKM tersebut dengan capaian vaksinasi PTK di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen. Bedanya, durasi pembelajaran dibatasi maksimal 6 JP.
Aturan PTM 100 persen setiap hari dengan JP sesuai kurikulum itu juga berlaku bagi satuan pendidikan yang berada di wilayah PPKM level 3 dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lansia di atas 60 persen.
Namun, bagi yang capaian vaksinasinya di bawah itu, PTM hanya diselenggarakan 50 persen setiap hari secara bergantian dengan moda pembelajaran campuran maksimal 6 JP. Lalu, satuan pendidikan pada wilayah PPKM level 4 dengan vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lansia lebih dari 60 persen diwajibkan menyelenggarakan PTM 50 persen setiap hari dengan moda pembelajaran campuran maksimal 6 JP.
“Sementara yang vaksinasi PTK-nya di bawah 80 persen dan vaksinasi lansianya di bawah 60 persen masih diwajibkan untuk melaksanakan PJJ,” paparnya.
Sementara itu, lanjut dia, satuan pendidikan yang berada pada daerah khusus berdasar kondisi geografis terpencil sesuai dengan Kepmendikbudristek Nomor 160/P/2021 juga dapat menyelenggarakan PTM 100 persen.
Suharti menekankan, penyesuaian aturan sudah melalui pembahasan lintas sektor dengan mempertimbangkan hasil penilaian situasi terkini pandemi Covid-19. Termasuk melibatkan para pakar pendidikan dan epidemiolog.
Karena itu, SKB 4 menteri yang terbaru harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan PTM. “Pemerintah daerah tidak diperkenankan menambahkan pengaturan atau persyaratan lain,” tegasnya.
Beberapa perubahan aktivitas lainnya dalam SKB itu adalah dapat kembali dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga. Syaratnya, aktivitas dilakukan di luar ruangan/ ruang terbuka. Selain itu, kantin kembali dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen untuk PPKM level 1, 2, dan 3. Sementara di level 4 maksimal 50 persen.
Pengelolaan kantin dilaksanakan sesuai dengan kriteria kantin sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. “Karena tidak semua anak bisa membawa bekal dari rumah, kami berikan izin agar kantin sekolah dapat kembali beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan,” ungkapnya. (mia/c19/oni/jpg)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

