Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Siapkan Bansos Jika BBM Naik, Ini Kata Erick Thohir

N
Penulis: Novitri Selvia❯
UNTUK PENGOBATAN: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tiga dari kiri) bersama Santi Warasuti (tengah), seorang ibu yang anaknya membutuhkan ganja medis, memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/6
UNTUK PENGOBATAN: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tiga dari kiri) bersama Santi Warasuti (tengah), seorang ibu yang anaknya membutuhkan ganja medis, memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/6
Sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi semakin menguat. Salah satunya terkait rencana pemerintah yang akan mengganggarkan bansos sebagai kompensasi jika harga BBM bersubsidi naik.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, bansos itu akan diberikan jika harga pertalite dan solar subsidi naik. ”Sehingga exercise-nya bagaimana bantalan yang harus disiapkan. Jadi bukan hanya terkait penyesuaian atau pembatasan, tetapi bantalan-bantalan sosial yang harus disiapkan,” ujarnya ditemui di Istana, Jakarta, kemarin (24/8).

Airlangga melanjutkan, pemerintah sangat memahami jika kenaikan harga BBM bersubsidi pasti akan berdampak bagi masyarakat. Terutama pada aspek daya beli yang akan tergerus.

Dengan begitu, pihaknya terus mematangkan skema dan penghitungan terkait seluruh variabel tersebut. ”Tentu ada dampak baik terhadap industri, terhadap volume yang akan diserap kemudian juga akan berpengaruh sedikit juga terhadap daya beli dan juga berpengaruh terhadap inflasi. Nah itu semua sedang dikalkulasi,” imbuh Ketum Partai Golkar itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan, pemerintah masih akan membahas kembali rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). ”Kita akan bahas lagi,” jelas Arifin ditemui di tempat yang sama, kemarin.

Senada dengan Airlangga, Arifin menyebut pemerintah tetap mempertimbangkan berbagai hal sebelum menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Beberapa hal itu mencakup aspek daya beli masyarakat, kemampuan pendanaan pemerintah, serta antisipasi kemungkinan meningkatnya kebutuhan energi pada akhir tahun ini.

”Ketersediaan energi terbatas, harganya bisa meningkat (karena) mau masuk musim dingin di luar (negeri) sekarang, kita harus upayakan penuhi paling nggak listrik, untuk manfaatkan maksimum capacity baseload dalam negeri,” jelas dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, pemerintah tidak dapat langsung menambah anggaran subsidi energi, khususnya untuk stabilisasi harga bahan bakar minyak atau BBM. Pemerintah akan tetap menggunakan anggaran Rp 502,4 triliun sesuai keputusan bersama DPR RI.

Dia menjelaskan, pada dasarnya pemerintah akan mengacu kepada persetujuan DPR dalam hal penganggaran. Dengan begitu, pemerintah tidak lantas bisa mengubah besaran subsidi karena belum terdapat pembahasan maupun persetujuan dari para anggota dewan.

”Alokasinya sesuai dengan peraturan presiden itu, yang sudah di approve oleh DPR saja, sebanyak Rp 502 triliun. Makanya kalau jumlahnya melebihi itu memang harus diperlukan keputusan untuk tahun ini atau meluncur tahun depan,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI, kemarin.

Dia menyebut bahwa apabila beban subsidi ternyata melebihi asumsi awal, anggarannya berpotensi mundur ke tahun depan. Artinya APBN 2023 berpotensi akan menanggung beban subsidi pada 2022.

Sejatinya kondisi itu sudah terjadi pada tahun ini, yakni pemerintah membawa (carry over) kewajiban kompensasi energi Rp 104 triliun dari 2021. Kewajiban itu sudah dibayarkan pada semester I/2022, yang menjadi bagian dari anggaran subsidi Rp 502,4 triliun pada tahun ini.

”Kalau seandainya nanti ada tagihan yang lebih banyak, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, berarti meluncur ke tahun 2023 dan membebani APBN 2023, seperti itu,” jelas dia.

Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, pemerintah tidak menghilangkan subsidi energi. Melainkan mengurangi subsidi dengan asumsi harga minyak yang meningkat. Seperti diketahui, harga minyak mentah saat ini mencapai USD 105 per barrel. Dalam asumsi APBN 2023 sudah dikoreksi dari USD 65 per barrel menjadi USD 95 per barrel.

”Pemerintah berencana bisa menekan subsidi dari Rp 502 triliun ke sekitar Rp 300 triliun pada 2023. Kalau lihat harga BBM, kami dibandingkan Pertamax Rp 12.500 per liter, di Shell RON setara Pertamax Rp 17.500 per liter, artinya Pertamax juga disubsidi,” katanya, kemarin.

Terkait dengan penyesuaian harga BBM bersubsidi, dia masih enggan menjelaskan lebih lanjut. Menurutnya hal itu masih terus digodok oleh pemerintah. Sore hari kemarin, sejumlah menteri menggelar rapat koordinasi terkait harga BBM di kantor Kemenko Perekonomian.

Menko Perekonomian, Menkeu, Menteri BUMN, serta para stafsus turut hadir. Namun hingga berita ini ditulis tadi malam, para menteri itu bungkam. Mereka kompak keluar dan menghindari awak media yang sudah berkumpul sejak siang.

Ditemui usai rakor itu, Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede menyebut, seluruh keputusan detil terkait harga BBM bersubsidi harus menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

”Saya tidak tahu, (tanya ke) Pak menko saja, nanti akan diberitahukan. Tadi bahas dampaknya (subsidi BBM) terhadap perekonomian, detilnya tunggu saja dari Bapak Presiden, semua opsi kita cari yang terbaik,” tuturnya.

Raden menyebut, penghematan anggaran untuk subsidi masih bisa dilakukan dengan tidak perlu memangkas pos lain, serta juga harga minyak yang sedang turun sudah masuk hitungan. ”Bisa diatur, kalau subsidi bisa dihemat, kalau pemangkasan anggaran lain tidak. Harga minyak lagi turun juga kita pertimbangkan,” tutupnya.

Bagi para pelaku usaha, subsidi bukanlah hal yang mudah menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid. Dia mengakui hal itu adalah sesuatu yang berat. Namun, Arsjad Rasjid menegaskan bahwa pengusaha-pengusaha yang bernaung di bawah Kadin Indonesia siap membantu pemerintah dalam melaksanakan program tersebut.

”Kami sebagai usahawan bisa merasa bahwa ini (subsidi, red) adalah tantangan besar untuk negara ini. Namun kami siap di sini untuk membantu dan mendukung, bagaimana seyogyanya kita bisa bersatu dan bersama sama,” ujar Arsjad.

Dia mengatakan bahwa perekonomian Indonesia sudah relatif membaik. Namun kedepannya, dinilai masih banyak tantangan yang tetap harus dihadapi Indonesia. ”Meski perekonomian Indonesia telah membaik, namun masih banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama, termasuk risiko resesi global serta inflasi energi dan juga pangan, dikarenakan perang Rusia dan Ukraina,” tambahnya.

Terkait program transisi energi, Arsjad menjelaskan bahwa Kadin Indonesia sudah melaksanakan program Net Zero Hub, termasuk di dalamnya melibatkan pelaku-pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). ”Sehingga mereka juga ikut siap untuk menyambut target pemerintah Net Zero Emission pada tahun 2060,” urainya.

Di luar subsidi, Arsjad juga menyinggung mengenai Pemilihan Umum 2024 mendatang. Dia berharap pesta demokrasi tersebut berlangsung dengan aman dan lancar sehingga kestabilan pemulihan ekonomi yang sedang diupayakan banyak pihak, dapat terjaga.

”Kami berharap ajang pemilu 2024 menjadi ajang untuk makin mempersatukan bangsa. Agar semua pemimpin bangsa makin diharapkan untuk bersama-sama menjaga kestabilan dari pada politik sebelum dan selama dan setelah pesta demokrasi, karena memang kami merasa stabilitas adalah kunci, untuk kita menjaga kestabilan ekonomi ke depan,” pungkas Arsjad.

Terpisah, kemarin juga digelar raker Komisi VII dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Dalam raker tersebut, ada beberapa usulan dari wakil rakyat. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Syaikul Islam Ali mengatakan, daripada menaikkan harga BBM subsidi, pemerintah sebaiknya membatasi pembelian disertai menambah kuota penyaluran agar tidak habis di tengah jalan.

”Maka kalau disuruh milih opsi pembatasan itu yang masuk akal, karena kalau tidak ada pembatasan dan kenaikan harga tidak masuk akal, sudah pasti kuota jebol,” katanya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Ketua Komisi VII DPR Sugeng setuju dengan rencana pemerintah menaikkan subsidi BBM. Namun, maksimal hanya 30 persen.

”Kenaikan harga BBM tak akan menghapus kebijakan subsidi, karena kenaikan harga pertalite Rp 10 ribu/liter saja, masih jauh dari harga keekonomian yang sebesar Rp17 ribu per liter,” tuturnya.

Usulan lainnya datang Anggota Komisi VII Fraksi PDIP Willy Midel. Dia meminta pemerintah untuk mengeluarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar BBM hanya boleh dibeli oleh kelompok warga ekonomi kurang mampu saja.

”Saya diskusi dengan Ketua MUI provinsi, bagaimana kalau dibuatkan fatwa untuk subsidi BBM ini. Artinya memang subsidi hanya diarahkan untuk orang miskin dan tidak mampu,” jelasnya.

Menanggapi usulan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku pemegang otoritas keagamaan dan penerbit fatwa untuk umat Islam, belum bisa berkomentar banyak soal usulan tersebut. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh. ”MUI belum menerima permohonan (fatwa BBM) tersebut,” katanya tadi malam.

Asrorun mengatakan setiap kali ada permohonan fatwa, tentu akan dikaji terlebih dahulu. Di dalam pengkajian itu, akan dirumuskan apakah layak untuk difatwakan atau tidak. ”Apakah (permasalahan) itu beririsan dengan masalah keagamaan, atau lebih pada aspek tata kelola pemerintahan,” jelasnya.

Nantinya hasil dari kajian tersebut bisa juga dalam bentuk fatwa atau bentuk-bentuk lainnya. Asrorun mengatakan hasil kajian MUI bisa dalam bentuk panduan. Atau juga bisa bisa berupa rekomendasi atau taushiyah. Bisa juga dalam bentuk jawaban yang relevan. (dee/agf/wan/jpg)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

UNP Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Patriotisme, Gigih dan Empati Jadi Pesan Utama

UNP Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Patriotisme, Gigih dan Empati Jadi Pesan Utama

UNP memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 dengan amanat Menpora Erick Thohir tentang karakter patriotik, gigih, dan berempati.

Satgas Payakumbuh Soroti Kendaraan yang Isi BBM Berulang Setiap Hari

Satgas Payakumbuh Soroti Kendaraan yang Isi BBM Berulang Setiap Hari

Satgas Payakumbuh menemukan indikasi kendaraan mengisi BBM berulang setiap hari di sejumlah SPBU meski volumenya tidak melampaui kuota haria

Sidak 3 SPBU di Aceh Temukan Indikasi Penyimpangan BBM

Sidak 3 SPBU di Aceh Temukan Indikasi Penyimpangan BBM

Sidak tiga SPBU di Banda Aceh menemukan indikasi penyimpangan BBM, mulai kendaraan berulang, identitas transaksi tidak sesuai, hingga dugaan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer