Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menanggapi polemik tersebut, Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Dhahana Putra menjelaskan pasal 412 dan 413 UU KUHP yang baru disahkan memang menjadi ancaman bagi setiap orang yang melakukan kohabitasi (hidup bersama tanpa pernikahan/kumpul kebo) dan perzinaan.
Namun, dia menegaskan bahwa ancaman itu baru bisa berlaku jika ada pihak yang mengadukan (delik aduan). Dan mereka yang berhak mengadukan, sebagaimana bunyi Pasal 412 ayat (2), adalah suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan serta orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
Dengan kata lain, tindakan kumpul kebo sebagaimana tertuang di Pasal 412 tidak bisa dibawa ke penuntutan jika bukan suami atau istri serta orang tua dan anak yang mengadukan pelaku.
“Hal itu menutup ruang dari masyarakat atau pihak ketiga lainnya untuk melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut (kumpul kebo, red),” ujarnya dalam keterangan tertulis, kemarin (8/12).
Dhahana menyebut, aturan mengenai kumpul kebo atau kohabitasi dan perzinaan dimaksudkan untuk menghormati lembaga perkawinan sebagaimana dimaksud UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan.
Sekaligus melindungi ruang privat masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan yang masih berlaku hingga saat ini. Lebih lanjut Dhahan menjelaskan ruang privat masyarakat harus dilindungi dengan mengatur dua jenis delik tersebut sebagai delik aduan. Yakni delik perzinaan dan kumpul kebo.
Pengaduan dari pihak keluarga itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri yang umumnya dilakukan masyarakat ketika memergoki adanya perzinaan dan kumpul kebo di lingkungan sekitarnya.
Dhahana berharap investor dan wisatawan asing tidak perlu khawatir untuk berinvestasi dan berwisata di Indonesia kendati ada aturan tersebut. Dia memastikan ruang privat itu tetap dijamin oleh undang-undang. “Tentunya tanpa mengurangi penghormatan terhadap nilai-nilai ke-Indonesia-an,” ungkapnya.
Komisi III DPR RI ikut angkat bicara terkait pasal perzinaan dan kumpul kebo. Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, perzinaan dan kumpul kebo diatur Pasal 411-413 KUHP.
Menurut dia, pasal tersebut merupakan aspirasi dan masukan dari organisasi keagamaan yang disampaikan ke Komisi III DPR. Aspirasi itu kemudian dimasukkan dalam KUHP yang baru saja disahkan.
Habib mengatakan bahwa pasal yang berkaitan dengan religiusitas dan keagaman akan tetap relevan dengan zaman. “Sampai kiamat pun, tidak akan pernah ketinggalan zaman. Walaupun di zaman modern, akan tetap relevan,” paparnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan pasal perzinaan dan kumpul kebo. Sebab, pasal itu merupakan delik aduan. Jadi, pasal tersebut akan berlaku jika ada pihak yang mengadukan.
Habib menegaskan, yang melapor tidak boleh sembarang orang. Yang berhak melapor adalah pasangan suami-istri dan orang tua. “Pihak yang boleh melapor sangat terbatas,” tegasnya.
Anggota DPR dari Fraksi Golkar Nusron Wahid juga merespons pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim yang mengomentari KUHP, khususnya terkait pasal perzinaan dan kumpul kebo yang dianggap akan berdampak negatif terhadap investasi di Indonesia.
Nusron menyayangkan komentar Dubes AS tersebut. Menurutnya, seharusnya Dubes AS tidak perlu mencampuri urusan domestik Indonesia. Khususnya, soal pengesahan RKUHP menjadi UU.
Nusron menjelaskan bahwa Indonesia sangat pro terhadap investasi dan pariwisata. “Tapi, bukan investasi yang bisa merusak dan mengganggu moral bangsa Indonesia,” tegasnya.
Dia menyatakan, Indonesia merupakan bangsa yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka, negara ini wajib melindungi masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya dan berpegang pada nilai moralitas yang ada.
Nusron menegaskan, investasi dan pariwisata tentu sangat dibutuhkan bangsa Indonesia. “Tapi tidak harus mengaburkan prinsip moralitas anak bangsa,” tegasnya. (tyo/lum/jpg)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

