Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disomasi Manipulasi Verfak, KPU Telusuri Internal: Diundi Malam Ini

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Hasyim Asyari (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)
Hasyim Asyari (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)
Jelang penetapan partai politik, isu dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu kian menghangat. Terbaru, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendapat somasi dari THEMIS Indonesia Law Firm dan AMAR Law Firm dan Public Interest Law Office.

Mereka merupakan lembaga hukum yang mendapat kuasa dari sejumlah pihak. Antara lain beberapa orang jajaran KPU daerah. Baik pegawai teknis maupun komisioner.

Kuasa Hukum Ibnu Syamsu Hidayat mengatakan, pihaknya menerima aduan dari jajaran KPU daerah. Pada intinya, mereka mengeluhkan adanya dugaan pemalsuan atau kecurangan dalam proses verifikasi parpol.

“Beberapa modus kecurangan dalam verifikasi itu yang kami terima adalah proses dari TMS (Tidak Memenuhi Syarat) jadi MS (Memenuhi Syarat),” ujarnya di Kantor KPU RI Jakarta kemarin.

Untuk diketahui, salah satu syarat calon parpol peserta pemilu adalah memiliki kepengurusan di semua provinsi, kepengurusan di 75 persen kabupaten/kota, serta 50 persen di tingkat kecamatan. Selain itu, ada juga kewajiban memiliki 1000 anggota atau 1/1000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota.

Berdasarkan pengakuan kliennya, lanjut Ibnu, beberapa jajaran di daerah diintimidasi oleh pihak KPU RI untuk melakukan perubahan status atas hasil verifikasi. Tudingan itu dibuktikan dengan bukti surat, maupun bukti audio yang dimiliki.

Melalui somasi yang disampaikan, pihaknya mendesak KPU RI menghentikan segala bentuk pengancaman dan intimidasi kepada daerah. “Menghentikan segala tindakan manipulasi data dalam verifikasi faktual tersebut,” jelasnya.

Dia juga mendesak agar KPU RI melakukan investigasi internal terkait potensi dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik, hingga dugaan maladministrasi. Di mana hasilnya dapat ditindaklanjuti kepada DKPP RI, Bawaslu RI, atau aparat penegak hukum.

Soal partai mana yang hasil verifikasinya dimanipulasi, Ibnu menduga ada di tiga partai.
Manipulasi, disebut terjadi di sejumlah daerah. Dari laporan yang dia terima, setidaknya terjadi di tiga sampai lima kabupaten/kota.

“Untuk daerahnya, demi keselamatan teman-teman di daerah, kami belum bisa sebutkan dari daerah mana,” kata Ibnu.

Sementara itu, puluhan tokoh masyarakat mendesak diselenggarakannya Pemilu jujur. Antara lain, Ramlan Surbakti, Busyro Muqoddas, Djohermansyah Djohan, hingga Feri Amsari.

Feri mengingatkan, konstitusi mewajibkan pelaksanaan pemilu berpegang pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di mana hal itu di operasionalkan melalui pelaksanaan yang memegang prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, akuntabel, proporsional, profesional, dan efisien.

“Saat berita kecurangan verifikasi faktual partai politik yang melibatkan penyelenggara Pemilu menyeruak, maka asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu telah ternodai,” ujarnya.

Feri menjelaskan, verfak merupakan tahapan penting dalam menata partai jadi lebih baik dan berkualitas. Sehingga pemilih dapar memilih partai yang berkualitas.
Jika dilakukan curang, Feri menyebut terdapat tiga kerugian.

Pertama, merusak bangunan demokrasi dan ketatanegaraan. “Tanpa proses yang jujur, maka kekuasaan yang diperoleh dapat dipastikan juga akan menyimpang,” imbuhnya.

Kedua, kecurangan verifikasi merusak sistem kepartaian. Sebab jika partai dikelola secara curang dan tidak profesional, maka pendidikan politik terhadap masyarakat juga akan rusak. Ujungnya, partai gagal jadi wadah demokrasi yang baik.

Ketiga, kecurangan verifikasi akan merugikan pemilih. Jika filter itu rusak, maka pemilih berpotensi memilih partai dari hasil kecurangan. “Agar kerugian konstitusional bernegara tidak berlanjut, kami mengimbau pihak-pihak yang berwenang melakukan upaya sungguh-sungguh membenahi proses Pemilu,” tururnya.

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mendesak hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU diaudit. Baik verifikasi terhadap partai baru maupun partai lama. “Diaudit secara independen dan dibuka ke publik,” ujarnya. Partai Ummat sendiri, dikabarkan sebagai partai yang gagal lolos verifikasi.

Amien juga mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memeriksa semua jajaran KPU. Baik pusat maupun daerah yang melakukan pelanggaran. Mantan Ketua Umum PAN itu mensinyalir, ada kekuatan dibelakang layar yang mendesain peserta pemilu. “Partai Ummat disingkirkan out, atau satu-satunya yang disikat,” kata Amien.

Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asyari akan menindaklanjuti laporan dugaan manipulasi. Secara kelembagaan, KPU memiliki mekanisme pengawasan internal melalui divisi hukum dan pengawasan.

“Ada laporan seperti ini nanti kami akan mempersiapkan katakanlah menelusuri informasi atau data yang berkembang,” ujarnya di kantor KPU.

Namun sejauh yang Hasyim tahu, tidak ada instruksi dari KPU RI untuk daerah berbuat diluar ketentuan. Dalam berbagai kesempatan, pihaknya selalu memberikan instruksi kepada jajaran KPU daerah melalukan verifikasi faktual sesuai aturan.

“Kami sampaikan juga bahwa sebisa mungkin asas perlakuan setara KPU kepada parpol diterapkan sehingga tidak ada pilih kasih,” imbuhnya. Dia juga menyebut tidak mungkin KPU pusat mengintimidasi KPU daerah.

Jika terbukti ada kecurangan, apakah partai yang sudah ditetapkan bisa dianulir? “Ya nanti melihat perkembangan hasil investigasi, inspeksi atau pemeriksaan,” tuturnya. Sementara itu, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Pemilu akhirnya diterbitkan.

Perppu Pemilu mengatur sejumlah norma baru. Antara lain pembentukan KPU dan Bawaslu di DOB, perubahan syarat minimal Panwaslu, pengecualian DOB dari syarat parpol, perubahan mekanisme nomor urur, hingga penambahan dapil dan jumlah anggota DPR.

Menyikapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung melakukan revisi terhadap Peraturan KPU (PKPU). Hasyim mengatakan, ada dua PKPU yang menjadi prioritas udah diubah. Yakni PKPU 3 tentang pendaftaran dan penetapan parpol, serta PKPU 10 tentang Pencalonan DPD.

Revisi PKPU 3 dilakukan secara cepat. Sebab, hari ini KPU menjadwalkan pengundian nomor urut. Sebagaimana isi perppu, lanjut dia, sembilan parpol peserta pemilu 2019 yang duduk di parlemen diperbolehkan menggunakan nomor yang sama.

“Bagi yang tidak menggunakan itu lagi, diserahkan ke kpu dan diikutkan dalam undian,” kata Hasyim. Sementara parpol diluar parlemen, akan mengikuti undian ulang.

Sementara revisi PKPU 10 dilakukan untuk memgakomodir pelaksanaan pencalonan DPD di empat provinsi baru. Dengan demikian, pada tanggal 16 desember mendatang, empat daerah DOB sudah bisa menerima dukungan bakal calon DPD.

Karena KPU di empat DOB belum terbentuk, secara teknis ditangani oleh KPU Papua dan Papua Barat bersama KPU RI. “Nanti KPU akan bicara kepada KPU provinsi papua dan papua barat utk pembagian tugas,” tuturnya.

Terpisah, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan bahwa Perrpu tersebut merupakan bentuk dukungan penuh pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu 2024.

Menurutnya, pemerintah ingin pemilu nanti berjalan lancar. “Revisi normal UU Pemilu akan berjalan lama dan bisa melebar ke banyak isu,” ungkapnya.

“Pembentukan empat DOB di wilayah Papua membawa konsekuensi perlunya penyesuaian UU no. 7 tahun 2017 tentang pemilu,” imbuhnya. Inilah yang menjadi adanya penambahan kursi untuk DPR RI dan DPD. (far/lyn/jpg)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer