Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berharta Ratusan Miliar, Jadi Dirjen Imigrasi: Dirut Krakatau Steel Terpilih
N
Penulis: Novitri Selvia❯

Lewat keppres tersebut, Silmy ditetapkan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi definitif. Jabatan dirjen imigrasi definitif sebelumnya diemban Jhoni Ginting. Awalnya, Jhoni ditunjuk sebagai Plt Dirjen Imigrasi pada Maret 2020 menggantikan Ronny F. Sompie.
Tiga bulan kemudian, tepatnya Mei 2020, jabatan Plt itu menjadi definitif. Namun, itu hanya berlangsung satu tahun satu bulan. Sebab, pada Juli tahun lalu, Jhoni masuk masa pensiun.
Kursi dirjen imigrasi kembali diisi Plt. Pejabat senior Kemenkumham Widodo Ekatjahjana mengisi kekosongan jabatan tersebut per Juni 2021 atau sebulan sebelum Jhoni purnatugas.
Selain jadi Plt Dirjen Imigrasi, Widodo yang merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jember itu juga menjabat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham.
Saat diisi Plt, kinerja keimigrasian sempat disorot Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ya, pada 10 September lalu, Jokowi menyampaikan kerap mendapat keluhan dari warga negara asing (WNA) tentang layanan Imigrasi.
Para WNA yang bekerja di Indonesia itu mengaku sulit mendapatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Jokowi pun meminta Dirjen Imigrasi dan jajaran dibawahnya diganti. Tiga bulan sebelum Jokowi menyoroti kinerja imigrasi, Kemenkumham sejatinya sudah mengumumkan seleksi terbuka Dirjen Imigrasi.
Tepatnya pada 27 Juli. Seleksi dibuka bagi kategori PNS, TNI dan Polri serta non-PNS. Diantara nama-nama yang mengikuti seleksi, Silmy Karim menjadi peserta seleksi dari kategori non-PNS.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Dirjen Imigrasi Andap Budhi Revianto menyebut keikutsertaan non-PNS dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya memang dimungkinkan.
Itu merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS. “Pasal 106 dari PP 17/2020 menyebutkan bahwa JPT Utama dan Madya bisa diisi dari kalangan non-PNS,” jelas Andap dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos (grup Padang Ekspres), kemarin (27/12).
Andap menjelaskan, terpilihnya Silmy sebagai Dirjen Imigrasi sudah melalui rangkaian seleksi terbuka. Tahapan seleksi itu dimulai dari proses administrasi dan rekam jejak. Kemudian dilanjutkan seleksi kompetensi bidang melalui penulisan makalah.
Berikutnya adalah tahapan seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui asesmen Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tak hanya itu, Silmy juga mengikuti tahapan wawancara yang digelar tim panitia seleksi (pansel). Setelah melewati tahapan itu, pansel kemudian melakukan penilaian.
Andap menyebut, berbagai pihak terkait turut mengambil peran dalam penilaian. Tak hanya internal Kemenkumham, tapi juga Kementerian PANRB dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Andap menyebut, Silmy menjadi satu dari tiga peserta terbaik yang direkomendasikan pansel kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Tiga nama itu kemudian diajukan Yasonna kepada Tim Penilai Akhir (TPA) Pimpinan Tinggi Utama dan Madya.
Pengajuan nama itu merujuk pada Peraturan Presiden No. 177/2014 tentang TPA Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya.
“Dengan adanya pejabat definitif, pelayanan imigrasi diharapkan akan semakin lebih baik dan optimal,” kata Andap. Silmy rencananya dilantik pada Januari mendatang.
Sosok Silmy yang tiba-tiba pindah haluan dari dirut perusahaan pelat merah menjadi Dirjen Imigrasi tentu mengundang tanya. Terlebih, gaji yang diperoleh di Krakatau Steel terbilang fantastis. Merujuk annual report Krakatau Steel, alokasi gaji atau remunerasi direksi mencapai Rp 28,3 miliar per tahun.
Itu meliputi honorarium Rp 10,96 miliar, THR Rp 916 juta, tunjangan transportasi Rp 1,6 miliar, tunjangan lain-lain sebesar Rp 1,39 miliar, tabungan purna tugas Rp 2,72 miliar dan tantiem Rp 10,7 miliar. Alokasi gaji atau remunerasi tersebut diperuntukkan bagi enam orang direksi, termasuk Silmy.
Artinya, Silmy setidaknya mendapat alokasi gaji Rp 393,5 juta per bulan jika alokasi tersebut dibagi rata untuk enam direksi. Namun, merujuk pada ketentuan dalam annual report tersebut, gaji Silmy sebagai dirut dipastikan lebih tinggi karena ada ketentuan yang menyebut jika gaji direksi lain adalah 85% dari dirut.
Sosok Silmy juga menjadi sorotan seiring kekayaan bernilai ratusan miliar yang dimiliki. Berdasar laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) KPK, Silmy tercatat punya kekayaan sebesar Rp 208,898 miliar.
Jumlah tersebut meliputi aset berupa belasan tanah dan bangunan, 2 Harley Davidson, 5 mobil mahal dan antik, serta harta kas/setara kas. (selengkapnya lihat grafis).
Sementara itu, Komisi III DPR RI mempertanyakan penunjukkan Silmy sebagai Dirjen Imigrasi. Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mengaku heran dengan alasan penunjukkan Silmy sebagai Dirjen Imigrasi.
Menurut Wihadi, penunjukkan Silmy menjadi pertanyaan semua pihak. Sebab, Imigrasi merupakan pengawas dalam bidang penegakan hukum. Sedang Silmy merupakan Dirut PT Krakatau Steel, perusahaan BUMN yang berorientasi bisnis.
“Apakah penunjukkan Silmy ingin menjadikan Imigrasi profit oriented point pemerintah?” tuturnya. Jika hal itu benar, maka orientasi pelayanan Imigrasi akan diarahkan pada pelayanan yang menguntungkan.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, Dirjen Imigrasi harus memahami penegakan hukum terkait masalah peraturan lalu lintas orang yang keluar masuk ke Indonesia. Bukan hanya mengandalkan pelayanan untuk mencari keuntungan semata.
Wihadi menegaskan, Menkumham harus menjelaskan dasar pemilihan seorang Dirut BUMN menjadi Dirjen Imigrasi. “Karena dirjen yang ditunjuk saat ini tidak mempunyai dasar-dasar daripada Imigrasi,” terangnya.
Dia menilai Menkumham seolah tidak percaya kepada para lulusan akademi imigrasi yang sudah belajar secara mendalam terkait bidang tersebut. “Bagaimana dirjen bisa melakukan pengawasan dengan benar kalau tidak memiliki dasar-dasar imigrasi,” tegas legislator dari Dapil Jatim IX itu.
Wihadi menambahkan, jika memang Kemenkumham lebih mementingkan pelayanan dengan mencari keuntungan semata tanpa memikirkan masalah penegakan hukum dalam bidang pengawasan masyarakat, maka lebih baik memilih dirut perusahaan swasta yang lebih berprestasi dibandingkan Dirut Krakatau Steel yang tidak berprestasi menjadi Dirjen Imigrasi.
Jadi, jika hanya untuk melakukan pelayanan, maka tidak perlu menunjuk Dirut BUMN. “Bisa saja dirut-dirut swasta disuruh saja jadi Dirjen Imigrasi,” pungkasnya. (tyo/lum/jpg)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

