Persatuan Guru Tolak PTM Terbatas, Kapolri Minta Buruh Divaksin

23
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim.(NET)

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim memberi sinyal bahwa pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dapat dilakukan pada wilayah yang masuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 hingga 3.

Tindakan ini mendapatkan penolakan dari perhimpunan pendidikan dan guru (P2G). Salah satu alasannya adalah baru 9,6 persen anak yang menerima vaksin Covid-19 dosis pertama.

Kemarin (22/8), Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menyebut bahwa ucapan Nadiem merupakan tindakan yang gegabah. Sebab, vaksinasi guru dan murid belum dituntaskan.

”Mempelajari data Kemenkes dan Kemendikbudristek, progres vaksinasi anak usia 12-17 secara nasional masih lambat, baru mencapai 9,6 persen untuk dosis pertama,” ucapnya.

Sedangkan sasaran vaksinasi anak usia 12-17 tahun sebanyak 26.705.490 orang. Data Kemenkes per 19 Agustus 2021 menunjukkan, baru 2,55 juta anak yang disuntik tahap pertama dan 1,16 juta anak mendapatkan dosis kedua.

Iman juga memperingatkan potensi pelanggaran selama PTM Terbatas. Alasannya banyaknya sekolah yang harus dipantau. Di beberapa daerah yang sudah melaksanakan PTM terbatas, P2G mendapatkan beberapa pelanggaran protokol kesehatan.

”Kami masih mendapat laporan pelanggaran terhadap prokes di sekolah dan sepulang sekolah. Siswa tak pakai masker, makser dipasang di dagu, siswa berkumpul nongkrong sepulang sekolah,” ungkapnya.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa maksimal tatap muka selama PTM Terbatas adalah dua jam sehari atau seminggu maksimal dua hari. Jumlah siswa yang dibolehkan masuk adalah 25 persen dari kapasitas. Dia menilai koordinasi Kemendikbudristek buruk.

”Ketentuan PTM Terbatas yang disampaikan antara Presiden dan Pak Budi Menkes dengan Mas Menteri Nadiem berbeda total, ini membuat kami pihak sekolah dan guru kebingungan,” ucapnya.

Sekretaris Nasional (Seknas) P2G Afdhal menyoroti dasbor kesiapan belajar yang masih belum banyak terisi. Data dasbor perkemarin, menunjukkan baru 57,68 persen atau 309.709 sekolah dari seluruh Indonesia yang mengisi daftar periksa. Sisanya, 42,32 persen atau 227.191 sekolah belum mengisi.

”Pemda perlu melakukan assessment dan verifikasi terlebih dulu. Belum tentu sekolah yang sudah mengisi dasbor benar-benar siap melakukan PTM, makanya dibutuhkan verifikasi faktual,” katanya. Jika tidak, dia khawatir dengan risiko yang ada.

Dia meminta sekolah terbuka mengenai kesanggupan mereka untuk melaksanakan PTM Terbatas sesuai prokes. Sekolah mesti menyampaikan data pemenuhan minimal 11 item.

Salah satunya, data warga sekolah yang punya komorbid dan masih terinfeksi Covid-19, sedang isoman atau dirawat di rumah sakit. Semua data ini harus disampaikan ke orangtua atau wali murid sebagai bahan pertimbangan.

Sementara itu, pemerintah menyatakan, proteksi berupa vaksinasi untuk ibu hamil dan fasilitas isolasi terpusat (isoter) khusus ibu hamil penting untu segera dipercepat. Menkominfo Johnny G Plate mengungkapkan, perlindungan kesehatan terhadap ibu hamil menjadi prioritas.

536 Ibu Hamil Terpapar

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) mencatat sebanyak 536 ibu hamil dinyatakan positif Covid-19 selama setahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 3 persen di antaranya meninggal dunia. Kemudian 9,5 persen masuk kategori orang tanpa gejala (OTG).

Selain itu, 4,5 persen dari total ibu hamil yang terkonfirmasi positif membutuhkan perawatan di ICU. ”Angka itu yang patut menjadi perhatian kita semua. Perlindungan bagi seorang ibu yang menjadi pusat keluarga, apalagi yang tengah mengandung calon generasi penerus, mutlak kita upayakan,” jelas Johnny, kemarin (22/8).

Pemerintah memaksimalkan peningkatan kapasitas penanganan cepat Covid-19, agar tidak ada keterlambatan pengobatan. Johnny mengatakan, pemerintah pusat telah mendorong setiap daerah untuk segera menyiapkan fasilitas isolasi terpusat (isoter) bagi ibu hamil.

Sejak 2 Agustus 2021, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memperluas cakupan program vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran HK.02.01/I/2007/2021 tentang Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil dan Penyesuaian Skrining dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menekan angka risiko penularan, bahkan kematian akibat Covid-19 pada ibu hamil. Kelompok ibu hamil dinilai memiliki risiko tinggi apabila terpapar Covid-19 dan dapat berdampak pada kesehatan kandungan.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi ibu hamil untuk mendapatkan vaksin Covid-19 meliputi usia kandungan yang tidak kurang dari 13 minggu. Idealnya adalah antara 13 minggu sampai 33 minggu. Tekanan darah harus normal.

Kemudian, ibu hamil tidak punya gejala atau keluhan pre-eklampsia. Kemudian juga tidak sedang menjalani pengobatan dan jika memiliki komorbid harus dalam kondisi terkontrol.
Dokter Spesialis Kebidanan Boy Abidin menyebutkan bahwa ibu hamil yang memenuhi syarat kesehatan dapat menerima semua vaksin Covid-19 yang ada di Indonesia.

”Pada awalnya vaksin Sinovac yang lebih dulu di-approve oleh WHO. Tapi sekarang semua sudah melewati observasi dan aman, tapi tentu saja, vaksinasi harus dilakukan dengan pemantauan petugas kesehatan,” ujarnya.

Apabila tidak ada penyakit pemberat atau penyakitnya terkontrol, ibu hamil bisa melakukan registrasi vaksinasi di tempat layanan vaksin atau faskes yang ditunjuk oleh pemerintah. Di tempat tersebut, petugas akan melakukan skrining detail tentang kondisi ibu hamil selaku calon penerima vaksin.

Boy mengatakan jika ibu hamil atau keluarganya ragu, sebelum vaksin bisa meminta surat rujukan dari dokter spesialis kandungan agar lebih tenang. ”Tapi ini sifatnya opsional karena sekarang, setelah vaksin ibu hamil dicanangkan, vaksinator sudah tahu bagaimana penanganannya. Vaksinasi tidak akan berdampak buruk bagi bayi selama sang ibu sehat,” jelasnya.

Baca Juga:  Siapkan Tenda Ber-AC di Arafah, PPIH Pantau Kesiapan Puncak Ibadah Haji

Sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan bahwa vaksinasi terhadap buruh penting karena akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karena itu ditargetkan untuk di Solo Raya yang merupakan masyarakat indusi mencapai target 100 ribu buruh divaksin.

”Bertahap dan diambah terus,” paparnya saat mengunjungi vaksinasi massal PT Pan Brothers bekerja sama dengan TNI dan Polri kemarin (22/8).

Vaksinasi untuk masyarakat umum juga sangat penting. Karena itu, perlu percepatan vaksinasi hingga akhir September target tercapai. ”Masyarakat umum juga jangan tertinggal, tetap harus vaksin,” papar mantan Kabareskrim tersebut.

Bagian lain, dalam acara yang sama Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan bahwa virus Covid 19 akan terus ada di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu menjadi penting menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi. ”Hidup sehat tapi tetap beraktivitas dan bekerja,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat harus selalu menggunakan masker dalam beraktivitas. Lalu, tracing dan testing harus berjalan hingga tingkat terbawah. ”Kalau soal jalan sudah tidak perlu lagi buka tutup atau penyekatan. Agar berimbang antara kesehatan dan ekonomi,” jelasnya.

Pindah ke Isoter

Terpisah, akhir pekan kemarin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengunjungi Provinsi Kalsel, di mana 6 dari 13 kabupaten/kota di Kalsel menerapkan PPKM Level 4. Dia mengimbau kepada masyarakat yang terpapar Covid-19 dan sedang melakukan isoman di rumah, agar mau pindah ke fasilitas isoter.

Dengan begitu mereka akan mendapatkan penanganan dan perawatan yang lebih memadai. Upaya tersebut diharapkan akan mampu mengurangi penularan kasus (terutama klaster keluarga), serta menurunkan tingkat kematian.

Selain itu, dia juga memberi catatan mengenai mobilitas di Kalsel yang masih memiliki tren lebih tinggi daripada rata-rata nasional. ”Mobilitas masih perlu diwaspadai dan ditekan, terutama pada sektor retail dan rekreasi, pusat transportasi umum, dan tempat kerja. Dalam 1-2 minggu ke depan, saya berharap agar mobilitas ini bisa terus ditekan. Pendekatan non-medis harus juga digencarkan untuk memotong mata rantai Covid-19,” katanya.

Provinsi Kalsel berada pada level asesmen tingkat 4, dengan total kasus kumulatif sampai 18 Agustus 2021 sebanyak 60.377 kasus (1,5 persen dari total kasus nasional), serta positivity rate mingguan (7DMA) yang masih cukup tinggi yaitu sebesar 42,8 persen. Kasus aktif tercatat sebanyak 11.172 kasus, angka kesembuhan sebanyak 47.327 kasus (78,4 persen), angka kematian sebesar 1.878 (3,1 persen.

Sedangkan tingkat BOR mencapai 60 persen, dengan tingkat Konversi TT untuk Covid-19 sebesar 30,1 persen, serta capaian target testing masih rendah (26,3 persen). ”Sehingga hal itu (testing) sangat perlu untuk terus ditingkatkan,” jelas Airlangga.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meminta masyarakat di Yogyakarta, khususnya di Kulon Progo langsung melakukan isolasi di fasilitas isolasi terpusat (isoter) apabila terkena Covid-19. Keterangan tersebut dia sampaikan di sela-sela kunjungan kerja di beberapa daerah di Jawa.

Menurut Hadi, saat ini angka pasien Covid-19 di Kulonprogo masih tinggi. PPKM-nya juga masih berada di level empat. Kondisi itu, dibarengi dengan banyaknya masyarakat yang memilih isolasi mandiri (isoman) di tempat tinggal masing-masing. Menurut dia, akan lebih baik jika para pasien Covid-19 itu dirawat oleh tenaga medis di fasilitas isoter.

”Sehingga, terpantau kondisi dan obat-obatnya,” terang Hadi. Kepada petugas di sana, dia juga meminta hasil tracing dan kontak erat langsung ditindaklanjuti dengan cepat dan cermat.

Masyarakat yang terdeteksi kena Covid-19 lewat tracing, kata Hadi, wajib dibawa ke fasilitas isoter. ”Dari kasus konfirmasi akan dilaksanakan perawatan di isolasi terpusat dan tidak di isoman,” terang dia.

Menurut orang nomor satu di tubuh TNI tersebut, hal itu penting untuk membantu pemerintah daerah menekan pertumbuhan kasus Covid-19. Dia juga memerintahkan vaksinasi terus dilaksanakan. ”Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Hadi meminta serbuan vaksinasi yang dilaksanakan oleh TNI bersama instansi terkait lainnya berlanjut. Tidak hanya di Kulonprogo, dia memerintahkan serbuan vaksinasi dilaksanakan di setiap daerah yang dikunjungi.

Keterangan tersebut, dia sampaikan saat bertandang ke Gunung Kidul, Klaten, Boyolali, dan Wonogiri. Khusus di Boyolali, kemarin tidak kurang 3.500 orang ikut serta dalam serbuan vaksinasi yang menyasar pegawai pabrik, anggota ormas, dan masyarakat umum.

Terpisah, serbuan vaksinasi juga dilaksanakan oleh TNI AL. Mereka terus menyisir daerah dengan persentase vaksinasi yang masih minim. Bahkan sampai masuk ke pondok pesantren untuk mempercepat tercapainya target vaksinasi.

Sementara itu, TNI AU kembali melaksanakan serbuan vaksinasi di Seskoau, Bandung. Agenda tersebut mereka mulai sejak Sabtu (21/8) sampai Rabu (25/8). Tidak tanggung, mereka menarget bisa memvaksin sepuluh ribu orang selama lima hari.

Komandan Seskoau Marsda TNI Samsul Rizal menyampaikan bahwa vaksinasi di Seskoau dilaksanakan tidak lain agar herd immunity semakin cepat terbentuk. ”Target per hari direncanakan sebanyak dua ribu orang (divaksin),” imbuhnya.

Setiap harinya, vaksinasi dimulai sejak pukul 08.00 sampai pukul 16.00. Tidak hanya dosis pertama, mereka juga menerima masyarakat yang hendak vaksin untuk dosis kedua. Tidak ada syarat khusus bagi masyarakat yang ingin divaksin di Seskoau, cukup membawa data pribadi seperti KTP dan KK, mereka sudah bisa divaksin. (idr/tau/syn/dee/lyn/jpg)