Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Perppu dan UU Ciptaker Tak Ada Bedanya, Serikat Buruh Desak Pasal 79 Diperbaiki
N
Penulis: Novitri Selvia❯

Apalagi, menurut ahli hukum tata negara Refly Harun, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sehingga perlu diperbaiki.
Bukan dikeluarkan perppu. “Secara teoretis perppu itu bisa dibawa ke MK lagi dan MK bisa membatalkannya kalau komit dengan putusan terdahulu,” katanya kemarin (2/1).
Namun, itu bisa berbeda jika MK “masuk angin”. “Kan MK sudah berubah komposisinya,” lanjut Refly. Dia meminta DPR menolak Perppu Cipta Kerja. Sebab, langkah presiden tersebut tidak sesuai dengan putusan MK.
“Walaupun selama ini perppu merupakan subjektivitas presiden, seharusnya ada ukuran objektif di DPR untuk menolak dan menerima. Demikian pula MK, ada ukuran konstitusionalitasnya untuk membatalkan,” paparnya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti kondisi darurat dalam Perppu Cipta Kerja yang bertolak belakang dengan asumsi makroekonomi APBN 2023. Itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen yang cenderung tinggi.
“Kalau ekonomi masih tumbuh positif, kenapa pemerintah menerbitkan perppu? Ancaman krisis akibat perang Rusia-Ukraina pun sejauh ini justru menguntungkan harga komoditas batu bara dan sawit,” ungkapnya.
Selain itu, ketegangan geopolitik dua negara tersebut justru memberikan surplus perdagangan Indonesia selama 31 bulan berturut-turut. Karena itu, seharusnya pemerintah menurunkan dulu asumsi pertumbuhan tahun depan menjadi minus. Dari situ baru ada kondisi yang mendesak untuk menerbitkan perppu.
Bhima mengatakan, kriteria kegentingan yang memaksa penerbitan perppu tidak dijelaskan secara objektif. Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 mengatur bahwa presiden berhak menetapkan perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pengertian atau batasan kapan dan bagaimana presiden menentukan kegentingan mendesak tidak diatur secara jelas dalam UUD.
Namun, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menentukan tiga syarat agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai kegentingan yang memaksa. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasar UU yang berlaku.
Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Ketiga, kekosongan hukum itu tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama.
Menurut Bhima, kehadiran Perppu Cipta Kerja justru menciptakan ketidakpastian kebijakan. Ini akan kontradiktif terhadap minat berinvestasi, khususnya penanaman modal asing (PMA). Masalah utama dalam daya saing salah satunya tingkat ketidakpastian kebijakan cukup tinggi. Akibatnya, investor bisa ragu untuk masuk pada 2023 kalau aturan berubah-ubah.
“Padahal, investor perlu kepastian regulasi jangka panjang. Idealnya, pada saat pembuatan produk regulasi, apalagi undang-undang, harus disiapkan secara matang. Kalau terburu buru ya jadi masalah,” beber lulusan University of Bradford itu.
Bhima menyebutkan, tidak ada jaminan setelah adanya Perppu Cipta Kerja investasi bisa meningkat. Sebab, sejauh ini banyak aturan turunan yang sudah berjalan, tapi jumlah investasi yang mangkrak masih tinggi.
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati juga mempertanyakan perihal kondisi kegentingan yang memaksa. Jika itu terkait kondisi global, ada inkonsistensi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang tinggi, yakni mencapai 5,72 persen year-on-year (YoY) pada kuartal III 2022.
Bahkan, Presiden Jokowi baru saja membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi di antara negara G20. “Lantas, situasi genting seperti apa yang sifatnya memaksa?” katanya.
Dia juga menyebut Perppu Cipta Kerja inkonsisten dengan putusan MK. Menurut dia, pemerintah seharusnya memperbaiki UU Nomor 11/2020 yang inkonstitusional bersyarat. Dalam pertimbangan putusan MK, UU Cipta Kerja cacat formil.
Sebab, tata cara pembentukan UU tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, standar, serta sistematis. Selain itu terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden.
Dia mengingatkan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja juga bermasalah. MK juga mempertimbangkan sulitnya draf RUU Cipta Kerja diakses masyarakat. Ditambah kerap berubah-ubah.
Sementara itu, serikat buruh menilai sejatinya Perppu Cipta Kerja tak ada bedanya dengan UU Cipta Kerja sebelumnya. Sebab, banyak aturan yang sebenarnya sama. Tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan, kesalahan yang terjadi dalam UU Cipta Kerja terulang kembali dalam Perppu yang diteken jelang tutup tahun 2022 itu.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mencontohkan pada Pasal 77 tentang waktu kerja. Pada ayat dua disebutkan jika waktu kerja terbagi dua. Yakni, 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu dan 8 jam kerja dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
Artinya, bagi yang bekerja 7 jam sehari maka waktu kerjanya dilakukan selama 6 hari dengan waktu libur 1 hari (6-1). Lalu, bagi yang jam kerjanya 8 jam sehari maka hari kerjanya sebanyak 5 hari dengan waktu libur 2 hari (5-2). Intinya, dalam seminggu jam kerja harus mencapai 40 jam.
Sayang, hal tersebut kontradiktif dengan Pasal 79 tentang waktu istirahat dan cuti. Di ayat 2 hanya disebutkan bagi mereka yang bekerja dengan skema 6-1. Tanpa keterangan untuk skema 5-2. Menurut dia, kecerobohan pembuat Perppu itu telah mempermalukan pemerintah. Karena ada kontradiktif antara pengaturan jam kerja dengan cuti tahunan.
“Si pembuat Perppu kami duga dari Kemenko Perekonomian, Menaker nggak dilibatkan, dugaan saya. Karena kalau Menaker dilibatkan, dirjen-dirjennya dilibatkan, nggak akan terjadi ini pasal. Di Ciptaker udah salah, kok di Perppunya juga salah,” ungkap Iqbal.
Harusnya, kata dia, kedua model waktu kerja dicantumkan dalam pasal istirahat dan cuti. Sehingga masyarakat tidak bingung dan menimbulkan gaduh. “Ini menunjukkan si pembuat Perppu tidak memahami masalah. Terburu-buru dan hanya asal bapak senang,” sambungnya.
Ada pula ayat yang dicantumkan kembali, padahal sudah mendapat kritik keras. Yakni, terkait peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang di atas nilai UU Cipta Kerja maka harus diturunkan mengikuti UU tersebut.
Iqbal mengatakan, ketentuan itu jelas melanggar konvensi ILO. Pihaknya pun sudah menyampaikan keberatan atas UU Cipta Kerja. “Pembuat perppu dan UU Cipta Kerja ini tampaknya orang yang sama. Nggak ngerti dunia ketenagakerjaan,” ujarnya.
Terkait pesangon, serikat buruh juga menyayangkan tidak adanya perubahan dalam perppu. Padahal, dalam kesepahaman antara serikat buruh dan tim Kadin, telah dipahami bahwa pesangon disamakan dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam UU tersebut, kata yang digunakan adalah sekurang-kurangnya bukan sesuai ketentuan seperti di perppu maupun UU Ciptaker. “Ada ruang dialog, bisa negosiasi kalau perusahaan memang nggak mampu. Tapi, di perppu dan UU Cipta Kerja saklek,” keluhnya.
Belum lagi, di perppu maupun UU Cipta Kerja tidak ada pengaturan soal pesangon bagi buruh yang pabriknya merger ataupun tutup. Padahal, di UU 13/2003 diatur sehingga hak buruh jelas. “Ini di perppu dan UU Ciptaker dihapus. Pesangon makin kecil, 0,5 kali dari aturan. PHK di mana-mana,” ungkapnya.
Hal itu pun menjadi celah bagi perusahaan nakal. Baru-baru ini, praktik tersebut dilakukan oleh perusahaan garmen, sepatu, dan tekstil. Mereka menutup perusahaan. Karyawan dipecat dengan pesangon rendah.
Lalu, perusahaan buka kembali dengan nama baru dan pekerja ditarik masuk dengan skema outsourcing. Mirisnya, pekerja digaji di bawah aturan upah minimum. “Karena perppu dan UU Cipta Kerja sama isinya. Jadi, ini akan terjadi lagi,” paparnya.
Serikat buruh mendesak agar pasal 79 diperbaiki. Harapannya, hal itu dibarengi dengan perbaikan pasal-pasal lain yang diusulkan serikat buruh. Setidaknya ada sembilan poin dalam perppu yang diminta buruh untuk diperbaiki.
Meliputi upah minimum, outsourcing, pesangon, PHK tidak dipermudah, PKWT, pengaturan jam kerja, pengaturan cuti, TKA, dan sanksi pidana yang dihapuskan. (dee/han/agf/lyn/mia/c18/fal/jpg)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

