Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jenis Outsourcing bakal Diatur dalam Peraturan Pemerintah

Hendra Efison
Penulis: Hendra Efison❯
Photo
Photo
Kementerian Ketenagakerjaan kembali buka suara terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Jumat (6/1). Kementerian yang dipimpin Ida Fauziyah itu menyebut tengah menggodok revisi peraturan pemerintah (PP) yang menjadi turunan perppu yang mendapat sorotan tersebut.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Indah Anggoro Putri dalam keterangan kepada media kemarin tak menyebut kapan pastinya PP itu selesai direvisi. Yang pasti, setelah pemerintah menyelesaikan substansi materi revisi, PP akan dibawa ke Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional yang terdiri atas perwakilan pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

Substansi yang berubah dari adanya perppu itu, lanjut Putri, terkait beberapa hal. Di antaranya, dalam UU Cipta Kerja tidak diatur jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan atau outsourcing. Artinya, semua jenis pekerjaan dibebaskan. ”Perppu ini mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Alih daya dilakukan oleh beberapa jenis pekerjaan yang secara detail akan diatur dalam PP,” ujar Putri.

PP 35 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja juga akan diubah. ”Kami dalam proses perubahan,” ungkapnya.

Alasan perubahan itu adalah memberikan kesempatan bagi pekerja menjadi karyawan tetap. Kalau di UU Cipta Kerja, perusahaan memiliki peluang untuk tidak mengangkat karyawannya menjadi pekerja tetap.

Selanjutnya, yang berubah adalah terkait upah minimum. Formula pengupahan yang sebelumnya diatur Permenaker No 18 Tahun 2022 dan diterapkan tahun ini tidak sepenuhnya digunakan. PP 36/2021 terkait pengupahan yang merupakan turunan UU Cipta Kerja, menurut Putri, akan diubah pula.

”Yang menarik di perppu ini, pemerintah pusat dapat menetapkan upah minimum (daerah) yang sedang terjadi bencana nasional,” ucapnya.

Menaker Ida Fauziyah pada kesempatan lain menyebutkan, perubahan substansi ketenagakerjaan mengacu pada hasil serap aspirasi UU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah di beberapa daerah. Di antaranya, Manado, Medan, Batam, Makassar, Yogyakarta, Semarang, Balikpapan, dan Jakarta. Bersamaan dengan itu, telah dilakukan kajian oleh berbagai lembaga independen. ”Pertimbangan utamanya adalah penciptaan dan peningkatan lapangan kerja, perlindungan pekerja/buruh, dan juga keberlangsungan usaha,” ungkapnya.

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar secara terpisah menyatakan, perppu anyar itu tidak tepat jika disebut memberikan perlindungan kepada pekerja dan pengusaha. Dia menyoroti munculnya bab mengenai alih daya yang nanti secara teknis diatur dalam PP. ”Akan membuka ruang bebas kepada pemerintah mengatur dan merevisinya sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pekerja dan pengusaha,” ujarnya.

MK tak Berwenang Uji Perppu Ciptaker

Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebelum disahkan DPR. Menurut Yusril, konstitusi memberikan kewenangan kepada DPR untuk menerima atau menolak Perppu untuk disahkan menjadi undang-undang.

”Apakah MK berwenang menguji Perppu? Saya berpendapat, MK sebenarnya tidak berwenang menguji Perppu sebelum Perppu itu disahkan menjadi UU. Karena UUD 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk lebih dulu membahasnya dan kemudian memutuskan apakah akan menerima atau menolak Perppu tersebut untuk disahkan menjadi UU,” kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (6/1).

Menurut Yusril, MK bertindak prematur jika menguji Perppu sebelum adanya pengesahan DPR. Bahkan, potensi sengketa kewenangan antara MK dan DPR bakal terjadi jika MK lebih dulu menyatakan sebuah Perppu bertentangan dengan UUD 1945, sementara DPR sedang membahas Perppu tersebut.

”Sikap MK tersebut potensial menimbulkan sengketa kewenangan antara MK dengan DPR. Hal semacam itu harus dijauhi MK. Karena jika terjadi sengketa kewenangan antara DPR dengan MK, maka MK adalah satu-satunya yang berwenang mengadili sengketa kewenangan antara lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD,” ucap Yusril.

Dia juga mengungkapkan, salah satu syarat menjadi hakim MK itu adalah negarawan yang memahami konstitusi. Karena itu, sudah semestinya para hakim MK menahan diri untuk menguji Perppu.

”Sebagaimana selama ini telah dilakukan MK, walau belum ada satupun yang berhasil diputus karena lebih dulu disahkan oleh DPR menjadi UU,” papar Yusril.

Kini, Perppu Cipta Kerja juga telah digugat oleh masyarakat sipil mulai dari mahasiswa, dosen sampai advokat ke MK. Gugatan judicial review (JR) itu dibawa ke MK pada Kamis (5/1) lalu.

Tim kuasa hukum penggugat, Viktor Santoso Tandiasa mengungkapkan, penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan pelecehan dan merendahkan marwah MK. Sebab, MK sudah memutus bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

”Tindakan menerbitkan perpu cipta kerja merupakan pelecehan terhadap MK, Apabila Perppu ini tidak dibatalkan, maka bisa dibayangkan semua lembaga negara akan mengikuti pembangkangan ini untuk tidak mematuhi putusan MK apabila tidak sejalan dengan keinginannya. Maka untuk apa lagi ada Mahkamah konstitusi?,” tegas Viktor dikonfirmasi, Kamis (5/1).

Viktor menegaskan, penerbitan Perppu Cipta Kerja juga membangkang terhadap UUD 1945. Pemerintah terkesan otoriter dalam penerbitan Perppu tersebut.

”Jangan membangkang UUD 1945, tindakan menerbitkan Perppu ini merupakan pembangkangan terhadap konstitusi,” pungkas Viktor. (lyn/c7/jpg)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer