Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PM Baru Jangan Telan Janji Manis Perlindungan PMI

N
Penulis: Novitri Selvia❯
UMUMKAN SURPRES: Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Rahmad Gobel, dan Lodewijk F. Paulus bersama Mensesneg Pratikno menyampaikan keterangan pers di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11). Mensesneg menyerahkan Surat Pre
UMUMKAN SURPRES: Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Rahmad Gobel, dan Lodewijk F. Paulus bersama Mensesneg Pratikno menyampaikan keterangan pers di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11). Mensesneg menyerahkan Surat Pre
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kemarin (9/1) mengunjungi Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam kesempatan itu keduanya membicarakan ketertarikan Malaysia terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain itu keduanya juga membicarakan masalah klasik dua negara, yakni pekerja migrant Indonesia (PMI). Kunjungan Anwar ini merupakan kunjungan resmi pertama sejak dilantik pada 24 November lalu.

Dalam kunjungan kemarin, Pemerintah Malaysia menyerahkan letter of intent (LoI) dalam partisipasi pembangunan IKN. Lol ini sudah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia dan diserahkan kepada otoritas IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti.

Menurutnya dalam pembangunan IKN ini ada kepentingan Malaysia. Utamanya di kawasan Sabah dan Serawak. “Masyarakat Sabah dan Serawak memuji inisiatif ini. Karena berdekatan maka ada kepentingan ekonomi,” ucapnya.

Selain itu, pada kunjungan resmi tersebut, Indonesia dan Malaysia juga menyepakati sejumlah nota kesepahaman lain. Misalnya bidang perkapalan, pembiayaan ekspor impor, energi hijau, dan pengembangan industri baterai.

Anwar juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Indonesia dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. “Saya mendapatkan dua ide yang akan saya selesaikan untuk dituntaskan di Malaysia tentang hilirisasi dan juga digital ekonomi dan teknologi,” katanya.

Terkait isu PMI, Anwar menyatakan sudah mengetahui jika ada banyak masalah terkait hal ini. Dia pun berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang disebutnya dapat merenggangkan dua negara bertetangga ini.

“Tahun ini dan tahun lalu, hukuman cambuk sudah ditiadakan,” tuturnya. Dia berjanji akan memberikan perlindungan dan kemudahan kepada PMI. Pada kesempatan yang sama Presiden Joko Widodo menyambut baik komitmen Anwar dalam memberikan perlindungan bagi PMI.

Dia berharap agar implementasi one channel system (OCS) dapat berjalan dengan baik. “Tadi saya mengulangi permintaan saya mengenai pentingnya pembangunan community learning center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia,” tutur Jokowi.

Terkait dengan perbatasan wilayah, Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyepakati MoU mengenai wilayah perbatasan. Deadline-nya tahun ini.

“Tadi kita telah membicarakan dan bersepakat agar MoU perbatasan segmen Sebatik dan segmen Sinapat dan juga perjanjian laut wilayah di laut Sulawesi dan di Selat Malaka,” ungkapnya.

Selain itu, Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia juga telah menyepakati penguatan kerja sama dalam meningkatkan pasar minyak kelapa sawit melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

“Ini untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit,” ucap Jokowi. Janji manis perlindungan PMI ini oleh PM baru Malaysia diharapkan tak ditelan mentah-mentah.

Mengingat, kata Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, sudah beberapa kali Malaysia ganti PM namun tak ada perubahan berarti. “Dengan janji yang sama, melindungi PMI,” keluhnya.

Terlebih, jika hanya mengandalkan faktor kedekatan dengan pemimpin Malaysia saat ini. Menurutnya, perlindungan PMI sulit tercapai bila birokrasi yang menaungi urusan PMI ini tidak berubah cara pandangnya.

Di mana, kementerian tersebut dikuasai birokrasi yang predatoris. “Saya pun kenal dekat Anwar Ibrahim. Tapi, seperti birokrasi di Indonesia, kementerian sumber manusia dan kementerian dalam negeri malaysia tidak pernah berubah cara pandangnya,” tuturnya.

Jika ingin memastikan janji manis perlindungan PMI ini, lanjut dia, salah satu caranya adalah memantau konsistensi Malaysia dalam menjalankan komitmen implementasi MoU OCS atau sistem penempatan satu kanal (SPSK). Malaysia harus menghentikan maid online system dan sepenuhnya menggunakan OCS.

Wahyu menjelaskan, maid online system ini menyengsarakan PMI. Perekrutan dilakukan secara langsung tanpa kontrol. Pihak Indonesia dilewati begitu saja dalam proses ini. Sehingga pemerintah Indonesia tak bisa mengontrol penempatan PMI melalui pengesahan job order dan tidak dapat mengonfirmasi apabila PMI direkrut oleh majikan yang buruk track record-nya.

Sebagai informasi, saat ini jumlah PMI yang bekerja di negara jiran tersebut mencapai 2,3 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar undocumented. “Malaysia juga harus mematuhi evaluasi periodik yang diamanatkan dalam MoU,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyinggung soal ketegasan dari Pemerintah Indonesia. Wahyu menilai, pemerintah masih merasa underdog lantaran di posisi negara pengirim pekerja migrant saat berhadapan dengan negara penerima.

Terutama, untuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang mengurusi para PMI ini. “Selama ini diharmonisasi dengan istilah “serumpun”. Harusnya diplomasi tegak kepala, serumpun setara,” ungkapnya.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar pun mengemukakan hal yang sama. Janji manis perlindungan PMI ini harus dibuktikan melalui kemauan dan konsistensi Malaysia menjalankan OCS. Apabila OCS dijalankan dengan baik, maka semakin banyak PMI yang legal. Artinya, perlindungan jaminan sosialnya pun bakal semakin nyata.

Timboel mengungkapkan, pelaksanaan jaminan sosial untuk PMI ini juga jadi hal urgen untuk dibicarakan. Sehingga, perlindungan dapat diberkan secara komprehensif dan berkelanjutan. Karenanya, dia mengusulkan agar Malaysia bisa membuka ruang bagi BPJS Ketenagakerjaan membuka kantor di kantong-kantong PMI di Malaysia.

“PMI yang belum menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan difasiltasi oleh Pemerintah Malaysia. Sehingga seluruh PMI kita di sana terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Kedekatan Anwar Ibrahim dengan Indonesia diungkapkan Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Sandy Nur Ikfal Raharjo dalam politik.brin.go.id. Kedekatan ini ditandai dengan munculnya tagar di Twitter dan Jokowi menjadi kepala negara pertama yang menyelamati pada hari pelantikan.

Dia menyoroti berbagai hal. Terkait perbatasan, menurutnya tidak sekedar garis batas antar negara. Namun interaksi masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Menurutnya masyarakat perbatasan sering digambarkan sebagai komunitas terbelakang.

Untuk itu dia menyarankan pemerintah kedua negara perlu lebih banyak bekerja sama dalam membangun wilayah perbatasan. Terkait pekerja migran, banyaknya warga Indonesia yang bekerja di Malaysia tidak bisa dipungkiri. Namun banyak yang tidak berdokumen.

Akibatnya mereka tak mendapatkan perlindungan. Malaysia sendiri memandang mereka sebagai Pekerja Asing Tanpa Izin (PATI). Masalah di sini cukup pelik karena tidak hanya dengan PMI tapi juga oknum pengusaha yang nakal.

“Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan pemerintahan baru Malaysia untuk menangani urusan ini, yang tidak hanya berfokus pada aktor PMI, tetapi juga para pengusaha nakal yang bermain,” katanya dalam tulisan tersebut. (lyn/mia/jpg)

Advertisement
Advertisement
Editor : Novitri Selvia
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Wujudkan Sejuta Harapan, Bank Mandiri Ajak Masyarakat Padang dan Bengkulu Donor Darah

Wujudkan Sejuta Harapan, Bank Mandiri Ajak Masyarakat Padang dan Bengkulu Donor Darah

Bank Mandiri bersama PMI menggelar donor darah di Padang dan Bengkulu dengan melibatkan lebih dari 290 pendonor guna mendukung stok darah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer