Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ma’ruf mengatakan, pekerjaan rumah (PR) NU secara kelembagaan adalah bagaimana umat disiapkan dengan baik. “Agar menjadi umat yang kuat dan mampu menghadapi berbagai masalah,” kata Ma’ruf setelah memberikan kuliah umum kepada taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) di Surabaya kemarin (6/2).
Ma’ruf menekankan, warga NU harus menjadi pembimbing umat yang lain. Karena itu, NU harus terus meningkatkan peran di level nasional maupun global. Pada momen malam anugerah menyambut Satu Abad NU di Jakarta (31/1), Ma’ruf mengakui tugas-tugas yang diemban NU itu berat, besar, dan luas.
“Tugas utamanya adalah kerja perbaikan,” katanya. Seperti yang pernah dikatakan Hasyim Asy’ari bahwa tugas NU itu merupakan kerja perbaikan. Tugas seperti itu juga diemban para nabi di masanya dulu.
Dalam menjalankan tugas perbaikan, NU harus menggunakan langkah-langkah yang didasarkan pada paham ahlussunnah waljamaah. Yaitu, cara berpikir NU yang moderat, dinamis, tidak statis, dan tidak konservatif.
“Bahasa saya, memperbaiki umat itu santrinisasi umat. Jadi, umat ini kita santrikan semua supaya mirip santri,” katanya. Dia menegaskan, NU tidak perlu melakukan Islamisasi. Sebab, bisa mengganggu hubungan antar pemeluk agama. Kecuali orang itu mau menjadi mualaf atas inisiatif sendiri.
Dia menegaskan, yang dilakukan NU adalah santrinisasi, bukan Islamisasi. Selain itu, NU harus memperbaiki orang-orang NU sendiri supaya menjadi umat yang terbaik. Umat yang mampu menjalankan tugas amar makruf nahi mungkar sesuai dengan dakwah keilmuan.
Dia juga menekankan bahwa menjaga atau mencintai bangsa merupakan bagian dari iman. Hubbul wathan minal iman. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Periode 2010–2021 Said Aqil Siroj mengatakan, tantangan NU ke depan pasti lebih berat.
“Tapi, insya Allah kalau kita solid, kita satu barisan, tantangan besar akan jadi kecil,” ujarnya. Dia mendoakan supaya NU kedepan lebih maju dan sukses. Kiai Said menyatakan, duet kepemimpinan Kiai Miftachul Akhyar dan Gus Yahya Cholil Staquf mampu membawa NU lebih bermanfaat. Kemudian juga lebih berkah dibandingkan masa-masa sebelumnya.
Pada bagian lain, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komaruddin Hidayat mengenalkan NU ke mahasiswanya yang berasal dari berbagai negara pada 30 Januari lalu di Depok, Jawa Barat. Dia mengatakan, organisasi semacam NU itu penting.
Sebab, NU menjadi pengawal kehidupan yang toleran, inklusif, dan modern. Dia mengatakan, salah satu ciri NU adalah kedekatannya dengan kultur lokal. NU begitu menonjol dalam sikapnya yang menghargai tradisi lokal. Bahkan, tradisi lokal juga menjadi instrumen dakwahnya.
“Ini penting untuk dikenalkan ke mahasiswa-mahasiswa kami. Mereka supaya tahu dari tokohnya langsung,” katanya. Pada momen tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf diundang untuk menyampaikan kuliah umum.
Komaruddin menuturkan, ketika Islam lahir, pada abad ketujuh di Indonesia yang saat itu dikenal nusantara sudah berkembang kebudayaan dan tradisi lokal. Masuknya Islam ke nusantara tidak memunculkan gejolak yang luar biasa. Bahkan, NU serta Muhammadiyah sama-sama berdiri sebelum Indonesia merdeka.
Dua organisasi itu ikut memperjuangkan kemerdekaan. Dia mengatakan, Indonesia dibangun dan diperjuangkan gerakan sosial melalui NU dan lainnya. “Berbeda dengan di Timur Tengah, negara diturunkan oleh raja. Atau paksaan dari pihak luar,” jelasnya.
Geopolitik Global
Sementara itu Pergelaran akbar Muktamar Internasional Fiqih Peradaban berlangsung monumental kemarin (6/2). Kegiatan di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya itu dibuka Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Ajang tersebut dihadiri 80 ulama dari 23 negara.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf berharap Muktamar Internasional Fiqih Peradaban bisa menjadi kegiatan rutin dari tahun ke tahun. “Ini langkah awal. Kita ingin ada muktamar kedua, ketiga, dan seterusnya,” kata Gus Yahya, sapaannya.
Melalui pertemuan ulama dari berbagai negara, jelas Gus Yahya, muktamar menghasilkan solusi. Islam harus sungguh-sungguh hadir sebagai bagian dari solusi masalah. Sebagai penyelesaian masalah. “Dan tidak dianggap sebagai bagian dari masalah,” tuturnya.
Menurut Gus Yahya, pergelaran internasional itu bisa menjadi tindak lanjut dari forum pemimpin agama-agama di seluruh dunia dalam forum R20 pada November 2022. Dalam forum itu dicapai sejumlah kesepakatan. Salah satunya, para pemimpin agama sepakat untuk membangun gerakan bersama untuk mewujudkan dunia yang lebih damai dan harmonis.
Sejak itu, jelas Gus Yahya, komunitas agama di seluruh dunia mulai bekerja. Tujuannya mengupayakan inisiatif-inisiatif solusi dari perspektif agama masing-masing. “Hari ini NU menginisiasi satu upaya dari sisi Islam bagi sumbangan sebagai perjuangan mewujudkan peradaban masa depan manusia yang lebih mulia, damai, dan harmonis,” tegasnya.
Ketua Lakpesdam PBNU KH Ulil Abshar Abdalla menerangkan, sejumlah persoalan dibahas dalam Muktamar Internasional Fiqih Peradaban. Salah satu yang urgen terkait dengan ancaman terhadap perdamaian global. “Harmoni global terancam oleh aktor yang dilakukan negara,” katanya.
Saat ini, imbuh Gus Ulil (sapaannya), ada negara unilateral yang melakukan invasi dan penyerangan ke negara lain. Tanpa mengindahkan aturan bersama yang diatur oleh lembaga multilateral atau PBB. Terkait persoalan global itu, NU memandang tokoh agama bisa memainkan peran. “Kita ingin tokoh-tokoh agama terlibat aktif dalam membicarakan isu global,” ucapnya.
Termasuk membahas kedudukan PBB dalam kacamata fikih. Menurut Ulil, hal tersebut penting karena banyak sekali konvensi atau kesepakatan dalam PBB yang bisa memengaruhi kehidupan umat Islam. Salah satunya terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan. “Apakah kesepakatan itu mengingatkan umat Islam atau tidak?” ujarnya.
Nah, dalam pandangan salah satu panelis, yaitu KH Afifuddin Muhajir yang menjabat wakil rais aam PBNU, kesepakatan yang diteken dalam kerangka PBB secara otomatis mengikat umat Islam. Sebab, secara tidak langsung kita telah mengirim pemimpin negara atau wakil negara yang melakukan pembahasan internasional.
Persoalan lain yang dibahas adalah pandangan ulama atas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, jelas Afifuddin, masih ada saja kelompok Islam yang merindukan lahirnya kembali negara khilafah Islamiyah. Nah, para ulama dalam forum fikih peradaban kemarin sepakat bahwa negara bangsa adalah sah.
“Tentu dalam pandangan para kiai dan ulama sah,” katanya. Hanya, sambung dia, argumen hukum syariah harus dirumuskan agar bisa disampaikan ke publik dari sudut fikih dan Islam. (wan/mar/c9/c19/oni/jpg)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


