Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bahasan raker itu terkait dengan isu-isu yang belakangan terjadi di Kemenkeu. Mulai dari kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo atau RAT, detail aliran dana Rp 349 triliun, hingga reformasi birokrasi DJP. Dalam rapat yang berlangsung selama lebih dari lima jam itu, sejumlah jajaran Komisi XI mengajukan berbagai pertanyaan, kritik, dan usulan.
Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng menuturkan, berkaca pada kasus RAT, dia menyebut pemicu persoalan itu salah satunya adalah praktik man to man yang memungkinkan petugas pajak bertemu dengan wajib pajak (WP). Mekeng menyebut hal itu menjadi celah bagi fiskus atau aparatur pajak untuk melakukan ’lobi’ dengan WP.
“Kalau fiskus ketemu WP, pasti akan terjadi negosiasi. Apalagi kalau WP-nya memang dia tahu kalau dia punya kesalahan, lalu ketemu fiskus yang mentalnya babak belur. Ya pasti terjadi transaksi,” jelasnya.
Dia mendorong adanya sistem yang mengedepankan digitalisasi. Sehingga, seluruh proses man to man bisa diminimalisir dan menutup celah kejahatan yang mungkin bisa terjadi.
“Masak orang-orang hebat di DJP nggak bisa membuat sistem kayak gini. Ini masalah mau atau tidak. Kalau kita nggak bisa buat itu, minta orang luar. Murah kok itu. Yang penting WP itu sudah tidak lagi ketemu si fiskus,” tutur politisi Partai Golkar itu.
Mekeng juga menyinggung terkait sorotan pada Menkeu yang baru-baru ini ramai di medsos. Yakni terkait mobil Toyota Alphard yang masuk ke apron Bandara Soeta. Mekeng menyebut Ani sedang ’apes’ karena tiap gerak-geriknya kini tengah disorot. Menurutnya, hal itu sudah banyak dilakukan orang lain, bukan hanya para pejabat saja.
“Sampai-sampai Ibu naik Alphard saja disorot. Yang naik Alphard kayak Ibu itu bukan hanya Ibu. Seluruh menteri, pengusaha, turun dari pesawat langsung nyelonong ke bawah, saya lihat di bawah ditunggu. Jadi ini yang kena apes Bu Menteri. Bukan Bu Menteri yang salah, saya sih meyakini Bu Menteri punya integritas,” katanya.
Terkait dengan transaksi janggal Rp 349 triliun, Anggota Komisi XI Masinton Pasaribu mengaku heran dengan posisi Menkopolhukam Mahfud MD. Menurut Masinton, sebaiknya Mahfud bisa lebih menahan diri dan tidak mengomentari berbagai hal.
Sebab, berita transaksi janggal Rp 349 triliun terlebih dahulu meluas tanpa jelas dari mana sumber transaksi itu. “Saya juga kritik apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam ya, bukan berarti saya membela Bu Menteri bahwa Menteri benar-benar saja, nggak juga.
Tapi sebagai Menko harusnya bekerja dalam senyap bukan jadi menteri semua hal dikomentari, jadi menteri komentator Menko itu. Nah, ini yang menurut saya memunculkan kegaduhan di publik,” katanya.
Ingatkan Pejabat Menahan Diri
Masinton juga mengingatkan agar para pejabat bisa menahan diri dari perilaku flexing. Menurutnya, pendapatan masyarakat Indonesia tidak baik-baik saja, terdapat sekat yang cukup dalam yaitu rakyat kecil mengalami kesusahan ekonomi dan pejabat yang memamerkan kekayaan di tengah-tengah kesusahan masyarakat.
“Ketika kita mengelola negara ini rakyatnya masih miskin, ya jangan pamer dan kalau diwariskan orang tuanya kaya juga jangan pamer,” jelas politisi PDIP itu.
Menanggapi berbagai kritik itu, Menkeu memastikan akan melakukan perbaikan sistem. Menkeu menjelaskan, DJP tengah membangun sistem inti administrasi perpajakan alias core tax administration system. Dengan sistem itu, pelayanan pada WP yang konvensional akan berubah berbasis teknologi.
“Dasarnya mengubah keseluruhan dan bisnis proses dari engagement WP, hingga data yang dimasukkan ke dalam sistem. Hingga sampai pembayaran maupun saat terjadi dispute,” jelasnya.
Ani menyebut, dalam beberapa bulan ke depan, mockup sistem itu akan dimatangkan. Impelementasi sistem core tax direncanakan mulai berlaku total pada 2024. Dia memastikan pengawasan terhadap seluruh jajaran Kemenkeu akan terus berjalan dan diperbaiki.
Terkait dengan penjemputan hingga ke apron bandara. Ani menyebut hal itu adalah bagian protokoler. Menurutnya, jika ke bandara Cengkareng ia sengaja menyempatkan ke kantor Bea Cukai untuk meng-update kinerja anak buahnya.
Penjemputan hingga ke apron bandara tersebut dilakukan juga untuk mengecek kondisi Bea Cukai di Soekarno-Hatta, termasuk barang tegahan apa saja yang diamankan hari tersebut. Ani juga membandingkan apa yang dilakukannya dengan para pejabat lainnya.
“Bedanya yang lain tidak melakukan itu karena ada tempat sendiri. Kalau saya karena Bea Cukai ada di bawah Kemenkeu jadi saya melakukan sekaligus merupakan kesempatan buat saya untuk diskusi, ngecek, ngobrol sama kepala kantor wilayahnya, mendengar apa-apa yang dilakukan,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menyebut, adanya kasus RAT menjadi trigger atau pemicu untuk melakukan investigasi terkait tindak pidana pencucian uang. Dia mengatakan, telah membentuk tiga tim untuk menyelidiki kasus RAT.
“Bahkan kita bentuk 3 tim karena sudah menjadi perhatian publik. satu tim mengecek harta yang dia laporkan, tim kedua mengecek harta yang tidak dia laporkan, kita kirim orang juga ke Yogyakarta dan sebagainya. Tim ketiga investigasi yang membuktikan pelanggaran yang dilakukan RAT,” jelas dia. (dee/jpg)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




