Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menteri Nyaleg Bisa Mainkan Program Kerja, ICW: Berpotensi Kampanye Terselubung

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Komisioner KPU Idham Holik.(NET)
Komisioner KPU Idham Holik.(NET)
Setelah menerima pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg), Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung melakukan verifikasi administrasi (vermin). Sebagai tindak lanjut, Ketua KPU Hasyim Asyari menerbitkan Keputusan Nomor 403 Tahun 2023 yang menjadi pedoman dalam proses tersebut.

Hasyim mengatakan, selama proses pendaftaran pihaknya hanya mengecek kelengkapan syarat. Sedangkan validitas berkas-berkas tersebut baru dicek mulai kemarin. Dalam memvalidasi berkas, ada dua aspek yang dipastikan.

Yakni, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan. Jika dokumen belum memenuhi dua hal tersebut, lanjut Hasyim, pihaknya akan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan. Proses verifikasi dan perbaikan bisa dilakukan hingga penetapan daftar calon sementara (DSC) pada 19–23 Agustus 2023.

Komisioner KPU Idham Holik menambahkan, dalam proses vermin, pihaknya akan menyisir berbagai potensi persoalan. Salah satunya terkait kegandaan yang bertentangan dengan Pasal 240 UU 7/2017 tentang Pemilu. “Partai politik dilarang mengajukan nama bakal calon legislatif yang berpotensi ganda,” tegasnya.

Di level nasional, kasus itu sempat menimpa Dedi Mulyadi. Sebagaimana diketahui, Dedi telah menyeberang dari Partai Golkar ke Gerindra. Namun, namanya ternyata didaftarkan sebagai bacaleg oleh dua partai itu.

Terkait status Dedi, Idham menyebut harus dicek dan diklarifikasi ke partai. Pihaknya memiliki waktu dalam tahap verifikasi. Namun, secara aturan, jika ada bacaleg petahana yang berpindah partai, harus melengkapi berkas pengunduran diri bermeterai.

Jika berdasar hasil klarifikasi yang bersangkutan belum mengundurkan diri dari status keanggotaan partai politik yang lama, berarti melanggar ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU No 10 Tahun 2023. “Maka, bakal calon tersebut akan dinyatakan tidak memenuhi syarat,’’ jelasnya.

Bagaimana bacaleg berstatus kepala atau wakil kepala daerah? Idham menjelaskan, hal itu telah diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Di situ dijelaskan, kepala daerah termasuk jabatan yang diwajibkan mundur. Ketentuan waktu mundur diatur dalam PKPU 10/2023 tentang pencalegan. “Paling lambat 3 Oktober 2023, akhir masa pencermatan DCT (daftar calon tetap),” terangnya.

Khusus untuk jabatan menteri, lanjut dia, tidak termasuk yang diwajibkan mundur. Hal itu mengacu pada putusan 57/PUU-XI/2013. Dalam pertimbangannya, MK mengklasifikasikan jabatan menteri sebagai jabatan politik yang eksistensinya sangat bergantung pada presiden.

Dengan demikian, sepanjang presiden memerlukan menteri yang bersangkutan, dia dapat dipertahankan atau sebaliknya. Itu berbeda dengan jabatan lain seperti bupati yang dipilih secara demokratis dan eksistensinya bergantung pada yang bersangkutan. Juga pejabat BUMN yang terikat pada aturan disiplin di lingkungan BUMN dan pemegang saham.

Desak Presiden Ambil Sikap

Sementara itu, meski aturan tidak melarang menteri nyaleg, Indonesian Corruption Watch tetap mendesak mereka mengundurkan diri. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, jabatan menteri memiliki potensi konflik kepentingan dengan pileg.

Misalnya, ada potensi penggunaan aset dan fasilitas negara serta kewenangan yang melekat sebagai pejabat untuk kepentingan meraup suara masyarakat di daerah pemilihannya. Selain itu, kinerja sebagai menteri diyakini tidak akan maksimal. “Konsentrasi menjalankan mandat sebagai menteri juga akan terganggu,” ujarnya.

Jika menteri tidak kunjung mengundurkan diri, ICW mendesak Presiden Joko Widodo mengambil sikap. Misalnya, dengan memberhentikan menteri yang maju dalam pileg. Tak hanya itu, para menteri yang maju dalam pilpres juga diminta segera menanggalkan jabatannya.

“Potensi persoalannya pun serupa. Mereka dapat memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung,’’ jelasnya.

Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, menteri atau pejabat pemerintah yang memutuskan maju sebagai caleg pasti tidak akan fokus melaksanakan tugasnya. Sebab, mereka akan disibukkan dengan urusan pencalonan di dapil.

Menurut dosen Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) itu, para menteri tersebut akan mengatur strategi untuk memenangkan pileg. “Akhirnya tidak bisa fokus melaksanakan tugasnya sebagai menteri atau pejabat pemerintah,” terangnya.

Mereka juga berpotensi melakukan berbagai cara agar bisa mendulang suara. Yang biasa dilakukan adalah menggelontorkan program kementerian di daerah pemilihan (dapil) tertentu. Banyak program kementerian yang tiba-tiba dilakukan di daerah tersebut.

Jelas hal itu merupakan tindakan memanfaatkan jabatan untuk pemenangan pribadi. Tentu, sang menteri tidak akan kalah oleh calon lain di dapilnya. “Masak sekelas menteri kalah. Bisa malu nanti,” ungkap Ujang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu melanjutkan, staf khusus (stafsus) menteri yang maju menjadi caleg juga rawan disusupi kepentingan pribadi. Mereka bisa saja berusaha memanfaatkan program kementerian untuk meraup suara.

Ujang mengatakan, hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang selalu minta para menteri untuk fokus bekerja. “Bagaimana mau fokus kalau mereka sibuk jadi caleg?” tegasnya.

Tepis Kekhawatiran

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang maju sebagai caleg menepis kekhawatiran banyak pihak. Menurut dia, menteri maju sebagai caleg bukan hal baru. Dalam pemilu sebelumnya, banyak juga menteri yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Ida menjamin, kinerjanya dalam memimpin Kemenaker tak akan terganggu. Dia akan membagi tugas dengan jajarannya bila nanti harus turun ke lapangan untuk kampanye dan sebagainya. Cuti panjang pun siap dia ambil agar tak mengganggu tugasnya di Kemenaker.

“Kalau kampanye dan harus cuti, ya kita cuti. Tapi, saya akan memanfaatkan hari Sabtu-Minggu. Kalau Pak Wamennya juga nyalon, ya kami akan berbagi tugas,” ungkap politikus PKB tersebut.

Ida menilai, pencalonan anggota legislatif tidak membutuhkan energi yang luar biasa seperti calon presiden. Karena itu, dia optimistis tugasnya sebagai Menaker tak akan terganggu dengan kontestasi yang dijalani.

Selain itu, dia akan berupaya menguatkan tim pemenangan di partai politik yang mengusungnya. Dengan begitu, dia tak perlu turun secara langsung kecuali hari libur. “Jika terpaksa pun, saya harus cuti,” tegasnya.

Karena itu, tak hanya tim internal Ida yang diperkuat. Tim Kemenaker juga bakal dikuatkan. Jadi, saat dia cuti, kinerja Kemenaker tak akan tersendat. Ida maju sebagai calon anggota legislatif DPR dari daerah pemilihan 2 DKI Jakarta.

Daerah itu meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan, Ida maju di DKI lantaran belum ada kader PKB dari daerah pemilihan DKI Jakarta yang sukses lolos ke Senayan.

Karena itu, diharapkan dengan pencalonan Ida, kursi parlemen dari daerah pemilihan DKI Jakarta bisa tergapai. “Insya Allah, Bu Ida Fauziyah, menteri tenaga kerja, akan berangkat dari Dapil 2 DKI Jakarta,” ungkapnya.(uni/tin/iol/eno/qda/ikh/ypm/far/lum/mia/c6/c9/oni/jpg)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer