Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tangani Perkosaan Anak Perlu Lebih Transparan

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto.(NET)
Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto.(NET)
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong Polda Sulawesi Tengah lebih profesional dan transparan menangani kasus dugaan pemerkosaan terhadap gadis dibawah umur. Terlebih lagi, karena salah seorang dari sebelas pelaku diduga merupakan oknum anggota Brimob. Kepercayaan publik terhadap Polri yang sedang merangkak naik harus dijaga.

Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto memastikan lembaga pengawas kepolisian tersebut sedang memantau penanganan kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak di Parigi Moutong. “Kompolnas mendorong Polda Sulteng menangani kasus tersebut secara profesional dan transparan,” tegasnya.

Transparan dapat diartikan setiap perkembangan kasus harus disampaikan kepada publik. Penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dilakukan dengan tegas dan keras. “Termasuk terhadap oknum anggota Polri,” paparnya.

Menurutnya, bila pembuktian dalam kasus tersebut cukup, terlebih lagi diyakini terbukti terlibat. Maka, sanksi terhadap oknum tersebut harus dilakukan. Proses kode etik harus diterapkan seberat-beratnya, sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). “Sanksi pidana juga harus dilakukan,” terang alumnus Akpol 1977 tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mendesak agar kasus rudapaksa ini ditarik ke Polda Sulawesi Tengah. Hal ini lantaran adanya dugaan keterlibatan perwira kepolisian.

Menurutnya, sejak kasus rudapaksa terhadap anak remaja 15 tahun dilaporkan ke Mako Polres Parimo, proses penahanan 11 pelaku untuk pembuktian masih terkendala. Meski, sudah 7 yang ditahan. Terutama menahan terduga oknum perwira Kepolisian atas insial HST.

“Karena keterlibatan oknum perwira, penting yurisdiksi hukum yang lebih tinggi turun tangan, untuk menjaga independensi, objektif, dan profesional dalam melakukan pelayanan masyarakat,” tuturnya.

Dia menegaskan, aparat penegak hukum (APH) harus mempertimbangkan penahanan seluruh terduga pelaku. Mengingat, seluruhnya saling terkait dan bekerja sama. Salain itu, hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi risiko hilangnya batang bukti.

Yang tak kalah penting, penahanan dilakukan dengan pertimbangan darurat kondisi kesehatan dan kemanusiaan atas kondisi korban yang sangat berat.

“Ketika ada yang ditangkap dan ada yang diluar, dikhawatirkan ada penghilangan jejak, alat bukti, dan keterangan yang harusnya bisa segera di gali dan di konfrontir kepolisian dari 11 pelaku,” tegasnya.

KPAI juga mendorong Kompolnas untuk turun tangan karena adanya dugaan keterlibatan perwira dalam kasus ini. Dengan begitu, harapan akses keadilan bagi korban dapat terpenuhi.

Ia mengaku sangat prihatin atas situasi anak korban yang mengalami penguasaan para pelaku selama 10 bulan, dari April 2022 sampai Januari 2023. Apalagi, setelah mengetahui korban terus kesakitan atas kondisi alat reproduksinya.

Atas kondisi ini, KPAI pun telah berkoordinasi dan mendapatkan berbagai keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tengah mengenai kondisi korban.

Dari laporan rumah sakit, korban mengalami insersi akut rahim, infeksi, tumor, dan trauma fisik alat reproduksi. Sehingga, harus menjalani operasi. Korban harus bertaruh nyawa setelah mengalami luka mendalam.

Bisa Hukuman Mati

Terkait hukuman bagi pelaku, Jasra menekankan, pidana pasal berlapis dapat didalami untuk peristiwa ini. Mulai dari membawa anak di bawah umur, rudapaksa berulang kali, eksploitasi ekonomi dan seksual, mengancam jiwa anak, anak kehilangan alat reproduksi, penderitaan fisik panjang akibat operasi, hingga mencekoki anak dengan narkoba.

Pelaku pun bisa memdapat tuntutan hukuman mati sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 81 Ayat 5 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Disebutkan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dapat diterapkan hukuman maksimal pidana mati, seumur hidup, dan penjara antara 10 sampai dengan 20 tahun penjara. “Tentu saja para pelaku terancam hukuman mati, akibat rahim anak tersebut rusak,” ungkapnya.

Banyaknya rangkaian peristiwa kekerasan seksual anak yang terjadi beruntun, kata dia, menunjukkan bahwa Indonesia tengah mengalami Tsunami kekerasan seksual anak.

Sebab, dalam setiap peristiwanya, terlihat dampak pesakitan, fatalitas, perusakan, sistemik dalam kejahatan kekerasan seksual yang terus meningkat dengan memanfaatkan relasi kuasa, pemanfaatan teknologi, dan berlindung dibalik posisi pelaku di masyarakat. Banyak keterlibatan pemimpin lokal yang sejatinya digaji melalui pajak masyarakat.

“Yang membukakan mata kita, pentingnya pemimpin daerah tidak memiliki riwayat predator. Karena dampak penyalahgunaan wewenang akan sangat sistemik, dan mereka saling bekerja sama dalam kejahatan,” jelasnya.

Diakuinya, kekerasan seksual pada anak adalah kejahatan paling tersembunyi. Karena di TKP hanya ada pelaku dan korban. Mirisnya lagi, dalam pendampingan KPAI, ditemukan beberapa korban yang tidak mengerti bahwa itu perkosaan atau persetubuhan.

Karena, mereka tidak pernah mendapat pengenalan/edukasi mengenai kesehatan reproduksi, apa itu kekerasan seksual, dan mengenal perlakuan salah. Hal ini, kata dia, bisa terjadi karena penanaman sejak dini konstruk budaya. Yakni, budaya patriarki.

Kemudian, tafsiran agama yang serampangan dan memiliki relasi kuasa yang kuat pada anak. Seperti dalam kasus rudapaksa ini, para pelaku profesinya berbeda-beda. Dimana, relasi kuasanya menjadi sangat mengerikan, dengan berlindung dibalik posisi sosial para pelaku di masyarakat. (idr/mia/jpg)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer