Bertemu Senator, Kepala Desa "Curhat" Dana Operasional Kurang dan Regulasi

PADEK.CO-Pengawasan terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi salah satu fokus Komite I DPD RI. Senator ingin melihat langsung di daerah, apakah undang-undang tersebut memberikan kemanfaatan yang optimal bagi desa.
Untuk itu, Komite I melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan pada Senin (12/6) untuk menyerap aspirasi terkait problematika yang terjadi dalam implementasi UU Desa.
Kabupaten Gowa dianggap salah satu kabupaten terbaik dalam sistem pengelolaan pemerintah desa. Isu-isu pengawasan yang diangkat antara lain menyangkut kewenangan desa, perangkat desa, peraturan desa, kebijakan desa, dan pemilihan kepala desa.
Wakil Bupati Kabupaten Gowa, Abdul Rauf,l merasa sangat bangga dan terhormat Komite I DPD memilih berkunjung ke Kabupaten Gowa dengan suatu kepedulian yang tinggi terhadap penyelenggaraan desa.
Menurut Abdul Rauf, kabupaten yang dipimpinnya sudah berupaya sekuat mungkin berinovasi dan berkolaborasi bersama desa untuk meningkatkan pelayanan publik. Seperti pengembangan Kampung Rewako, yaitu pembangunan kawasan perekonomian terpadu dan terintegrasi berbasis potensi unggulan desa dalam satu kawasan dimana terdapat pengelolaan berbagai sektor, seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, umum dan kesehatan.
Selain Kampung Rewako, juga dikembangkan desa tematik seperti Desa Inklusif, Desa Anti Korupsi, Kampung KB dan Desa Wisata.
Selanjutnya, Wakil Bupati yang menjadi pasangan Bupati Adnan Purichta Yasin Limpo ini menegaskan, dari 121 desa yang terdapat di Kabupaten Gowa, tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal dan desa sangat tertinggal.
Desa yang ada dikelompokkan menjadi 23 desa berkembang, 64 desa maju dan 34 desa mandiri. Namun memang munculnya pandemi Covid-19 sempat menghambat pembangunan fisik akibat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Itulah sebabnya muncul stunting dan kemiskinan ekstrem.
Dalam kunjungan ini perwakilan para kepala desa juga diberikan kesempatan untuk mencurahkan aspirasinya. Masukan-masukan yang muncul, di antaranya terkait kurangnya perhatian dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa dan PDTT terhadap desa-desa yang ada. "Usulan-usulan desa kepada pemerintah seperti tak digubris. Hanya bupati saja yang konsisten mencurahkan perhatiannya terhadap desa," ungkap salah seorang kepala desa.
Kemudian, ada juga yang mengeluhkan minimnya dana operasional kepala desa yang kurang lebih hanya Rp20 juta pertahun. Apalagi, gaji kepala desa juga masih jauh dari kata cukup, sebesar Rp4,2 juta/bulan.
Nominal tersebut dianggap tidak memadai, dan ini ditengarai pula sebagai salah satu penyebab banyaknya kepala desa terjerat korupsi karena keterdesakan kebutuhan dana. Untuk itu, kepala desa meminta agar pengaturan dana desa dapat ditata ulang untuk adanya penambahan alokasi penghasilan bagi kepala desa.
Keluhan lainnya yang muncul adalah rigidnya penggunaan dana desa. Akibat rigiditas ini, bahkan dana desa tidak dapat digunakan untuk merenovasi kantor desa sendiri.
Untuk itu, diharapkan ada kebijakan pengelolaan dana desa yaitu di samping mengacu pada prioritas penggunaan. Kemudian terdapat fleksibilitas dalam penggunaannya. Terkait itu, Senator Ajbar menanggapi, bahwa kepala desa jangan takut untuk menggunakan dana desa sepanjang alasannya dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan kebutuhan dan disepakati dalam musyawarah desa.
Aspirasi menarik yang juga mengemuka yaitu terkait pemberian penghargaan dari pemerintah pusat kepada desa. Penghargaan ini seperti gimmick yang setelah penganugerahannya tidak ada kelanjutan apa-apa lagi selain piagamnya dipajang di dinding Kantor Desa.
Padahal, seharusnya ditindaklanjuti dengan input-input yang dapat menguatkan desa, seperti bantuan-bantuan ataupun pembangunan kapasitas. Sehingga, desa memiliki amunisi tambahan dan tidak bergantung pada dana desa semata. Merespons itu, Senator Ajiep Padindang meminta agar desa jangan sampai terbuai dengan aneka penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Adapula tokoh masyarakat yang mempertanyakan kontribusi apa yang sudah dibuat oleh DPD RI selama ini. Senator Abdul Rahman Thaha merespons bahwa Komite I telah menyusun revisi UU Desa dan masih memperjuangkan agar mendapat lampu hijau dari DPR dan pemerintah untuk dibahas.
Hal senada ditegaskan Senator Maria Goreti. Menurutnya, UU Desa itu sendiri sangat memiliki spirit kedaerahan yang menjadi bidang utama DPD RI. "Bahkan, dapat dikatakan, UU Desa adalah anak kandung dari DPD RI," ujar Goreti yang ikut terlibat dalam pembahasan RUU Desa pada tahun 2014 lalu.
Abdur Rahman Thaha menambahkan, Komite I juga rutin melakukan advokasi terhadap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.
Senator-Senator lainnya dengan antusias membuka kembali kontribusi DPD RI dalam kehidupan ketatanegaraan.
Senator Ajbar mengatakan DPD RI pernah berinisiatif menyusun RUU Bumdes dalam upaya menjadikan Bumdes sebagai konsolidator ekonomi desa.
RUU ini dibuat dengan suatu keyakinan bahwa membangun Indonesia harus dimulai dari desa. Senator Ajiep juga mengingatkan kembali, kebijakan dana kelurahan yang mulai ada tahun 2018 merupakan hasil perjuangan DPD RI.
Di akhir kegiatan, Ajiep menggarisbawahi tentang dua masalah penting terkait implementasi UU Desa yang mesti diselesaikan. Pertama menyangkut pembagian urusan dan kewenangan desa yang jelas, baik dengan pemerintah daerah maupun pusat agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
Kedua, adanya regulasi ketat terutama terkait anggaran yang menyebabkan desa sulit untuk berkreasi. "Hal ini mesti ditinjau kembali," imbuhnya.
Senator Filep Wamafma, selaku Wakil Ketua II Komite I berjanji melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Desa dan PDTT secepatnya untuk menyampaikan semua aspirasi yang muncul pada kegiatan pengawasan ini.(rel/dpd)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


