Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal tersebut disampaikan Haji Uma melalui rapat kerja Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan RI yang dihadiri langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor DPD RI Senayan, Jakarta pada Selasa 13 Juni 2023.
“Bimtek yang bersumber dari dana desa selama ini masih ditunggangi oleh oknum tertentu di daerah dengan menggunakan perusahan event organizer (EO) dari luar daerah. Ini mafia, ratusan miliar sudah dihabiskan untuk Bimtek atas kepentingan oknum tertentu,” ungkap Haji Uma.
Haji Uma menjabarkan, setiap desa diwajibkan menganggarkan sejumlah dana untuk Bimtek ke luar daerah dan mewajibkan perangkat desa untuk ikut serta. Karena jika tidak ikut, nanti akan dipersulit dalam pelaporan dana desa.
Selain itu, Haji Uma juga menyampaikan Bimtek yang dilaksanakan selama ini tidak berkorelasi dengan kebutuhan desa di daerah. Misalnya Bimtek yang dilaksanakan tentang penataan kota bagi perangkat desa di Aceh, sementara desa-desa di Aceh masih jauh tertinggal, sehingga Bimtek tersebut tidak bermanfaat sama sekali.
Haji Uma pun meminta keseriusan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa memberantas oknum mafia bimtek dana desa dengan memastikan penggunaan dana desa benar-benar tepat sasaran.
Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan menindaklanjuti dan segera akan mengevaluasi ke lapangan supaya dana desa dapat benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(rel)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




