Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ada Temuan Soal BLT Desa di 410 Pemdes, DPD RI Minta Perbaiki Tata Kelola

A
Penulis: Admin Padek❯
Photo
Photo
PADEK.CO-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa (Sipurlub) dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 kepada DPD RI, Kamis (22/6/2023) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.


Dalam pidatonya, Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun mengatakan hasil pemeriksaan atas 28 pemda menyimpulkan bahwa program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 26 pemda dan tidak sesuai dengan kriteria pada 2 pemda.

“Realisasi BLT Desa pada 410 pemerintah desa (pemdes) tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp27,76 miliar," ungkap Isma.

Menanggapi itu, anggota Komite I DPD RI yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Fernando Sinaga menyayangkan masih adanya praktik pelaksanaan BLT Desa yang tidak sesuai regulasi, terutama soal bukti pertanggungjawaban.

Dalam siaran persnya setelah Sipurlub, Fernando Sinaga mendesak kementerian dan lembaga yang terkait untuk memperbaiki tata kelola BLT Desa kedepannya.

“Saya kira tata kelola BLT Desa ini harus diperbaiki oleh Kementerian dan Lembaga terkait di pusat. Hal ini penting agar BLT Desa bisa membantu percepatan pencapaian target penurunan angka kemiskinan ekstrem mendekati nol persen pada tahun 2024," tegas Fernando.

Fernando Sinaga menambahkan, masih banyaknya Pemdes yang tidak bisa memberikan laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan sah menunjukan masih ada masalah dalam sistem dan mekanisme pelaporan penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN.

“Kondisi ini menunjukan Kemendes, Kemendagri, Kemenkeu dan juga BPK RI tidak patuh pada arahan Presiden Jokowi agar laporan penggunaan dana desa oleh Pemdes dibuat sangat sederhana. Para pejabat dari pusat ini sepertinya tidak mau memahami kondisi dan latar belakang aparatur perangkat Pemdes," tegas Fernando Sinaga.(rel)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Banyak Warga Dirugikan Konflik Agraria

Banyak Warga Dirugikan Konflik Agraria

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menindaklanjuti tujuh pengaduan masyarakat yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.

Dorong Pengawasan Ketat Pengelolaan SDA Nasional

Dorong Pengawasan Ketat Pengelolaan SDA Nasional

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Ra

PLN Pastikan Listrik Andal, Sidang Paripurna HUT ke-357 Kota Padang Lancar

PLN Pastikan Listrik Andal, Sidang Paripurna HUT ke-357 Kota Padang Lancar

PLN menyiagakan personel dan UPS untuk memastikan keandalan listrik Sidang Paripurna HUT ke-357 Kota Padang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer