Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Acara ini bertujuan memperkuat kerja sama lintas sektor dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Fokus utamanya adalah mengembangkan peluang usaha dalam skema perhutanan sosial, dan menjadikannya landasan bisnis baru di tingkat masyarakat.
Dialog ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan perhutanan sosial. Inisiatif ini dijalankan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa dan PDTT, perguruan tinggi, pelaku usaha, LSM, serta masyarakat di Yogyakarta.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Bambang Supriyanto mengungkapkan apresiasinya kepada semua pihak yang turut serta dalam dialog ini.
Dia menyebutkan bahwa kolaborasi ini memiliki tujuan memberikan dukungan dan penguatan kepada usaha Koperasi Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di wilayah DI Yogyakarta. Hal ini mencakup pemulihan dan adaptasi usaha perhutanan sosial terhadap dinamika pasar melalui strategi bisnis yang sesuai dengan tren saat ini.
Pemerintah berkomitmen memberikan akses legal dalam pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan seluas 12,7 juta hektare melalui skema perhutanan sosial di seluruh Indonesia.
Tujuannya adalah untuk memungkinkan masyarakat mengelola hutan dengan tujuan mendukung pengembangan ekonomi inklusif, sambil menjaga keberlanjutan ekosistem hutan dan lingkungan hidup secara keseluruhan.
Bambang Supriyanto menekankan bahwa perhutanan sosial memiliki potensi strategis dalam mengembangkan ekonomi lokal, mengurangi angka pengangguran, serta mengatasi ketimpangan antara desa dan kota.
“Perhutanan Sosial dapat menjadi landasan utama dalam mengembangkan ekonomi di desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah, pemerintah daerah, akademisi dan dunia usaha dapat berkolaborasi mulai dari hulu ke hilir dalam pengelolaan potensi bisnis dan pengembangan produk-produk usaha seperti wisata alam dan pengelolaan produk hasil hutan lainnya di Kelompok PS yang ada di Yogyakarta," jelas Bambang Supriyanto.
Kolaborasi ini semakin diperkuat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Peraturan ini mencakup percepatan distribusi akses legal perhutanan sosial, pengembangan usaha perhutanan sosial, dan pendampingan.
Dalam sambutannya, Joko Tri Haryanto, Direktur Utama BPDLH, mengundang semua pihak berkolaborasi dalam mendukung usaha perhutanan sosial di Yogyakarta.
Dia mendorong upaya untuk memperkuat bisnis karbon terutama di tingkat masyarakat melalui berbagai tahapan program dan kegiatan perdagangan karbon.
"BPDLH siap memberikan dukungan kepada KUPS melalui pendanaan hibah dan pembiayaan pemodalan melalui dana bergulir. Kami juga menjalin Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan KADIN untuk mendukung perhutanan sosial," katanya.
Kegiatan dialog ini mencapai puncaknya dengan kunjungan peserta ke kelompok perhutanan sosial di Gunung Kidul Yogyakarta. Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML), yang mewadahi petani Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan petani Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
Koperasi ini menghasilkan kayu dengan sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari. Kunjungan juga dilakukan ke lokasi persemaian dan pengelolaan HKm Sedyo Rukun.
Sebagai bentuk komitmen, semua pihak yang hadir melakukan penandatanganan Ekspresi Dukungan dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BPDLH dan KADIN. Diharapkan, komitmen ini akan menjadi landasan untuk mengembangkan Integrated Area Development (IAD) berbasis perhutanan sosial di wilayah DI Yogyakarta, guna mendorong pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan.(rel)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

