Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Adalah Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang ditunjuk sebagai juru bicara maklumat tersebut. Dalam pembukaan maklumat tersebut, Usman menyatakan reformasi kembali ke titik nol.
Mundurnya reformasi ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti. “Reformasi dan demokrasi yang kita tegakkan bersama dalam 25 tahun terakhir dikhianati,” ujarnya.
Menurut Usman, putusan MK kemarin sangat mengecewakan masyarakat. Khususnya masyarakat yang ingin memperkuat demokrasi di Indonesia. “Memperkuat kelembagaan negara yang seimbang antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif,” kata dia.
Karena itu, masyarakat berharap besar MK mendengar dan mengerti suara-suara masyarakat yang berkembang. Yakni suara-suara yang menyatakan bahwa Indonesia hari ini sedang mengalami fenomena politik dinasti.
Bukan sekedar gejala, Usman menegaskan, fenomena itu sudah nyata terjadi. “Bahwa sejumlah anak presiden, anak kepala negara, itu menikmati kekuasaan, menikmati jabatan publik, dan juga fasilitas bisnis dari kelompok ketika bapaknya sedang berkuasa,” bebernya.
Menurut Usman dan ratusan tokoh yang menyampaikan Maklumat Juanda kemarin, kondisi itu sudah berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Dia mengerti, secara normatif memang tidak boleh ada diskriminasi soal usia bagi peserta pemilu.
Tidak boleh juga ada diskriminasi dalam ambang batas pemilihan presiden. Namun demikian, dia menekankan bahwa saat ini ada konteks. Yakni menguatnya fenomena politik dinasti. Salah satunya ditunjukkan oleh presiden yang tanpa malu-malu memprioritaskan dan mengistimewakan kepentingan keluarga.
“Kepentingan anak-anaknya yang minim prestasi politik, minim pengalaman politik, untuk kemudian memperluas jabatan-jabatan politiknya bukan hanya di level kota, tapi bahkan hingga level negara,” beber dia. Karena itu, putusan MK kemarin dinilai sudah mencederai harapan masyarakat.
Di tempat yang sama, Erry Riyana Hardjapamekas yang juga salah seorang inisiator Maklumat Juanda menyatakan bahwa dirinya bersama ratusan tokoh lain bersikap untuk menyoroti berbagai persoalan bangsa. “Kehadiran kita hari ini juga menyoroti deretan masalah yang merugikan demokrasi dan kehidupan kita sebagai bangsa,” terang dia.
Sulistyowati Irianto yang juga guru besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia pun menyesalkan kondisi tersebut. Dia menyampaikan bahwa hukum saat ini dipakai sebagai alat untuk mendefinisikan kekuasaan.
“Mereka mengabaikan mayoritas dengan tujuan melanggengkan kepentingan-kepentingannya melalui penumpukan kekuasaan, privilese, dan akhirnya penguasaan akses kepada sumber daya,” imbuhnya.
Secara keseluruhan ada lebih dari 200 tokoh yang turut serta bersama-sama menyampaikan Maklumat Juanda. Di antara mereka ada nama-nama seperti Goenawan Mohamad, Butet Kartaredjasa, Alissa Wahid, Faisal Basri, Todung Mulya Lubis, Ulil Abshar Abdalla, Joko Anwar, Ayu Utami, Sandra Hamid, dan Ifdhal Kasim.
Kewenangan Yudikatif
Presiden Joko Widodo pun akhirnya angkat suara terkait putusan MK soal syarat maju dalam Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di sela kunjungan kerja di Beijing tadi malam (16/10). Dia menegaskan tidak terlibat dalam urusan bakal capres maupun cawapres.
“Saya tegaskan saya tidak mencampuri urusan capres atau cawapres,” katanya. Pernyataan itu disampaikan Jokowi sekaligus merespons wacana putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, yang diusulkan menjadi bakal cawapres pada pemilihan umum 2024.
Jokowi menuturkan penentuan pasangan capres dan cawapres merupakan ranah partai politik. “Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, jadi silakan tanyakan saja ke partai poilitik, itu wilayahnya parpol,” jelasnya.
Jokowi mengatakan, putusan MK merupakan kewenangan yudikatif. Jokowi mempersilakan masyarakat untuk menanyakan langsung kepada MK. “Jangan saya yang berkomentar,” katanya.
Dia juga mempersilahkan para pakar hukum untuk menilai putusan itu. Jokowi tidak memberikan pendapat atas putusan MK. Karena menurut dia, bisa disalah mengerti seolah-olah dia mencampuri kewenangan yudikatif.
Respons serupa juga disampaikan Wapres Ma’ruf Amin. Di tengah kunjungan kerja di Bali, dia mengatakan pemerintah selaku eksekutif menghormati putusan MK itu. Ma’ruf berkomentar usai pembacaan putusan atas gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang menyatakan bahwa MK menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
“Putusan MK saya kira itu kewenangan yudikatif ya, Mahkamah Konstitusi. Artinya, pemerintah tentu tidak (menentang), dan akan menerima semua keputusan yang telah diputuskan oleh MK,” ujarnya.
Pada kesempatan yang lain, Ma’ruf pernah menyatakan bahwa ia percaya MK mampu untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Menurut dia, MK adalah lembaga negara yang mampu mempertimbangkan dengan baik.
Bersifat Final
Menko Polhukam Mahfud MD merespons putusan MK yang mengabulkan uji materi terkait syarat pendaftaran capres-cawapres lewat jalur pengalaman sebagai kepala daerah. Menurut dia, putusan MK itu bisa langsung berlaku sejak putusan tersebut digedok.
“Kalau putusannya menyebut orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah itu boleh, ya artinya boleh. Karena putusan MK itu bersifat final,” kata Mahfud setelah menggelar pertemuan dengan tokoh Madura di Hotel JW Marriott Surabaya kemarin (16/10).
Putusan MK, jelas Mahfud, boleh membuat ketentuan lain dari yang sudah diatur dalam undang-undang (UU). Termasuk dengan munculnya tambahan klausul berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Ada yang mengatakan pembolehan ini norma baru. Ya memang bagi banyak orang itu norma baru. Tapi, dalam UUD, setiap putusan MK itu sudah bersifat final,” tegasnya lagi.
Mahfud meminta putusan MK itu tidak sampai menimbulkan preseden buruk. Misalnya menjadi alasan untuk menunda pemilu.
Mahfud menyampaikan, semua harus siap mengikuti Pemilu 2024. Meski sekalipun ada pihak-pihak yang merasa tidak suka dengan putusan MK tersebut. “Sehingga mari kita lanjutkan proses ini (Pemilu 2024, Red). Karena memang dalam tata hukum kita begitu,” tegasnya.
Terkait potensi munculnya protes publik atas putusan MK itu, Mahfud menuturkan bahwa protes tidak akan bisa mengubah kondisi. Karena bukan lagi menyangkut hukum. Tapi lebih pada analisis ilmiah di ruang publik.
Karena itu, parpol sebagai peserta pemilu maupun pihak terkait diminta mengampanyekan proses pemilu yang jujur, rasional, dan bermartabat. “Saya harap kita bisa melihat ini sebagai kenyataan. Kita hayati putusan ini dan pemilu harus terus berjalan,” tandas mantan ketua MK itu.
Gibran Janji Sampaikan Sikap Hari Ini
Bagaimana respons Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK)? Jawa Pos Radar Solo (grup Padang Ekspres) dan sejumlah awak media berusaha mendapatkan pernyataan Gibran. Namun, hingga tadi malam Gibran belum bersedia memberikan pernyataan.
Mengetahui awak media yang menanti berjam-jam di depan kediaman pribadinya, Gibran pun memberi perhatian dengan mengirimkan dua kardus mangga kepada wartawan. Dalam grup WhatsApp, Gibran hanya menyatakan akan memberi tanggapan pada hari ini. Dia juga meminta awak media tak menunggu dirinya hari ini.
“Teman2 media. Besok saja nggih. Jangan nunggu di mi ayam,” tulis Gibran dalam grup WhatsApp pada pukul 17.15 WIB. Mi ayam yang dimaksud Gibran adalah warung mi ayam yang biasa menjadi tempat berkumpul para wartawan di Solo.
Selang satu jam kemudian, Gibran mengirimkan dua kardus makanan kepada awak media yang menunggu di depan kediaman pribadinya di Jalan Kutai Raya, Sumber, Banjarsari. Dua kardus itu berisi mangga yang telah ranum.
Awak media yang tampak lelah pun mulai menikmati kiriman mangga dari putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut. “Silakan logistiknya. Mboh mateng po ra,” gurau Gibran. (wan/mar/ayu/ves/ria/c9/c14/oni/jpg)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

