Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hakim MK Mulai Diusut

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Jimly Asshiddiqie.(HENDRA EKA/JPG)
Jimly Asshiddiqie.(HENDRA EKA/JPG)
Usai dibentuk, anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) langsung dilantik. Ketiga nama yang dilantik adalah Jimly Asshiddiqie mewakili tokoh masyarakat, Bintan R. Saragih mewakili akademisi, serta Wahiduddin Adams mewakili hakim aktif.

Dari ketiga nama tersebut, profil Jimly Ashiddiqie menjadi sorotan. Pasalnya, Jimly diketahui pernah menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto dan memiliki anak sebagai kader Gerindra.

Padahal, kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan berkaitan dengan putusan 90 tahun 2023 yang membuka jalan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden pendamping Prabawo.

Saat dikonfirmasi, Jimly tidak mau berkomentar banyak soal independensi. Dia berdalih, independensi bukan soal retorika, melainkan perilaku. Sebab jika retorika mengaku independen, namun perilaku tak mencerminkannya, baginya tidak ada artinya.

Mantan Ketua MK itu mengaku siap membuktikan bekerja objektif. “Independensi itu nggak usah diomongin, dikerjain aja. Nanti you nilai kalau sudah diputus,” ujar Jimly.

Lagi pula, lanjut dia, di MKMK dirinya tidak sendirian. Melainkan ada dua anggota lain sehingga masing-masing bisa mengontrol satu sama lain. “Tadi kan sudah ada sumpah jabatan (bekerja independen),” imbuhnya.

Untuk proses pemeriksaan paran hakim, Jimly menegaskan akan segera dilakukan. Usai pelantikan, tiga anggota MKMK akan menggelar rapat untuk menyusun langkah pemeriksaan. Mengingat, waktu yang dimiliki hanya 30 hari.

Jimly menyadari, proses etik terhadap hakim MK akan menyita perhatian banyak pihak. Sebab, persoalan etik yang dilaporkan sudah menjadi isu publik. Untuk itu, dia berencana membuka sidang secara terbuka.

“Biar publik tahu, wartawan bisa bantu. Karena ini sudah kepalang tanggung,” jelasnya. Namun, usulan itu harus dibahas lebih dulu. Sebab, itu proses yang tidak biasa di MKMK.

Dalam kesempatan itu, Jimly menegaskan komitmennya untuk memperbaiki citra MK. Apalagi, dalam waktu tidak lama, akan ada sengketa hasil pemilu yang membutuhkan kredibilitas lembaga. “Pilpres nanti ya kan itu nanti ujungnya kan ke sini (MK), hasilnya tidak percaya bisa chaos,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman akan mendukung kerja MKMK. Pihaknya juga meminta MKMK bekerja secara independen dan imparsial. “Tidak boleh diintervensi oleh siapa pun termasuk saya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi maupun para hakim konstitusi,” ujarnya.

Anwar, mengaku siap untuk diperiksa dan menerima apapun keputusan MKMK. “Udah siap banget,” tegasnya.  Sementara itu, Lembaga Kajian Demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI) meragukan integritas anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Direktur Eksekutif PVRI Yansen Dinata menyampaikan, komposisi keanggotaan majelis etik MK saat ini mengandung potensi konflik kepentingan. Salah satu yang dia soroti adalah mantan Ketua MK Jimmly Ashiddiqie.

Ragukan Integritas MKMK

Menurut Yansen, Jimmly pernah menemui Prabowo pada Mei lalu. Usai pertemuan itu, Jimmly menyatakan dukungan untuk Prabowo pada pemilu tahun depan. Tidak hanya itu, dia juga menyinggung keluarga Jimmly yang kini menjadi kader Partai Gerindra.

“Salah seorang anak Jimmly, yaitu Robby Ashiddiqie juga merupakan calon legislator Partai Gerindra pimpinan Prabowo,” ungkapnya. Untuk itu, dia meragukan integritas MKMK.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyatakan bahwa putusan MK harus diterima. Sehingga Prabowo Subianto bisa berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu tahun depan.

“Karena menurut putusan MK, meskipun belum 40 tahun asal sudah pernah menjadi kepala daerah, tentu boleh. Itu kan putusan MK,” ungkap dia kepada awak media di Jakarta.

Putusan MK, lanjut Mahfud, bersifat mengikat dan final. Namun demikian, tepat atau tidak tepat proses dan mekanisme pengambilan putusan tersebut, Mahfud menyatakan bahwa hal itu persoalan lain. Termasuk beberapa isu yang dikaitkan dengan putusan tersebut.

“Itu nanti kita serahkan ke Tim Majelis Kehormatan Hakim yang katanya sudah dibentuk,” imbuhnya. Dia pun menambahkan, yang sudah terjadi tidak boleh terjadi di kemudian hari.

Dibagian lain, Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Persatuan Advokat Indonesia mendatangi KPU kemarin. Salah satu pelapor dalam dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman itu ingin berdialog dengan KPU.

Koordinator Perekat Nusantara Carrel Ticualu menjelaskan, pihaknya ingin berdialog dengan KPU terkait putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023. “Kami ingin sampaikan beberapa pokok pikiran terkait putusan tersebut,” ujarnya.

Salah satunya ada persoalan faktual dalam putusan tersebut. Yakni, pelanggaran bersama-sama oleh hakim, pemohon dan pemberi keterangan. “Kami ingin sampaikan ini,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, tim juga mencari tau hambatan apa yang didapatkan penyelenggara pemilu untuk membuat aturan lanjutan putusan MK tersebut. “Kami juga ingin mendapatkan penjelasan dan informasi dari KPU,” paparnya. (far/lum/tyo/syn/idr/jpg)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer