Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Debat Cawapres, Model Pertanyaan Debat Perlu Diatur

N
Penulis: Novitri Selvia❯
GIBRAN RAKABUMING.(DERY RIDWANSAH/JPG)
GIBRAN RAKABUMING.(DERY RIDWANSAH/JPG)
Pertanyaan yang dilontarkan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait State of Global Islamic Economy atau SGIE dinilai perlu menjadi bahan evaluasi. Agar lebih substantif, pertanyaan dalam debat ke depan harus dipastikan lebih jelas.

Peneliti Indonesia Data Insight John Muhammad mengatakan, secara aturan, pertanyaan tersebut memang tidak melanggar. Namun dari sisi kepantasan, semestinya pertanyaan harus diutarakan secara jelas dan tidak bersifat menjebak.

Diakuinya, tidak semua orang familiar dengan sebuah singkatan. “Penanya harus memberikan pertanyaan wajar dan jelas yang berkaitan langsung dengan perdebatan,” ujarnya kemarin.

Kejelasan pernyataan, lanjut dia, sejalan dengan panduan mendasar dalam kompetisi debat yang berlaku secara umum. Bahkan, jika mengacu buku berjudul Competitive Debate: Rules and Techniques yang ditulis George M. Musgrave, ada 10 aturan fundamental dalam berdebat salah satunya kejelasan pertanyaan.

Seharusnya moderator yang ditunjuk KPU tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Tapi sebaliknya, moderator harus meminta Gibran menguraikan pertanyaannya. “Lawan debatnya berhak untuk tidak menjawab jenis pertanyaan semacam ini dan meminta pertanyaan ini didiskualifikasi,” terangnya.

John mengusulkan, untuk selanjutnya, KPU perlu merevisi aturan debat dengan meluruskan acuannya dengan standar internasional atau akademis. Apalagi, debat calon presiden dan calon wakil presiden adalah perhelatan tertinggi dalam sebuah kompetisi debat.

Debat pada kelas teratas ini, diyakini akan menjadi acuan bagi debat-debat penting lainnya di daerah, seperti di tingkat gubernur, wali kota dan bupati. “KPU tidak boleh membudayakan hal ini. Pada debat berikutnya, tidak boleh hal seperti ini terulang kembali,” ungkapnya.

Sebelumnya, kritik juga disampaikan perwakilan tim paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Mereka menilai pertanyaan bernuansa jebakan menjadi catatan dari debat kedua. Sementara itu, Dewan Pakar Ekonomi Syariah TKN Prabowo-Gibran, Reza Arief Budy Artha membantah tudingan yang menyebut Gibran melontarkan pertanyaan jebakan.

Pertanyaan itu bagian dari komitmen Prabowo-Gibran dalam pengembangan ekonomi syariah. Itu terlihat dari pernyataan yang sudah disampaikan dalam visi misi awal.

“Mas Gibran menyampaikan bagaimana pengembangan SDM perbankan syariah yang juga disampaikan beberapa hal-hal terkait ekonomi syariah seperti pariwisata halal, industri halal,” ujarnya.

Baginya, itu adalah pertanyaan yang lumrah. Di kalangan pelaku ekonomi syariah, SGIE menjadi kosakata yang umum. Sebagai ketua umum partai berbasis Islam, dia menilai semestinya Cak Imin memahami. “Itu makanan sehari-hari. Jadi enggak ada yang spesial,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asyari memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi bersama perwakilan semua paslon. Dalam kesempatan itu, tim paslon diberikan hak menyampaikan catatan. Namun hingga kemarin, KPU belum merilis jadwal rapat evaluasi. (far/jpg)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres, Sebut Sikapnya Kesatria dan Negarawan

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres, Sebut Sikapnya Kesatria dan Negarawan

Prabowo menerima surat pengunduran diri Gibran sebagai Wapres. MPR menyiapkan tahapan konstitusional pengisian jabatan.

Riset Digital SSI: Sentimen Positif Prabowo Tembus 59,6%, Pendidikan Raih Skor Tertinggi

Riset Digital SSI: Sentimen Positif Prabowo Tembus 59,6%, Pendidikan Raih Skor Tertinggi

Riset digital SSI mencatat sentimen positif Prabowo 59,6 persen. Pendidikan meraih skor tertinggi, sedangkan hukum mencatat kritik terbesar.

BEM FH Unand Desak DPR Telaah Syarat Pendidikan Gibran, Siapkan Petisi di Padang

BEM FH Unand Desak DPR Telaah Syarat Pendidikan Gibran, Siapkan Petisi di Padang

BEM FH Unand mengirim surat aspirasi ke DPR RI terkait syarat pendidikan Gibran dan menyiapkan petisi serta aksi lanjutan di Padang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer