
Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Henrek Loka mengatakan gagasan yang disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas itu, sebaiknya dipertimbangkan dengan matang. “Sebab di Kristen, pernikahan itu urusan private, dan tempatnya di Catatan Sipil,” katanya kemarin (26/2).
Dia menjelaskan Gereja bertugas memberkati sebuah pernikahan yang adalah wilayah private seseorang. Dalam praktiknya, umat Kristen ada yang melakukan pencatatan perkawinan dahulu di Dinas Dukcapil. Kemudian baru dilakukan pemberkatan di gereja. Ada pula yang sebaliknya. Yaitu melakukan pemberkatan dahulu di Gereja, baru melakukan pencatatan di Dinas Dukcapil.
Henrek mengatakan belajar dari SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 2/2023, terlihat bahwa tidak terjadi titik temu antar agama soal nikah beda agama. Kemudian Pemerintah melalui MA tidak bisa memfasilitasi perbedaan yang ada. Nanti bisa muncul berbagai pandangan dari agama-agama, soal pencatatan nikah di KUA.
Lantas muncul pendapat bahwa pencatatan nikah semua agama dilakukan di KUA untuk memudahkan. Jadi umat beragama non Islam, tidak perlu jauh-jauh ke pusat kabupaten atau kota. Untuk melakukan pencatatan nikah di kantor dinas Dukcapil.
Upaya itu dinilai akan memudahkan bagi umat atau pasangan yang tinggal jauh dari pusat kabupaten. “Mengapa bukan Dukcapilnya yang dibuat mudah untuk diakses,” katanya.
Misalnya dengan membuka layanan Dinas Dukcapil untuk pencatatan pernikahan ke pelosok-pelosok. Caranya dengan menugaskan petugaa Dukcapil yang membidangi pencatatan perkawinan untuk turun ke lapangan.
Cendekiawan Buddhis yang juga Pelaksana Harian DPP Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) Eric Fernardo ikut merespons gagasan Menag Yaqut tersebut.
Dia menyampaikan apresiasi usulan menjadikan KUA sebagai tempat pencatatan nikah semua agama. “Diharapkan melalui terobosan ini para calon pengantin dapat semakin mudah dalam mengurus pencatatan pernikahannya,” katanya.
Dia lantas mendorong Kemenag menyiapkan regulasi yang baik. Serta sudah melalui koordinasi antar kementerian dan lembaga. Karena proses transisi pencatatan nikah pasangan non Islam dari Dinas Dukcapil ke KUA secara nasional pasti membutuhkan waktu. Dengan persiapan dan sosialisasi yang cukup, diharapkan tidak terjadi kebingungan sewaktu implementasi kebijakan.
“Selain itu Kemenag juga perlu melakukan rekrutmen sumber daya manusia agar nantinya kebijakan dapat terlaksana dengan lancar,” katanya. Misalnya secara bertahap melakukan rekrutmen penghulu atau petugas pencatat nikah ASN untuk masing-masing agama.
Seperti diketahui saat ini SDM yang ada di KUA masih penghulu atau petugas pencatatan nikah agama Islam. Dia mengatakan saat ini di agama Buddha sudah ada para Pandita Lokapalasraya. Mereka senantiasa memberikan pelayanan kepada para calon pengantin agama Buddha. Mulai dari bimbingan pra-nikah, pemberkatan pernikahan, hingga konseling lanjutan.
Melalui kebijakan dari Menag tersebut, para Pandita Lokapalasraya ini harus semakin ditingkatkan dan diberdayakan perannya oleh pemerintah. Eric lantas menjelaskan proses pernikahan di agama Buddha.
Diawali dengan pemberkatan pernikahan atau perkawinan di rumah ibadah Agama Buddha dan diberkati oleh Pandita Lokapalasraya. Kemudian rumah ibadah Agama Buddha menerbitkan surat keterangan pernikahan atau perkawinan.
Lalu pengantin membawa surat itu ke Dinas Dukcapil setempat. Terakhir Dinas Dukcapil menerbitkan akta pernikahan atau perkawinan. Dia mengatakan kondisi di lapangan berbeda-beda.
Di wilayah tertentu, ada petugas Dinas Dukcapil yang datang sewaktu pengantin pemberkatan pernikahan atau perkawinan di rumah ibadah Buddha. Sehingga memudahkan pencatatan. Ada juga petugas Dinas Dukcapil yang menunggu pengantin melapor datang langsung ke kantornya.
Revitalisasi KUA dan SDM
Terobosan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dengan merancang kantor urusan agama (KUA) untuk melayani pencatatan pernikahan semua agama terus disiapkan. Salah satunya dengan revitalisasI KUA dan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM).
Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo mengatakan bahwa ide membuat KUA melayani pencatatan pernikahan semua agama itu murni dari Menag Yaqut Cholil Qoumas. Dikerucutkan dari gagasan Kementerian Agama untuk semua agama. “KUA menjadi kantor layanan keagamaan,” terangnya.
Tidak hanya umat Islam, semua umat beragama di Indonesia diharapkan bisa menikah di KUA. Dengan tanpa biasa dan lokasi yang representatif. “karena nantinya kantor KUA akan direvitalisasi,” jelasnya.
Tahapannya akan dilakukan pilot project di lokasi dengan sejumlah pertimbangan. Diantaranya, KUA di kota besar atau KUA yang mendapatkan program revitalisasi. “Yang pasti service KUA ini harus excelent. Dengan SOP, sapa, senyum, dan salam seperti di sebuah bank,” ujarnya.
Untuk SDM juga sedang dipertimbangkan melakukan penambahan. Kemungkinan penambahan akan dilakukan dengan merekrut penyuluh keagamaan non Islam. “Sehingga, ide besar sekaligus lompatan ini bisa direalisasikan,” terangnya.
Bukan hanya itu, KUA diharapkan juga menjadi pusat keagamaan dan pusat ekonomi umat. KUA menjadi tempat yang inklusif untuk semuanya. “Saya kira ini sebuah legacy yang ditargetkan tuntas dalam waktu dekat,” ujarnya.
Menurutnya, untuk tantangan saat ini soal mensinkronkan regulasi. Perlu koordinasi dengan stakeholer terkait seperti Dispendukcapil. “Ini sedang kita lakukan,” paparnya usai acara Pengawasan Kolaboratif Itjen Kemenag kemarin. (wan/idr/jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

