
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan, kasus diketahui dari adanya laporan empat mahasiswa ke Kedubes RI di Jerman. Keempatnya melaporkan program pengiriman magang kerja ke Jerman. “Program ini dilakukan agen tenaga kerja yang bekerjasama dengan universitas,” paparnya.
Saat didalami, diketahui agen ini melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan sejumlah universitas di Indonesia. Kesepakatan itu berupa program pengiriman magang kerja ke Jerman. Dalam kesepakatan itu universitas dijanjikan dana community social responsibility (CSR) dari agen tenaga kerja.
“Program magang ini dalam kurun waktu tiga bulan dari Oktober 2023 hingga Desember 2023,” urainya. Dalam merekrut mahasiswa atau korban, terdapat sejumlah janji. Selain mendapatkan gaji besar di Jerman, juga program magang ini bisa dikonversikan menjadi 20 SKS untuk membantu proses kuliah.
Bahkan, disebutkan program magang kerja ini masuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). “Saat ditelusuri, dipastikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa ferein job bukan program MBKB,” ujarnya.
Untuk bisa mengikuti program magang kerja ini, mahasiswa harus membayar Rp 150 ribu untuk pendaftaran. Lalu 150 Euro untuk pembuatan Letter of Acceptance (LoA), serta diarahkan mendapatkan dana talangan antara Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. “Ternyata begitu sampai Jerman, mereka disodori kontrak kerja berbahasa Jerman. Tidak dimengerti oleh sebagian besar mahasiswa,” terangnya.
Barulah diketahui, bahwa gaji mereka di Jerman langsung dipotong untuk membayar biaya dana talangan tersebut. Dia mengatakan, dalam kasus ini sudah ditetapkan lima tersangka, yakni SS, AJ, MZ, ER dan AE. “Untuk ER dan AE diketahui berada di Jerman,” ujarnya.
Dia mengatakan, selain para agen tenaga kerja, penyidik juga mendalami peran dari universitas. Terdapat 33 universitas yang menjalankan ferein job ke Jerman bekerja sama dengan agen tenaga kerja tersebut. “Kami dalami bagaimana peran universitas yang menyediakan program ferein job yang diduga merupakan TPPO,” paparnya.
PT Diminta Hati-hati
Dihubungi terpisah, Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Abdul Haris mengungkapkan, ferienjob tidak pernah menjadi bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Bahkan, sejak Oktober 2023, Ditjen Diktiristek telah mengambil langkah soal isu ferienjob ini dengan mengeluarkan surat edaran No. 1032/E.E2/DT.00.05/2023 yang ditujukan kepada seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
“Perguruan tinggi (PT) diminta untuk menghentikan keikutsertaan pada program tersebut karena banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak mahasiswa,” tegasnya kemarin.
Ia pun mengimbau seluruh perguruan tinggi untuk berhati-hati dalam merancang program MBKM mandirinya. Perguruan Tinggi diminta selalu memastikan kesesuaian program dengan Buku Panduan MBKM 2020. “Seluruh program dan mitra MBKM dapat dilihat pada https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id,” katanya.
Lebih lanjut, Mantan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia itu mengatakan, mendukung penuh upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polri. Bagi kampus yang mahasiswanya terlibat program ferienjob ini, ia meminta agar selalu melindungi mahasiswa dari tekanan dan jeratan utang akibat program tersebut.
Pada bagian lain, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai kejadian jni cukup memalukan mengingat Indonesia tengah berupaya agar tenaga kerjanya bisa masuk ke bursa kerja Eropa.
Oleh sebab itu, dia meminta hal ini menjadi atensi dan dilakukan perbaikan diberbagai sisi. “Ini sangat saya sayangkan karena melibatkan kampus atau kampus tidak berhati-hati dalam memilih perusahaan untuk kerja sama,” katanya.
Karenanya, dia meminta 33 universitas yang mahasiswanya ikut dalam program dengan modus ferine job ini perlu didalami. Apalagi, jumlah mahasiswa yang menjadi korban cukup banyak. “Kalau melihat yang terlibat ini adalah orang yang berpendidikan dan pasti tahu soal TPPO,” ungkap Legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini.
Menurut dia, mahasiswa dengan mudah tertarik mengikuti program ini karena disampaikan langsung oleh dosen atau orang-orang di kampusnya. Sehingga tidak terpikirkan bahwa nantinya mahasiswa ini menjadi korban TPPO. (idr/mia/jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



