Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Abdullah Azwar Anas: ASN Boleh WFH dan WFO

N
Penulis: Novitri Selvia❯

Abdullah Azwar Anas.(DOK. KEMENPANRB)
Abdullah Azwar Anas.(DOK. KEMENPANRB)
Jadwal kerja baru diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN) selama musim libur Lebaran. Pada Selasa (16/4) dan Rabu (17/4) ini, ASN boleh melaksanakan tugas dari rumah atau work from home (WFH).


Advertisement

Namun, khusus pegawai yang tugasnya terkait langsung dengan pelayanan publik, WFH tidak boleh dilaksanakan secara penuh. Harus dikombinasikan dengan bekerja dari kantor atau work from office (WFO).

“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal 100 persen. Sedangkan instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal atau paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, kemarin.

Anas menekankan, pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Advertisement

Anas menyebut, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH, alias tetap WFO 100 persen.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah.

Anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, antara lain, bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, serta utilitas dasar.

Advertisement

“Jadi, untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu excellent dalam segala situasi,” ujar Anas.

Anas menambahkan, instansi yang bisa menerapkan WFH hingga 50 persen, antara lain, bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

“Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” jelas bupati Banyuwangi periode 2010–2015 dan 2016–2021 tersebut.

Anas memaparkan, pemerintah sebelumnya telah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idul Fitri 1445 H) sebanyak 6 hari. Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari, totalnya mencapai 10 hari.

“Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru tanah air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” ujarnya.

Anas juga telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan terkait pengaturan WFH dan WFO tersebut. Anas mengimbau agar seluruh instansi memantau pemenuhan sasaran dan target kinerja organisasi.

“Jangan sampai libur Lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan,” tegasnya.

Anas meminta instansi pemerintah untuk membuka media konsultasi maupun pengaduan, termasuk untuk pelayanan selama libur Lebaran.

“Sehingga tercipta kontrol yang baik dari publik terhadap layanan pemerintah. Publik juga bisa menyampaikan pengaduan ke portal LAPOR atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat bila menemukan pelayanan publik yang kurang optimal, termasuk selama musim libur Lebaran,” pungkasnya. (mia/sgt/c17/oni/jpg)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dilema Work From Home di Taiwan: Mengapa Budaya Kerja Tatap Muka Sulit Digantikan? 

Dilema Work From Home di Taiwan: Mengapa Budaya Kerja Tatap Muka Sulit Digantikan? 

Mengapa WFH belum dominan di Taiwan? Budaya kerja, kebutuhan industri, dan strategi MSDM memengaruhi pilihan pola kerja perusahaan.

Kementerian PANRB Jawab 21 Pertanyaan CPNS 2026 dan Penataan PPPK, Ini Penjelasan Resminya

Kementerian PANRB Jawab 21 Pertanyaan CPNS 2026 dan Penataan PPPK, Ini Penjelasan Resminya

PANRB memastikan CPNS 2026 tetap dibuka dan menjelaskan penataan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 2027.

Dua Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Muda Dilantik, Imigrasi Padang Tekankan Integritas

Dua Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Muda Dilantik, Imigrasi Padang Tekankan Integritas

Imigrasi Padang melantik dua Analis Keimigrasian Ahli Muda dan menekankan profesionalisme, integritas, kompetensi, serta peningkatan kualita

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer