
Satu tersangka kasus pungli rutan mengunggat praperadilan KPK di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Pengucapan permintaan maaf itu disampaikan oleh Plt Kepala Cabang Rutan Ristanta, Koordinator Keamanan dan Ketertiban Rutan Sopian Hadi di Auditorium C1 KPK kemarin.
“Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan sebagai Insan KPK akan senantiasa bersikap, bertindak, dan/atau berbuat sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku. Dengan ini saya memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengunggah rekaman permintaan maaf ini pada media komunikasi internal KPK,” terang keduanya.
Sekjen KPK Cahya H. Harefa mengatakan, penjatuhan hukuman etik ini sebagai bentuk tindak lanjut KPK mengeksekusi pelanggaran para pegawai sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf b, Peraturan Dewan Pengawas Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.
Dia meminta kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dan insan KPK dapat menjaga integritas. Secara paralel, KPK juga memproses penegakan disiplin pegawainya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sekjen telah membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari unsur Inspektorat, Biro SDM, Biro Umum, dan atasan para pegawai yang terperiksa, untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran tersebut.
Saat ini KPK masih berproses upaya penindakan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait kasus yang melibatkan 93 pegawai KPK ini.
Sebanyak 15 orang telah ditetapkan tersangka dan ditahan.
Di luar itu, di antara 15 orang yang ditetapkan tersangka, satu orang atas nama Achmad Fauzi, mengajukan gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan atas statusnya. Kepala Rutan KPK nonaktif itu mengugat lembaganya sendiri atas ditetapkannya sebagai tersangka.
“Sidang perdana akan berlangsung pada Senin 22 April mendatang,” ucap Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto kemarin. Hakim Tunggal Agung Sutomo Thoba akan menyidangkan perkara itu. Achmad Fauzi menjadikan KPK sebagai termohon dalam praperadilan tersebut.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menghormati pengajuan tersebut yang merupakan hak bagi setiap tersangka. Utamanya dalam upaya suatu proses hukum untuk menguji syarat-syarat formil dalam penentuan seseorang sebagai Tersangka.
“Namun, dalam penetapan seseorang sebagai tersangka, KPK tentu telah memperhatikan syarat formil maupun materilnya,” katanya. Sehingga KPK tentu siap untuk menghadapi praperadilan dimaksud. (elo/jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




