Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Amicus Curiae Tembus 33 Dokumen, MK: Tak Semua Berkas Dipertimbangkan

N
Penulis: Novitri Selvia❯

BERTANYA: Hakim Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4) lalu.(DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)
BERTANYA: Hakim Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4) lalu.(DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)
Penyampaian amicus curiae kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terus berdatangan, jelang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Hingga kemarin (18/4), total ada 33 pihak yang menyampaikan pendapatnya.


Advertisement

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, pihaknya tidak dapat menghalangi siapapun untuk menyampaikan pendapatnya. Namun dia mengingatkan, amicus curirae yang disampaikan setelah 16 April 2024 tidak akan dipertimbangkan majelis meski dokumen diterima.

“Kalau ada yang mau menyerahkan, ya akan kita terima, gak kemudian kita bisa menolak, gak bisa kita larang juga,” ujarnya di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Sebab sesuai keputusan majelis, batas akhir penyerahan dokumen baik dari para pihak maupun diluar para pihak adalah 16 April. Jika merujuk data, Fajar memperkirakan hanya ada 14 berkas amicus curirae yang memenuhi syarat diserahkan sebelum 16 April pukul 16.00 WIB

Advertisement

Diakuinya, banyaknya amicus curiae tahun ini menjadi rekor tersendiri. Sebelumnya, tidak pernah ada fenomena serupa pada penanganan sengketa Pilpres.

Kemarin saja, ada 10 pihak yang mengajukan amicus curirae. Diantaranya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit dan Federasi Serikat Pekerja BUMN, Senat Mahasiswa STF Driyarkara, delapan WNI termasuk para purnawirawan jenderal dan Aktivis Reformasi 98.

Terpisah, Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) akan menyusul langkah Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan mengajukan sebagai amicus curiae ke MK.

Advertisement

“Apa yang sudah diajukan Bu Mega, kami juga sudah menyusun. Jadi, ada nanti empat poin yang kami sampaikan ke sana. Kita akan lihat setelah kita diskusikan. Kita akan sampaikan ke sana,” kata Ketua Umum F-PDR Marsekal (Purn) TNI Agus Supriatna di sela-sela acara halalbihalal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat kemarin.

Agus menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 telah merusak iklim sehat demokrasi di Indonesia. Untuk itulah, pihaknya memberikan perhatian serius terhadap gugatan PHPU yang diajukan paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Mantan Kepala Staf TNI AU itu berharap para hakim MK bisa berpikir jernih dalam memutuskan PHPU Pilpres 2024. “Kami hanya mendesak dan kami yakin bahwa semua hakim yang ada di MK, mudah-mudahan mereka menggunakan hati nurani, berpikir dan menggunakan akal sehat,” ujarnya.

Tak Bisa jadi Alat Bukti

Pakar Hukum Tata Negara Radian Syam menilai, amicus curiae belum tentu bisa menjadi pertimbangan majelis dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).

“Belum tentu dapat menjadi pertimbangan majelis dalam RPH. Sebab, putusan MK sangat bergantung pada keyakinan hakim dan bukti para pihak dalam sidang. Independensi dan profesionalitas hakim konstitusi juga sangat memengaruhi dalam memutus perkara,” kata Radian, dalam keterangannya, Rabu (17/4).

Sementara itu, menurut pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Dr Qurrata Ayuni, amicus curiae tidak merupakan bagian dari bukti yang disajikan dalam persidangan.

Meskipun semua pengadilan dapat memiliki amicus curiae, tidak dapat dianggap sebagai salah satu alat bukti. Itu tidak diperbolehkan. “Amicus curiae berfungsi sebagai dukungan semata, sebagai sahabat pengadilan,” jelas Qurrata.

Menurut dia, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak diizinkan memasukkan pandangan amicus curiae sebagai pertimbangan dalam putusan. Amicus curiae hanya berfungsi sebagai dukungan moral bagi pengadilan.

“Ini bukan merupakan alat yang digunakan dalam sidang di MK, baik oleh pihak yang bersengketa maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Qurrata Ayuni.

Dia menegaskan, siapa pun dapat mengajukan amicus curiae. Namun, amicus curiae tidak boleh digunakan untuk memengaruhi MK. Sebab, hakim MK harus tetap independen.

“Siapa pun dapat membuat amicus ini. Tetapi pada satu sisi, itu bukanlah alat yang bisa digunakan sebagai tekanan atau pressure dari pihak manapun,” ujar Qurrata Ayuni.

“Terdapat prinsip bahwa kekuasaan kehakiman harus independen, tidak dapat dipengaruhi massa atau opini publik. Jadi, keputusan tidak boleh dipengaruhi opini apapun,” imbuh dia.

Bisa jadi Pertimbangan

Sementara itu, menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel, isu paling pokok, berdasar studi, pernyataan tertulis amicus curiae secara umum memang dapat memengaruhi putusan hakim. Bisa berupa informasi substantif baru yang bersifat universal yang tidak disajikan pihak-pihak di ruang sidang.

“Atau berupa pengetahuan teknis yang membantu hakim melakukan kalkulasi atas putusan yang akan mereka hasilkan,” tutur Reza.

Atas dasar itu, lanjut dia, amicus brief seperti apakah yang impactful terhadap hakim? Apa saja unsur yang hakim perhatikan saat menerima surat amicus curiae?

“Pertama, kekuatan argumentasi amicus curiae. Kedua, tingkat pengulangan isi amicus brief. Ketiga, posisi ideologis amicus curiae. Keempat, identitas amicus curiae,” ujar Reza.

Dia menjelaskan, faktor pertama sangat tergantung pada penilaian masing-masing hakim. Jadi, amicus brief Megawati bisa saja dinilai berbobot atau justru kurang berbobot.

Faktor kedua, menurut dia, bagaimana masing-masing hakim merasa ada kesesuaian pribadi dengan sistem nilai, keyakinan, serta unsur-unsur ideologis dan sentimen personal lainnya si amicus curiae. “Nah, ini butuh profiling terhadap masing-masing hakim,” kata Reza.

Hitung-hitungan di atas kertas, dia menambahkan, ketika terjadi perjodohan ideologis antara hakim dan amicus curiae, putusan hakim akan segaris dengan amicus brief yang dia baca.

“Faktor ketiga, ini yang sepertinya agak berat. Isi amicus brief Megawati memiliki banyak kemiripan dengan misalnya, Franz Magnis Suseno. Inti keduanya adalah etik, moralitas, dan semacamnya,” terang Reza.

Dengan tingkat repetisi yang tinggi seperti itu, lanjut dia, boleh jadi itu kelemahan amicus brief yang Megawati susun. “Faktor keempat, Bu Mega sebagai figur historis. Mantan presiden! Tapi apa boleh buat, Megawati diketahui satu partai dengan Capres Ganjar Pranowo. Mereka berada di kubu 03. Kesamaan identitas itu pun barangkali akan mengganggu penilaian tentang netralitas Megawati selaku amicus curiae,” ucap Reza.

Tidak Diatur di UU Pemilu

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang merupakan pihak termohon dalam sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), memberikan tanggapan terhadap pengajuan amicus curiae atau teman pengadilan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut KPU, tidak ada istilah amicus curiae yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan Umum. “Peraturan MK No. 4 Tahun 2023 tidak mencantumkan istilah amicus curae. Hal yang sama berlaku dalam Undang-undang Pemilihan Umum,” ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik.

Idham mengajak semua pihak untuk menghormati proses rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyatakan keyakinannya bahwa MK akan menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang.

“Saya yakin penuh bahwa Majelis Hakim MK akan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang sangat jelas,” papar Idham Holik.

“Kedua Undang-undang tersebut tidak mencantumkan istilah tersebut (amicus curiae),” tambah dia. (far/lum/bay/jpg)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Yang Penting Jangan Tarik-tarik Tambang Saja, Muhammadiyah Hormati Mahkamah, Bahlil Klaim Konsesi Lama Tak Batal

Yang Penting Jangan Tarik-tarik Tambang Saja, Muhammadiyah Hormati Mahkamah, Bahlil Klaim Konsesi Lama Tak Batal

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU 2/2025 tentang Minerba.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer