
Permintaan diskon itu dilakukan di tengah kekhawatiran atas penundaan pembayaran hutang yang belum dilunasi oleh RI. Sumber Korsel menyebut, Indonesia baru-baru ini meminta keringanan untuk membayar total KRW 600 miliar (sekitar Rp 7 triliun) untuk proyek jet KF-21.
Adapun jumlah awal yang harus dibayarkan Indonesia dalam proyek ini adalah sebesar KRW 1,6 triliun (sekitar Rp 18,8 triliun) pada Juni 2026. Awalnya, Indonesia menyatakan setuju untuk membayar jumlah tersebut sebagai imbalan atas penerimaan satu model prototipe dan transfer teknologi, serta memproduksi 48 unit di Indonesia.
Namun, Indonesia juga mengusulkan pengurangan jumlah pembayaran untuk transfer teknologi yang lebih sedikit.
Sejauh ini Indonesia telah menyumbang sekitar KRW 300 miliar untuk proyek tersebut. Indonesia juga telah gagal memenuhi tenggat waktu pembayaran, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai komitmennya.
Tahun lalu, Indonesia meminta untuk menunda pembayaran proyek tersebut hingga tahun 2034. Namun Korsel tetap mempertahankan pendiriannya bahwa pembayaran tersebut harus dilakukan sebelum batas waktu pembangunan pada tahun 2026.
Seorang pejabat pemerintah mengatakan konsultasi sedang dilakukan dengan Indonesia, dan menambahkan bahwa pemerintah belum memutuskan apakah akan menerima proposal tersebut.
“Agar berhasil menyelesaikan pengembangan sistem KF-21, pemerintah Korea Selatan dan Indonesia sedang melakukan negosiasi akhir untuk menyelesaikan masalah pembagian biaya saat ini,” jelas Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan, dikutip dari Reuters.
Sebagai informasi, ada 3 fase utama dalam program KFX/IFX. Yaitu TD phase 2010-2012, EMD phase 2014-2026, dan Production phase setelah 2026. Sebelumnya, Chief Representative Officer KAI Indonesia Office Woo Bong Lee menuturkan, Korsel masih menunggu pelunasan kewajiban itu.
Sebab, Korsel telah menggelontorkan dana yang tak sedikit untuk melanjutkan proyek jet tempur tersebut. Dia berharap, baik RI maupun Korsel dapat mencari solusi terbaik dari persoalan yang ada. Sehingga, kerja sama kedua negara tetap berjalan baik.
“Yang saya tahu bahwa baik pemerintah Korsel maupun Indonesia terus membicarakan hal ini. Kami berharap bisa mendapat solusi terbaik. Kami tetap menunggu pembayaran dan melanjutkan kemitraan dengan Indonesia, termasuk dengan PT Dirgantara Indonesia,” ujar Lee ditemui dalam sebuah diskusi.
KF-21 merupakan proyek bersama Indonesia-Korsel yang bernilai senilai USD 8 miliar atau sekitar Rp 121,35 triliun. Melalui kerja sama tersebut, kedua negara akan memproduksi 120 unit jet tempur untuk Korsel dan 48 jet tempur untuk Indonesia.
Tidak hanya itu, Indonesia juga mendapat transfer teknologi yang akan mendorong industri pertahanan dalam negeri dalam produksi pesawat KF-21 untuk pasar global.
Sesuai kesepakatan awal pada 2014, Indonesia dibebankan 20 persen dari total biaya pengembangan pesawat tempur itu. Namun, dalam perkembangannya, Indonesia masih menunggak pembayaran karena keterbatasan APBN.
Tanggapan Kemenhan
Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menginginkan penyelesaian pembiayaan dalam proyek pesawat bersama Korsel.
“Penyesuaian pembayaran, bukan pemotongan pembayaran. Penyesuaian itu sejalan dengan kemajuan kerja sama yang telah dan masih akan dilaksanakan bersama Republik Korea,” ungkapnya saat dikonfirmasi kemarin.
Edwin menyebutkan, penyesuaian pembayaran tersebut merupakan langkah logis dan rasional. “Mengingat terdapat beberapa kegiatan dalam program yang tidak dapat diikuti oleh teknisi Indonesia. Alhasil, pembayaran yang dilakukan pemerintah Indonesia disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh dari kerja sama ini,” terang jenderal bintang satu TNI-AD itu.
Menurut Edwin, itu merupakan hal wajar dan selaras dengan prinsip akuntabilitas. “Bahwa untuk program atau kegiatan yang tidak diikuti oleh teknisi Indonesia, pihak Indonesia tidak perlu menanggung biaya. Yang pada gilirannya mengurangi jumlah pembayaran yang telah direncanakan,” tambah dia.
Selain itu, Edwin mengungkapkan, pembayaran Indonesia mengalami penyesuaian karena Korsel hanya menerima pembayaran biaya berbagi (cost share) hingga 2026.
“Setelah tahun tersebut, proyek KF-21 akan memasuki fase produksi dan biaya berbagi dari Indonesia yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal Kementerian Keuangan, yang ditetapkan sebesar Rp 1,32 triliun per tahun hingga tahun 2026,” bebernya.
Menurut Edwin, itu merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa kewajiban finansial dalam proyek tersebut tetap dalam batas kemampuan anggaran negara.
“Langkah penyesuaian pembayaran ini untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh pemerintah memberikan hasil yang optimal dan penggunaan keuangan negara untuk proyek KF-21 dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” terang dia. (dee/syn/c9/ttg/jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

