
Rekomendasi dibacakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam penutupan rakernas V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, kemarin (26/5). Di awal rekomendasi, rakernas menyoroti Pemilu 2024 yang dinilai sebagai pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Hal itu, kata Puan, disebabkan karena penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang. “Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu,” terang Puan.
Berkaitan dengan hal tersebut, kata Puan, rakernas V merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan.
Rakernas menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang atau checks and balances. Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui pemilu.
Untuk itu, rakernas merekomendasikan kepada Fraksi PDIP DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi pancasila untuk penguatan pelembagaan partai. “Dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan,” ucap Puan.
PDIP juga menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan atau autocratic legalism sebagaimana terjadi melalui perubahan UU MK dan perubahan UU Penyiaran.
Sedangkan terhadap putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memasukkan materi muatan baru tentang syarat calon presiden dan wakil presiden, partai banteng menilai bahwa hal tersebut telah melanggar batas kewenangan dan mengambil alih kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang.
Puan mengatakan, pihaknya mengajak para ahli hukum tata negara, masyarakat sipil, pers, akademisi, intelektual, dan seluruh elemen pro demokrasi untuk melakukan evaluasi secara obyektif atas pelaksanaan Pemilu 2024.
“Rakernas mendorong seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita reformasi, khususnya pelembagaan demokrasi yang berkedaulatan rakyat,” terangnya.
Menurut Puan, rakernas setelah mendengarkan suara arus bawah dari anak ranting, ranting hingga pengurus anak cabang partai, mereka meminta kepada Ketua Umum PDIP untuk hanya melakukan kerja sama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi di dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, dan sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
Beri Kewenangan Penuh
Terkait sikap partai terhadap pemerintahan Prabowo - Gibrwn, Puan menyampaikan bahwa rakernas V partai telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis. “Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan,” terangnya.
Oleh karena itu, kata Puan, rakernas V memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDIP Megawati untuk menentukan sikap. “Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah mendatang,” papar Ketua DPR RI itu.
Selanjutnya, Puan mengatakan bahwa rakernas V partai setelah mendengarkan pandangan umum dari DPD PDI Perjuangan se-Indonesia terkait gelaran kongres 2025 mendatang. “Memohon kesediaan Prof Dr Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030 dalam Kongres VI pada 2025 mendatang,” terangnya.
Dalam pidato penutupan rakernas kemarin, Megawati belum memutuskan sikap partainya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, sikap politik PDIP didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa menjadi lebih baik, berdaulat, dan lebih berdiri di atas kaki sendiri.
Apakah akan berada di dalam atau luar pemerintahan, kata Megawati, hal itu harus dihitung secara politik. Menurutnya, banyak pihak yang menunggu-nunggu sikap politik PDIP terhadap pemerintahan nantinya.
“Ini pasti yang ditunggu para wartawan sikap politik partai. Kan harus dihitung secara politik. Enak aja. Gue mainin dulu dong,” ucap Megawati langsung disambut tepuk tangan para kader PDIP. (lum/jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

