Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kontrak Panjang LNG, Karen Dituntut 11 Tahun

N
Penulis: Novitri Selvia❯

DIDUGA KORUPSI: Terdakwa korupsi dalam pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) 2011-2021 Karen Agustiawan dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin.(FEDRIK TARIGAN/JPG)
DIDUGA KORUPSI: Terdakwa korupsi dalam pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) 2011-2021 Karen Agustiawan dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin.(FEDRIK TARIGAN/JPG)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan 11 tahun penjara. Karen diduga terbukti korupsi dalam pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) 2011-2021 dengan kerugian negara mencapai 113,8 juta USD. 


Advertisement

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” jelas Jaksa KPK Wawan Yunarwanto saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin.

Dirut Pertamina periode 2009-2014 itu juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 1 miliar dan 104 ribu USD. Jika tak sanggup menbayar uang pengganti dalam waktu sebelum usai putusan, maka harta beda Karen akan disita jaksa. Barang dan aset itu lantas akan dilelang oleh negara untuk menutupi uang pengganti. 

Jaksa menjerat Karen dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal ini menyangkut soal kerugian negara.  Jaksa KPK menilai, Karen telah melakukan pelanggaran kewenangan dalam kesepakatan impor LNG dari perusahaaan Amerika Corpus Christi Liquefaction (CCL).

Advertisement

Karen diduga tak melakukan analisis dan risiko dalam pembelian dan kontrak panjang dengan CCL pada 2013-2014. Kondisi itu membuat Jaksa lewat perhitungan hasil pemeriksaan investasif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Desember 2023, negara merugi sekitar 113,8 juta USD. 

Jaksa juga menduga Karen turut memperkaya diri dalam kontrak itu. Sebab, Karen pada November 2014 mendapat tawaran sebagai senior advisor di Blackstone. Induk perusahaan yang membawahi CCL. Pekerjaan ini lah yang disebut jaksa bagian dari menguntungkan diri sendiri.

Karen bakal menyampaikan pembelaannya di muka sidang pada 10 Juni mendatang. Usai dijatuhi tuntutan, dia membantah para Jaksa KPK. Karen menilai langkahnya tak keliru dalam kontrak panjang pembelian LNG dari luar negeri itu. “Jika mengakibatkan kerugian negara. Maka juga harus dihitung apakah ada juga ada keuntungan,” katanya usai sidang.

Advertisement

Dia menilai tidak ada perusahaan pun di dunia yang dihukum lantaran rugi dalam penjualan LNG saat pandemi. Seperti yang membelitnya dalam persidangan dan menurut perhitungan jaksa. (elo/jpg)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bupati Dharmasraya Ingatkan ASN Tak Minta Imbalan Jabatan, Pengelolaan Anggaran Diawasi KPK

Bupati Dharmasraya Ingatkan ASN Tak Minta Imbalan Jabatan, Pengelolaan Anggaran Diawasi KPK

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengingatkan ASN menjaga integritas, menolak imbalan jabatan, dan mematuhi aturan pengelolaan angga

MAKI: Desak Kasus Eks Jampidsus Ditangani KPK, PWI-Forum Pemred Sebut Pernyataan Hotman Rendahkan Profesi Wartawan

MAKI: Desak Kasus Eks Jampidsus Ditangani KPK, PWI-Forum Pemred Sebut Pernyataan Hotman Rendahkan Profesi Wartawan

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) men­desak penanganan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)

KPK Diminta Ambil Alih Kasus Eks Jampidsus, Penyidikan Dilanjutkan Kejagung Berpotensi Konflik Kepentingan

KPK Diminta Ambil Alih Kasus Eks Jampidsus, Penyidikan Dilanjutkan Kejagung Berpotensi Konflik Kepentingan

Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dinilai menjadi ujian besar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer