
PADEK.JAWAPOS.COM-LAPORAN di lapangan, praktik judol merambah sampai di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Sejumlah kampus sedang menyiapkan regulasi khusus, mengenai sanksi untuk mahasiswa yang terlibat dalam praktik judol maupun judi konvensional.
Di antara kampus yang sedang menyiapkan regulasi sanksi praktik judol tersebut adalah Universitas Terbuka (UT). Saat ini UT menjadi kampus negeri dengan jumlah mahasiswa terbesar. Jumlah mahasiswa UT sampai penghujung 2023 lalu, mencapai 525 ribu orang lebih. Tahun ini diperkirakan meningkat mencapai sekitar 750 ribu orang.
Mahasiswa UT memiliki karakteristik yang khas. Dengan sistem pembelajaran full online, mereka tidak berada di kampus seperti mahasiswa pada umumnya. Sehingga kontrol terhadap aktivitas mahasiswa lebih memiliki banyak tantangan, dibandingkan di kampus konvensional.
Rektor UT Ojat Darojat mengatakan secara khusus sampai saat ini belum ada regulasi yang spesifik mengatur soal sanksi untuk mahasiswa yang terlibat judol. Yang ada hanya aturan umum, terkait mahasiswa yang tersangkut kasus pidana oleh kepolisian. “Akan saya bicarakan dengan Ketua MWA (Majelis Wali Amanah), Senat Universitas, dan rektorat,” katanya usai peresmian
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Tangerang Selatan, Banten kemarin (20/6). Ojat menuturkan untuk aturan yang bersifat penting dan mengikat seperti urusan sanksi pelaku judol itu, harus diputuskan tiga unsur tersebut.
Ojat mengatakan di tengah viralnya praktik judol belakangan ini, memang sangat penting diatur dan dibuatkan rambu-rambu. Supaya mahasiswa tidak terjebak pada praktik pelanggaran hukum itu. ’’Kami sampaikan bahwa sangat penting bagi semua kalangan mahasiswa, untuk tidak bermain di area situ (judol),’’ tuturnya.
Karena menurut Ojat, praktik judol tidak hanya membawa kerugian bagi diri sendiri. Tetapi juga membawa kerugian untuk keluarga dan masyarakat sekitarnya. Menurut dia, tugas mahasiswa adalah fokus untuk belajar dan meraih prestasi setinggi-tingginya. Judol maupun narkoba merupakan musuh bersama di kalangan mahasiswa yang harus diperangi bersama-sama.
Imbauan serupa juga disampaikan Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof Ahmad Yunus. Dia meminta mahasiswa untuk menghindari hal-hal yang bisa menjurus pada judi online.
Namun dia mengatakan sampai saat ini belum dibahas mengenai sanksi mahasiswa yang terlibat judi online. Nantinya pembahasan mengenai sanksi, akan dikaji bersama dengan Majelis Kode Etik Mahasiswa.
Seperti diketahui laporan dari PPATK menyebutkan, pelaku judol mayoritas dari kelompok pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Mereka diduga terpapar promosi yang besar-besaran dari bandar atau perusahaan judol. Promosi judol di Indonesia bahkan melibatkan artis atau public figure. Bahkan website resmi milik institusi pemerintah, juga dibobol untuk promosi judol.
Sanksi untuk ASN
Selain mahasiswa, pemerintah juga berencana memberikan sanksi pada aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat judol. Terkait agenda tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku mendukung penuh keputusan pemerintah. Hal ini bisa dilacak melalui rekening yang digunakan, apakah terdapat ASN di dalamnya.
Menurutnya, para ASN yang terlibat judol bisa dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran hingga mutasi. “Sebab pegawai negeri kan harus jadi teladan bagi masyarakat. Lalu, judi online ini kan bisa merusak tatanan kehidupannya. Jadi, kalau ketahuan harus disanksi tegas,” paparnya dihubungi kemarin (20/6).
Namun, lanjut dia, ada yang lebih penting dari sekadar menghukum para ASN yang ikut-ikutan judol. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendesak pemerintah bisa segera memberantas judol sampai ke akar-akarnya.
Pemerintah diminta tegas dan tidak tebang pilih dalam memberangus para aktor yang terlibat di balik kian maraknya judol ini. Tak terkecuali, para cukong-cukong atau pemberi bekingan untuk para pengusaha judol dari luar negeri hingga bisa merambah Indonesia.
“Jadi yang diberantas bukan pegawai negerinya dulu, tapi cukong-cukong yang memberikan sarana prasarana, membuka ruang agar orang melakukan judi online. Termasuk siapapun yang backup, tidak peduli apa pangkatnya, mau jenderal atau apapun, itu harus dilibas,” tegasnya.
Dia meyakini, ada pemain besar di belakang judol ini. “Bekingannya pasti ada itu. Kayak (kasus, red) Sambo dulu,” sambungnya. Selain itu, Menteri Kominfo pun didorong untuk memblokir situs-situs online yang berkaitan dengan judol. Situs ini pun diminta tak terpaku pada yang ecek-ecek saja, tapi juga yang mungkin berada di bawah naungan perusahaan teknologi raksasa.
Guspardi menekankan, bahwa saat ini kondisi sudah darurat. Judol dinilainya telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama kalangan bawah. Efeknya, masyarakat yang sudah memiliki daya beli rendah makin terhimpit lantaran terjerat judol.
“Coba bayangkan kenaikan judi online dalam setahun itu 400 persen, nominalnya sampai Rp 600 triliun. Seperempat APBN kita. Dan itu larinya ke mana? Masyarakat makin susah. Karenanya, judi online ini harus segera dibumihanguskan dari Tanah Air kita,” pungkasnya. (wan/mia/jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




